KOALISI PEWARTA AKTIVIS LBH DAN LSM SURATI WALIKOTA TEBING TINGGI KASUS WATER PARK ASIONG FANTASI

 

Tebing Tinggi – Proyek Water Park Asiong Fantasi di Lingkungan 4, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, kembali menjadi sorotan setelah banjir yang merugikan warga sekitar. Warga setempat mengungkapkan kekesalan atas kondisi banjir yang disebabkan oleh tersumbatnya aliran air akibat penimbunan parit lama oleh proyek tersebut.sabtu ( 19/10/2024) 

Akibat tembok water park saluran air tersumbat Meski sudah melakukan aksi protes di depan Kantor Walikota Tebing Tinggi pada 4 Juni 2024, hingga kini belum ada tanggapan dari pemerintah maupun pihak perusahaan. Warga semakin geram dengan sikap pemerintah yang seolah tutup mata terhadap persoalan ini.

Koalisi Pewarta aktivis LBH, dan LSM pun mengambil langkah lebih lanjut dengan menyurati Walikota Tebing Tinggi pada Jumat,tanggal 18 Oktober 2024  meminta agar pemerintah segera menyelesaikan masalah yang dihadapi warga Lingkungan 4. Mereka menuntut tanggung jawab dari pihak pengusaha Water Park atas dampak banjir yang terus menghantui warga, terutama saat hujan deras.

Lurah Bandar Sakti, Supeno, menegaskan bahwa ia telah berusaha maksimal menangani persoalan ini, namun keterbatasan wewenang menjadi hambatan. "Kami telah berupaya sekuat tenaga, tetapi keputusan ada di tangan pihak yang lebih tinggi," ungkap Supeno.

Namun, sorotan utama justru mengarah kepada Camat Bajenis, Dira Asrama Trisna, yang diduga terlibat dalam konspirasi dengan pihak pengusaha Water Park. Beberapa warga menduga camat menerima suap, mengingat ia selalu menghindar untuk di temui ketika diminta memberikan keterangan terkait masalah ini. Setiap kali dimintai penjelasan agar bisa ke temu  dengan masyarkat  ia malah  melimpahkan masalah ini kepada perangkat nya yaitu lurah ini jelas mengesankan bahwa ia berusaha menghindari tanggung jawab.

A. Simatupang, salah satu warga terdampak, mengatakan, "Banjir terus terjadi karena proyek ini menutup parit. Kami sudah meminta perusahaan bertanggung jawab, tetapi sampai sekarang belum ada hasil. Dampaknya mulai memunculkan penyakit kulit di kalangan warga."

Masyarakat meminta agar Dinas Lingkungan Hidup segera memeriksa dokumen AMDAL dari proyek tersebut yang diduga tidak sah. Jika masalah ini tidak segera ditangani, warga khawatir banjir akan terus berulang dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah diharapkan bertindak tegas untuk melindungi kepentingan warga dan menegakkan keadilan di tengah dugaan konspirasi yang melibatkan aparat pemerintahan dengan pihak swasta.( Tim koalisi)