Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Dugaan Penyelewengan Dana Desa Dolok Marawa 2024: Audit Publik Mendesak Diperlukan

Rabu, 08 Januari 2025 | Rabu, Januari 08, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-01-08T15:28:00Z

 


CNEWS -Dolok Marawa, Kabupaten Simalungun – Dana Desa tahun 2024 untuk Desa Dolok Marawa yang telah terealisasi sebesar Rp843.444.000 kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaporan realisasi dana tahap kedua. Hingga saat ini, Pemerintah Desa Dolok Marawa belum sepenuhnya melaporkan rincian penggunaan dana tersebut ke dalam Aplikasi OMSPAN Kemenkeu, sehingga menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak.


Masyarakat dan aktivis transparansi anggaran mendesak agar dilakukan audit publik menyeluruh untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah rincian alokasi dan realisasi Dana Desa 202r

Realisasi Penyaluran Dana Desa 2024


1. Tahap 1 (Diterima pada 17 Mei 2024):

Rp254.659.800

Rp167.604.400

2. Tahap 2 (Diterima pada 28 Oktober 2024):

Rp169.773.200

Rp251.406.600

Catatan: Belum ada laporan resmi terkait realisasi tahap kedua dalam sistem yang bisa diakses aplikasi pemerintahan 

Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap 1


Dana tahap pertama digunakan untuk berbagai program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, namun pelaksanaannya kini mulai diragukan:


1. Pembangunan Infrastruktur

Jalan Perladangan Bah Tombak: Rp75.984.800

Jembatan Huta Buttu Siattar: Rp85.854.000

2. Penyelenggaraan Kesehatan

Penghijauan Desa (Mesin Babat): Rp17.560.000

Rembuk Stunting & E-HDW: Rp7.500.000

Posyandu Lansia: Rp9.600.000

Posyandu Baduta: Rp7.875.000

3. Pemberdayaan Pendidikan

Insentif Guru Sekolah Minggu & Guru Mengaji: Rp5.400.000

4. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat


Penguatan Keuangan Nagori: Rp7.500.000

Pengadaan Bibit Tanaman: Rp30.000.000

Pelatihan Paralegal Hukum: Rp7.500.000


Kegiatan Bela Negara: Rp7.500.000

5. Keadaan Mendesak

BLT Desa: Rp121.800.000


 Informasi Penyaluran Dana Desa2024

Pembaruan data terakhir pada : 19 Desember 2024

Rp. 843.444.000

Pagu

Rp. 843.444.000

penyaluran

Detail data penyaluran

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

*Bila ada perbedaan antara data yang dimiliki oleh walidata, maka yang menjadi acuan adalah data yang dimiliki oleh walidata.

[8/1 17.15] W. rekindo Purba Silindak: Tahap 1

Realisasi Penyaluran

Rp 254.659.800

Tanggal Diterima

17-MAY-24

Realisasi Penyaluran

Rp 167.604.400

Tanggal Diterima

17-MAY-24

Rincian Penerimaan

Nama Realisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Biaya Koordinasi Pemerintah Desa (PERJALANAN DIINAS)

Rp 4.600.000

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**

Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) (PENYUSUNAN /PEMUTAKHIRAN PROFIL DESA)

Rp 3.000.000

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (PEMBAYARAN INSENTIF GURU SEKOLAH MINNGU DAN GURU MENGAJI)

Rp 5.400.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **

Pembangunan Jalan Usaha Tani (PEMBUKAAN JALAN PERLADANGAN BAH TOMBAK)

Rp 75.984.800

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Terselenggaranya Penghijauan Desa (PENGADAAN MESIN BABAT)

Rp 17.560.000

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (PENINGKATAN KAP. PELAK. REMBUK STUNTING & PENGGUNAAN APLIKASI E-HDW)

Rp 7.500.000

Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (RUMAH DESA SEHAT)

Rp 2.500.000

Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (INSENTIF KPM)

Rp 3.000.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Jumlah Lansia (PMT LANSIA)

Rp 9.600.000

Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (INSENTIF KADER POSYANDU)

Rp 6.000.000

Makanan Tambahan (PMT BADUTA)

Rp 7.875.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **

Jembatan Desa (PEMBANGUNAN JEMBATAN HUTA BUTTU SIATTAR)

Rp 85.854.000

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan kapasitas perangkat Desa

Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa (PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN NAGORI)

Rp 7.500.000

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (PENGANDAAN BIBIT TANAMAN)

Rp 30.000.000

Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

Jumlah Peserta Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat (PELATIHAN PARALEGAL HUKUM DI NAGORI)

Rp 7.500.000

Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa

Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa (KEGIATAN BELA NEGARA)

Rp 7.500.000

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

Keadaan Mendesak

Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (BLT DESA)

Rp 121.800.000

[8/1 17.15] W. rekindo Purba Silindak: Tahap 2

Realisasi Penyaluran

Rp 169.773.200

Tanggal Diterima

28-OCT-24

Realisasi Penyaluran

Rp 251.406.600

Tanggal Diterima

28-OCT-24

Pemerintah Desa Dolok Marawa belum melaporkan realisasi dana desa tahap 2 melalui Aplikasi 


Desakan Audit dan Transparansi


Minimnya pelaporan serta dugaan penyimpangan membuat masyarakat mempertanyakan realisasi sebenarnya dari program-program yang telah dijanjikan. Pengadaan dan pelaksanaan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, bantuan langsung tunai (BLT), serta pelatihan dan penyuluhan dinilai tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh warga desa.


“Dana yang sudah diterima dalam dua tahap ini seharusnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jika tidak ada kejelasan laporan, audit publik harus dilakukan agar transparansi dan akuntabilitas terjaga,” ujar seorang aktivis setempat.


Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan laporan resmi yang jelas dan melibatkan auditor independen untuk mengungkap dugaan penyelewengan. Pengawasan ketat dan keterbukaan informasi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa.

(Tim - Inv-Red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update