Proyek Paving Blok Diduga Sarat Korupsi, Pemilihan Kepala Lingkungan Juga Jadi Sorotan
Serdang Bedagai – Warga Kelurahan Dolok Masihul kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Lurah Dolok Masihul, Syahruddin Lubis. Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah proyek pembangunan jalan setapak menggunakan paving blok dan pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) yang dinilai sarat penyimpangan, nepotisme, dan tidak transparan.
Proyek Paving Blok: Cepat Rusak dan Sarat Dugaan Korupsi
Proyek pembangunan jalan setapak menggunakan paving blok di Lingkungan VI, Siderjo, Dolok Masihul, dengan anggaran lebih dari Rp165 juta, menuai kontroversi. Warga menduga proyek tersebut tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Jalan yang baru selesai dibangun di area perkebunan singkong, sawit, dan karet itu kini sudah mengalami kerusakan parah. Beban truk-truk pengangkut hasil panen yang sering melintasi jalan tersebut disebut memperparah kerusakan karena material paving blok dinilai tidak cocok untuk daerah tersebut.
"Tanahnya labil. Seharusnya dilakukan pengerasan dengan sertu, bukan paving blok. Ini proyek yang dipaksakan, tidak sesuai perencanaan," ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga menyoroti proses pengerjaan proyek yang tidak menggunakan alat pemadatan seperti bomak atau compactor. Hal ini dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan kerusakan dini. Hingga berita ini diturunkan, Lurah Dolok Masihul belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi melalui WhatsApp.
Pemilihan Kepling: Sarat Nepotisme dan Tidak Transparan
Selain masalah proyek paving blok, pergantian Kepala Lingkungan di beberapa wilayah juga menjadi bahan kritik. Warga mempertanyakan alasan penggantian M. Khoir May (Kepling 1) dan Iwan (Kepling 4) dengan dalih mereka tidak lagi tinggal di wilayah tersebut.
"Ada Kepling yang sudah lanjut usia dan tidak produktif, tapi tetap menjabat. Kenapa hanya dua orang yang diganti? Ini jelas tidak adil," ujar seorang warga.
Keputusan ini menjadi lebih kontroversial setelah posisi Kepling 4 diisi oleh seorang perempuan muda yang baru saja lulus kuliah. Warga menduga keputusan tersebut mengandung nepotisme dan tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
"Kami curiga ada praktik KKN dalam proses ini. Keputusan ini terlalu prematur dan tidak transparan," kata H. Rangkuti, tokoh masyarakat setempat.
Tuntutan Warga: Audit dan Evaluasi Kebijakan Lurah
Dalam diskusi yang melibatkan wartawan, aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat, mereka menyerukan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut kasus ini.
"Proyek ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami meminta dana kelurahan diaudit secara transparan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," tegas seorang aktivis.
H. Rangkuti, tokoh pemuda Dolok Masihul, juga berharap agar pemerintah daerah lebih bijak dalam menggunakan anggaran publik. "Dana kelurahan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk proyek asal jadi yang hanya menguntungkan pihak tertentu."
Peringatan untuk Pemkab Serdang Bedagai
Kasus ini menjadi sinyal peringatan bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai agar meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan di tingkat kelurahan. Warga berharap agar keluhan mereka ditindaklanjuti dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini segera diperiksa.
Kritik terhadap Lurah Dolok Masihul menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah hal mutlak dalam pengelolaan anggaran publik. Masyarakat kini menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang untuk menjawab keresahan mereka dengan kali kedua pemberitaan ini di terbitkan Lurah sampai sekarang belum ada tanggapan. ( Tim - inv)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar