CNEWS, PAPUA — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang dilaporkan melanda sejumlah wilayah di Tanah Papua menjadi perhatian serius. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa (LSM WGAB) Papua, Yerry Basri Mak, S.H., M.H., mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, terpadu, dan terukur untuk menangani kebakaran serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
Kepada media CNEWS, Yerry menyampaikan keprihatinannya atas kondisi kabut asap yang menurut keterangannya semakin mengkhawatirkan di enam provinsi di Tanah Papua. Ia meminta pemerintah tidak menunggu hingga dampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas penerbangan, dan kehidupan sosial-ekonomi semakin meluas.
“Pemerintah pusat harus segera mengambil tindakan nyata. Penanganan karhutla tidak boleh sebatas imbauan atau menunggu keadaan semakin parah. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Yerry.
Papua Selatan Disorot, Dampak Kabut Asap Perlu Segera Diverifikasi
Yerry menyoroti laporan mengenai kabut asap di Provinsi Papua Selatan yang disebut telah menyebar ke sejumlah wilayah. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama apabila asap menyebabkan penurunan jarak pandang dan mengganggu aktivitas transportasi udara.
Ia juga menyinggung laporan gangguan penerbangan di Bandara Wamena dan Bandara Sorong yang dikaitkan dengan kabut asap. Informasi mengenai pembatalan penerbangan, penyebab gangguan, serta kondisi operasional masing-masing bandara perlu segera dikonfirmasi kepada otoritas penerbangan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
Menurut Yerry, jika kabut asap telah mengganggu jarak pandang dan keselamatan penerbangan, otoritas terkait harus segera melakukan pemantauan, menyampaikan peringatan kepada masyarakat, serta mengambil keputusan operasional berdasarkan standar keselamatan penerbangan.
Publik menegaskan bahwa tingkat kedaruratan, cakupan enam provinsi, dan laporan pembatalan penerbangan perlu diverifikasi melalui data resmi pemerintah serta otoritas bandara. Namun, setiap indikasi karhutla yang mengancam keselamatan warga tetap harus ditangani secara cepat dan serius.
Ancaman Kesehatan: Anak-Anak dan Kelompok Rentan Harus Dilindungi
Selain mengganggu jarak pandang, paparan asap kebakaran hutan dan lahan dapat memperburuk gangguan pernapasan, termasuk asma dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan menjadi kelompok yang perlu mendapat perlindungan khusus.
Yerry meminta pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bertambahnya warga yang mengalami gangguan pernapasan.
Ia juga mendorong penyediaan informasi kualitas udara yang mudah diakses masyarakat, pembagian masker yang sesuai, pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, serta imbauan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi kabut asap tanpa informasi dan perlindungan yang memadai. Pemerintah harus memastikan warga mengetahui tingkat bahaya udara dan ke mana harus mencari pertolongan apabila mengalami gangguan kesehatan,” ujarnya.
Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan, Jangan Berhenti pada Rapat dan Imbauan
LSM WGAB menilai penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, instansi lingkungan hidup, hingga petugas pemadam kebakaran dan unsur masyarakat setempat.
Yerry mendorong pemerintah untuk segera melakukan sejumlah langkah prioritas, antara lain:
Memetakan titik api dan sumber asap melalui pemantauan lapangan serta data resmi agar penanganan terarah.
Mempercepat pemadaman dan pendinginan area terbakar, dengan mengutamakan keselamatan petugas serta warga di sekitar lokasi.
Memperkuat pelayanan kesehatan dan perlindungan warga, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
Menyampaikan informasi kualitas udara secara berkala, termasuk peringatan apabila kabut asap berpotensi mengganggu penerbangan dan aktivitas masyarakat.
Menyelidiki penyebab kebakaran secara profesional dan menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum.
Mengevaluasi langkah pencegahan karhutla, termasuk kesiapan personel, sarana pemadaman, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan kawasan rawan kebakaran.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindakan nyata yang dapat diukur hasilnya, bukan sekadar pernyataan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi.
Masyarakat Diminta Tidak Membakar Hutan dan Lahan
Yerry juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan, kebun, maupun lahan pertanian. Praktik pembakaran yang tidak terkendali dapat memicu kebakaran meluas, merusak lingkungan, mengancam permukiman, dan memperburuk pencemaran udara.
Ia meminta tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah kampung, serta kelompok pemuda ikut membantu mencegah pembakaran dan segera melaporkan kemunculan titik api kepada petugas berwenang.
“Kesadaran masyarakat sangat penting. Jangan membuka lahan dengan membakar. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan anak-anak, keselamatan warga, dan aktivitas ekonomi masyarakat luas,” kata Yerry.
CNEWS: Negara Harus Hadir Melindungi Warga
Desakan LSM WGAB tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan, penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan perlindungan kesehatan masyarakat harus berjalan bersamaan.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu memastikan setiap laporan karhutla ditindaklanjuti berdasarkan kondisi faktual di lapangan, dengan keterbukaan informasi mengenai lokasi kebakaran, luas area terdampak, kualitas udara, serta langkah penanganan yang telah dilakukan.
Kritik utamanya jelas: ketika kebakaran dan kabut asap mengancam keselamatan masyarakat, respons pemerintah harus cepat, terkoordinasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat Papua berhak mendapatkan udara yang layak, perlindungan kesehatan, serta jaminan keselamatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemerintah diminta tidak membiarkan persoalan karhutla berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang lebih luas.(Tim/YBM)
CNEWS |Menggali Informasi Bersama Rakyat — Menyuarakan Kepentingan Publik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar