CNEWS | JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), serta Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pelantikan dua jenderal tersebut menandai perubahan pada dua posisi strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Maruli yang sebelumnya menjabat KSAD kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Panglima TNI, sedangkan Tandyo yang sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI dipercaya memimpin TNI Angkatan Darat.
Pengangkatan keduanya ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 105/TNI Tahun 2026 untuk jabatan Maruli dan Keputusan Presiden Nomor 106/TNI Tahun 2026 untuk jabatan Tandyo. Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan sebagai bentuk penegasan tanggung jawab terhadap negara, konstitusi, dan amanat jabatan.
MARULI MENGEMBAN DUA TANGGUNG JAWAB STRATEGIS
Usai pelantikan, Maruli menyampaikan bahwa tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI adalah membantu Panglima TNI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi. Selain itu, ia mengemban tanggung jawab memimpin BNPPDT dengan fokus pada pengelolaan wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Penugasan tersebut menempatkan Maruli pada dua bidang yang memiliki kepentingan strategis, yakni mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pembangunan
.
Keberhasilan tugas itu nantinya perlu tercermin melalui langkah konkret, mulai dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga, peningkatan akses pelayanan dasar, penguatan konektivitas wilayah, hingga terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil.
Wilayah perbatasan bukan sekadar garis terluar kedaulatan negara. Kawasan tersebut juga merupakan ruang hidup masyarakat yang membutuhkan kehadiran negara melalui pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang berkelanjutan.
TANDYO SIAP PERCEPAT PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH
Sementara itu, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah yang melibatkan TNI Angkatan Darat.
Program yang menjadi perhatian meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, serta penguatan ketahanan pangan. Tandyo menyatakan bahwa jajaran TNI AD akan menindaklanjuti penugasan tersebut sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan pemerintah.
Pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan koordinasi yang jelas, pembagian tugas yang terukur, serta pengawasan agar dukungan institusi militer berjalan sesuai ketentuan dan tujuan program.
Khusus dalam pembangunan desa, dukungan TNI AD diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengabaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
PUBLIK MENUNGGU HASIL NYATA, BUKAN SEKADAR PERGANTIAN JABATAN
Pergantian dua jabatan strategis ini membawa tanggung jawab besar bagi kepemimpinan TNI ke depan. Maruli dituntut mampu menjalankan peran sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus memimpin badan yang menangani perbatasan dan daerah terpencil, sedangkan Tandyo menghadapi agenda penguatan organisasi TNI AD dan percepatan program prioritas pemerintah.
Dalam konteks kepentingan nasional, ukuran keberhasilan kepemimpinan tidak cukup berhenti pada seremoni pelantikan maupun pernyataan komitmen. Masyarakat berhak melihat hasil yang terukur, pelaksanaan tugas yang profesional, serta penggunaan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Di bidang pertahanan, profesionalisme, kesiapan personel, disiplin, dan kemampuan menjaga kedaulatan negara tetap menjadi perhatian utama. Sementara di wilayah perbatasan dan daerah terpencil, keberhasilan pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi.
Publik juga menaruh perhatian pada konsistensi pelaksanaan program pemerintah agar setiap penugasan berjalan efektif, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan amanat baru yang diberikan Presiden Prabowo, Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan kepercayaan tersebut menjadi kinerja konkret bagi pertahanan, pembangunan, dan kepentingan rakyat Indonesia.
CNEWS menegaskan: setiap kebijakan strategis negara patut dikawal melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Kepentingan nasional harus berjalan seiring dengan profesionalisme institusi, kepatuhan terhadap hukum, dan manfaat nyata bagi masyarakat.( JB)
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden; Sekretariat Negara RI
CNEWS — Menggali Informasi Bersama Rakyat, Mengawal Informasi dan Kepentingan Publik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar