Deli Serdang, Sumatera Utara, cenws.web.id – 25 Januari 2025.
Kepala Desa dan Bendahara Desa Rambai, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, diduga terlibat dalam praktik mark-up anggaran dana desa selama tahun 2022, 2023, dan 2024. Dugaan ini memicu keresahan masyarakat yang menuntut transparansi pengelolaan dana desa.
Informasi ini mencuat dari laporan masyarakat yang enggan disebutkan namanya. Mereka mengungkap adanya indikasi mark-up anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini disampaikan kepada awak media pada 24 Januari 2025 saat melakukan kunjungan untuk menginvestigasi pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan di Desa Rambai.
Kantor Desa Tertutup, Kepala Desa Tak Ditemui
Ketika media tiba di Kantor Desa Rambai pada pukul 14.15 WIB, kantor dalam keadaan tertutup tanpa ada satu pun perangkat desa yang hadir. Ketika dihubungi, Kepala Desa Rambai berdalih, “Saya lagi di ladang, Pak. Perangkat desa lagi pergi semua.”
Seorang warga yang berada di sekitar kantor desa menyebutkan bahwa kantor desa sering tutup, bahkan Kepala Desa jarang terlihat hadir. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan administrasi desa yang tidak transparan.
Minim Transparansi dan Dugaan Penyimpangan
Hasil pantauan di lapangan juga menunjukkan tidak adanya papan informasi mengenai realisasi anggaran maupun infografis penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara), penyaluran dana desa untuk tahun 2022 hingga 2024 telah mencapai miliaran rupiah, tetapi realisasi di lapangan dinilai tidak sesuai.
Pemerintah desa rambai yang katanya di realisasikan untuk:
Informasi Penyaluran Dana Desa tahun 2022
Pembaruan data terakhir pada : -
Rp. 732.702.000
Pagu
Rp. 732.702.000
Penyaluran
Tahapan Penyaluran
Status Desa: TERTINGGAL
1 Rp 513.400.800 70.07
2 Rp 146.200.800 19.95
3 Rp 73.100.400 9.98
Detail data penyaluran
Keadaan Mendesak Rp 30.600.000
Keadaan Mendesak Rp 30.600.000
Keadaan Mendesak Rp 30.600.000
Keadaan Mendesak Rp 91.800.000
Keadaan Mendesak Rp 91.800.000
Keadaan Mendesak Rp 61.200.000
Keadaan Mendesak Rp 30.600.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 13.320.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 10.176.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 15.360.000
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 27.180.000
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 33.353.200
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** Rp 98.862.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** Rp 49.190.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** Rp 32.971.864
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 30.688.936
Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 5.000.000
Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 25.000.000
Peningkatan kapasitas kepala Desa Rp 17.000.000
Pembinaan PKK Rp 5.000.000
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** Rp 2.400.000
TAHUN 2023 KATANYA DI GUNAKAN UNTUK:
Informasi Penyaluran Dana Desa
2023
Tahun
Pembaruan data terakhir pada : 19 Desember 2024
Rp. 976.710.000
Pagu
Rp. 976.710.000
Penyaluran
Tahapan Penyaluran
Status Desa: BERKEMBANG
1 Rp 530.613.000 54.33
2 Rp 293.013.000 30.00
3 Rp 153.084.000 15.67
Detail data penyaluran
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 47.363.500
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 73.793.700
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 41.864.300
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 45.553.800
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 103.274.700
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 37.501.000
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Rp 16.150.500
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Rp 23.265.000
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 40.000.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 17.487.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 41.820.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 19.033.000
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) Rp 7.000.000
Keadaan Mendesak Rp 59.400.000
Keadaan Mendesak Rp 59.400.000
Keadaan Mendesak Rp 59.400.000
Keadaan Mendesak Rp 59.400.000
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa Rp 10.500.000
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa Rp 14.500.000
Pembinaan PKK Rp 12.855.900
Pembinaan PKK Rp 5.000.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Rp 6.577.500
Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 2.000.000
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** Rp 6.000.000
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) Rp 72.600.000
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM Rp 18.000.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 18.714.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 10.587.300
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Rp 25.000.000
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** Rp 2.000.000
DI TAHUN 2024 KATANYA DI REALISASI KAN UNTUK
Informasi Penyaluran Dana Desa
2024
Tahun
Pembaruan data terakhir pada : 19 Desember 2024
Rp. 721.234.000
Pagu
Rp. 721.234.000
Penyaluran
Tahapan Penyaluran
Status Desa: BERKEMBANG
1 Rp 358.664.000 49.73
2 Rp 362.570.000 50.27
3 Rp 0 0.00
Detail data penyaluran
Keadaan Mendesak Rp 45.000.000
Keadaan Mendesak Rp 45.000.000
Keadaan Mendesak Rp 45.000.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 12.901.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 6.963.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 9.000.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 15.520.200
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 38.837.900
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 28.080.000
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Rp 15.000.000
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 32.308.600
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 2.500.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 5.000.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 3.022.300
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 60.250.000
Penyertaan Modal Rp 10.000.000
Beberapa program yang disebut telah direalisasikan mencakup pembangunan jalan usaha tani, penyelenggaraan posyandu, hingga pelatihan masyarakat. Namun, masyarakat mempertanyakan efektivitas program tersebut, mengingat masih minimnya dampak pembangunan di desa.
Tuntutan Masyarakat
Masyarakat dan publik mendesak pihak Kecamatan STM Hilir sebagai pembina agar menegur kinerja perangkat desa. Selain itu, mereka meminta aparat penegak hukum seperti Inspektorat, Kejaksaan Negeri, dan Unit Tipikor Polres Deli Serdang untuk mengaudit penggunaan dana desa.
Jika dugaan ini terbukti, masyarakat meminta oknum Kepala Desa dan Bendahara Desa Rambai diproses hukum sesuai dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya memberantas korupsi hingga ke akarnya.
Harapan Akan Pemerintahan Bersih
Masyarakat berharap tindakan tegas dapat memberikan efek jera dan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Transparansi dana desa menjadi hal utama untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
(Reporter: RR2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar