Dugaan Penyelewengan Dana Desa: Kades Buntu Bedimbar Dituding Sebar Proposal untuk Penyelesaian Pembangunan Aula
Deli Serdang – CNEWS - Kepala Desa (Kades) Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, diduga pontang-panting menyebarkan proposal ke berbagai perusahaan untuk menyelesaikan pembangunan aula desa. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang seharusnya cukup untuk proyek pembangunan tersebut.
Menurut sumber dari salah satu perangkat desa, Kades Buntu Bedimbar yang akrab disapa Mus, beberapa waktu lalu diketahui menerima bantuan berupa semen dan cat tembok dari PT Sari Indofood Corporation. Namun, investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa pihak perusahaan tersebut belum memberikan klarifikasi resmi terkait bantuan itu, meskipun telah dikonfirmasi oleh media berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dugaan ini semakin menguat dengan adanya informasi bahwa anggaran dana desa yang cukup besar untuk mendukung pembangunan, justru seolah "hilang" sehingga memaksa Kades menyebar proposal bantuan ke beberapa perusahaan.
Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa
Tidak hanya soal proposal, Pemerintah Desa Buntu Bedimbar juga diterpa isu serius terkait dugaan penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan informasi yang beredar, Kades dan perangkat desa diduga terlibat dalam beberapa kasus hukum, termasuk:
Dugaan korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2021-2023.
Pemalsuan tanda tangan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT Dana Desa
Korupsi Dana Ketapang Desa
Kasus ini bahkan telah dilaporkan ke Polresta Deli Serdang, namun masyarakat mengeluhkan minimnya tindak lanjut yang nyata dari aparat penegak hukum.
Kritik terhadap Pemerintah Kabupaten
Dugaan penyalahgunaan wewenang di Desa Buntu Bedimbar memicu kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat menduga pemerintah daerah terkesan "tutup mata dan telinga" terhadap persoalan yang berlangsung sejak 2021 hingga kini.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, "Kami tidak habis pikir, bagaimana mungkin dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pembangunan malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini jelas merugikan masyarakat."
Tuntutan Transparansi dan Penegakan Hukum
Masyarakat Desa Buntu Bedimbar meminta pemerintah daerah dan aparat hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran ini. Mereka juga mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
Hingga b Bedimbar belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini guna memastikan adanya keadilan dan transparansi bagi masyarakat.
(T.im Investigasi/Red)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar