Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Dugaan Korupsi Dana Desa Dolok Merawa: Markup Anggaran Capai Rp300 Juta, Masyarakat Tuntut Penegakan Hukum

Jumat, 10 Januari 2025 | Jumat, Januari 10, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-01-11T06:06:35Z

 


Dugaan Korupsi Dana Desa Dolok Merawa: Markup Anggaran Capai Ratusan Juta


CNEWS.WEB.ID - Simalungun – Pengelolaan Dana Desa Dolok Merawa, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, tahun anggaran 2023, menjadi sorotan tajam warga. Dugaan korupsi dengan praktik markup anggaran hingga ratusan juta rupiah dalam sejumlah proyek infrastruktur mencuat ke permukaan.


Warga mengungkapkan kejanggalan terkait laporan realisasi anggaran tahap 1 dan 2 yang tidak dilaporkan melalui aplikasi resmi OMSPAN Kemenkeu. Anehnya, laporan baru disampaikan saat pencairan tahap 3, memunculkan indikasi manipulasi data.


Proyek yang Diduga Bermasalah:


1. Rabat Beton Damak Luhung – Rp120.964.000

2. Rabat Beton Sigom – Rp139.349.000

3. Rabat Beton Bahuti – Rp144.292.000

4. Rabat Beton Sinangkung Kehen – Rp188.880.000

5. Beronjong di Buttu Siantar – Rp91.274.000

6. Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Rp273.600.000

7. Penyerahan Bibit kepada Masyarakat – Rp40.000.000


Indikasi Penyelewengan Dana

Dana desa senilai Rp1.098.229.000 disalurkan dalam tiga tahap, dengan rincian:


Tahap 1: Rp603.068.700

Tahap 2: Rp329.468.700

Tahap 3: Rp165.691.600


Namun, realisasi penggunaan anggaran tidak sesuai dengan laporan yang diajukan. Beberapa proyek, seperti pembangunan rabat beton dan bantuan langsung tunai (BLT), disinyalir tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Warga juga mempertanyakan proyek bantuan bibit senilai Rp40 juta, yang tidak terlihat dampaknya di lapangan.


Ini lah data lengkap : 

Informasi Penyaluran Dana Desa Dolok merawa tahun 2023

Pembaruan data terakhir pada : 19 Desember 2024

Rp. 1.098.229.000

Pagu

Rp. 1.098.229.000

Penyaluran

Tahapan Penyaluran

Status Desa: BERKEMBANG

1 Rp 603.068.700 54.91

2 Rp 329.468.700 30.00

3 Rp 165.691.600 15.09

Detail data penyaluran

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** Rp 18.230.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** Rp 91.274.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 188.880.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 120.964.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** Rp 139.349.085

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** Rp 144.292.000

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 3.600.000

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 7.669.600

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 8.060.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 12.000.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 12.240.000

Keadaan Mendesak Rp 273.600.000

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 7.500.000

Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 7.500.000

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 40.000.000

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 6.000.000

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 1.676.200

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) Rp 7.500.000

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** Rp 9.256.400


Informasi Penyaluran Dana Desa tahun 2024

Pembaruan data terakhir pada : 19 Desember 2024

Rp. 843.444.000

Pagu

Rp. 843.444.000

Penyaluran

Tahapan Penyaluran

Status Desa: BERKEMBANG

1 Rp 422.264.200 50.06

2 Rp 421.179.800 49.94

3 Rp 0 0.00

Detail data penyaluran

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 4.600.000

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** Rp 3.000.000

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Rp 5.400.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 75.984.800

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Rp 17.560.000

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 7.500.000

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 2.500.000

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 3.000.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 9.600.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 6.000.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 7.875.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** Rp 85.854.000

Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 7.500.000

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 30.000.000

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat Rp 7.500.000

Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa Rp 7.500.000

Keadaan Mendesak Rp 121.800.000


Krisis Transparansi dan Akuntabilitas

Selain dugaan markup, data resmi mengenai jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan warga desa tidak tersedia. Status Desa Dolok Merawa yang dikategorikan "berkembang" justru memperkuat tuntutan warga akan transparansi dan pengelolaan dana yang lebih baik.


Warga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan korupsi ini. "Jika tidak ada tindakan tegas, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa akan hancur," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.


Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah Desa Dolok Merawa belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut. Investigasi lebih lanjut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak masyarakat tidak dirampas oleh oknum tidak bertanggung jawab. ( Tim - R2) 


CNews | Independen, menggali informasi Bersama rakyat 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update