Aktivis WGAB: Jangan Biarkan Rakyat Terus Menghirup Kabut Asap, Keselamatan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas!
CNEWS | Papua — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Aktivis Yerry Basri Mak, S.H., M.H., mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengevaluasi secara serius kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyusul persoalan kebakaran hutan dan dampak kabut asap yang menjadi perhatian masyarakat.
Yerry bahkan meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan pencopotan Raja Juli Antoni dari jabatan Menteri Kehutanan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak berjalan efektif dan tanggung jawab kementerian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Menurut Yerry, persoalan kebakaran hutan tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin tahunan. Bencana tersebut menyangkut keselamatan manusia, kelestarian lingkungan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta masa depan generasi mendatang.
“Presiden Prabowo harus melakukan evaluasi secara serius terhadap Menteri Kehutanan. Jika penanganan karhutla tidak menunjukkan hasil yang memadai, pencopotan jabatan patut dipertimbangkan. Negara membutuhkan pemimpin yang mampu memastikan kebijakan berjalan efektif, terutama ketika masyarakat menghadapi ancaman kebakaran dan kabut asap,” tegas Yerry dalam keterangannya kepada media.
Enam Provinsi di Tanah Papua dan Wilayah Kalimantan Jadi Perhatian
Yerry menyoroti wilayah Tanah Papua, meliputi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, serta sejumlah wilayah di Kalimantan yang disebutnya menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Ia meminta pemerintah pusat tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi memastikan kondisi di lapangan diperiksa secara langsung, titik api ditangani dengan cepat, dan masyarakat yang terdampak memperoleh perlindungan memadai.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi kabut asap tanpa kepastian penanganan. Menteri Kehutanan harus memastikan langkah pencegahan, pemadaman, dan pemulihan berjalan nyata. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan, melainkan hasil yang dapat dirasakan,” ujar Yerry.
Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga petugas pemadam dan masyarakat setempat.
Kabut Asap Bukan Persoalan Sepele, Kesehatan Rakyat Taruhannya
Yerry mengingatkan bahwa dampak kabut asap tidak berhenti pada kawasan yang terbakar. Partikel asap dapat terbawa angin ke wilayah lain, mengganggu jarak pandang, menghambat transportasi, dan memperburuk kualitas udara.
Paparan asap kebakaran dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan atau jantung.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera memastikan kualitas udara dipantau secara terbuka, informasi kesehatan disampaikan kepada masyarakat, dan perlindungan bagi warga terdampak disediakan sesuai kebutuhan
.
“Kalau masyarakat sudah kesulitan bernapas, anak-anak terancam kesehatannya, dan aktivitas warga terganggu, pemerintah tidak boleh lamban. Keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan birokrasi. Menteri harus hadir melalui kerja nyata, koordinasi yang kuat, dan tindakan yang terukur,” tegasnya.
Terkait pernyataannya mengenai kabut asap yang disebut menyebar hingga negara tetangga, Yerry meminta pemerintah menyampaikan data kualitas udara dan informasi pergerakan asap yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, masyarakat memperoleh gambaran yang akurat mengenai luas wilayah terdampak dan tingkat risiko yang dihadapi.
Desakan Evaluasi: Ukur Kinerja dari Hasil, Bukan Sekadar Pernyataan
Menurut Yerry, Presiden Prabowo perlu meminta laporan menyeluruh mengenai perkembangan titik api, kecepatan respons pemadaman, kesiapan personel dan peralatan, efektivitas operasi darat maupun udara, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
Evaluasi juga harus mengungkap apakah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif, apakah kawasan rawan telah mendapatkan langkah pencegahan memadai, dan apakah kebutuhan masyarakat terdampak telah dipenuhi.
“Jangan hanya mengukur kinerja dari banyaknya rapat atau pernyataan kepada publik. Ukurlah dari seberapa cepat api dikendalikan, seberapa luas dampak dapat dicegah, bagaimana kualitas udara dipulihkan, dan apakah masyarakat benar-benar terlindungi,” katanya.
Yerry menilai, apabila ditemukan kegagalan serius dalam pelaksanaan tanggung jawab dan tidak ada perbaikan yang memadai, Presiden harus mengambil langkah sesuai kewenangannya, termasuk mempertimbangkan pergantian pejabat yang bersangkutan.
Ia juga meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan atau melanggar ketentuan lingkungan, tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan ekonomi.
Publik: Pemerintah Perlu Membuka Data dan Memberikan Penjelasan
Berdasarkan informasi resmi Kementerian Kehutanan, pada 20 Oktober 2026 kementerian melaporkan bahwa jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional turun menjadi 487 titik berdasarkan pemantauan hingga 19 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB. Kementerian menyatakan operasi darat, operasi udara, verifikasi lapangan, pembasahan, dan pendinginan tetap diperkuat. Data tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan berkala, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan kondisi setiap wilayah yang disorot Yerry.
Pemerintah perlu memastikan data terbaru mengenai kebakaran dan kualitas udara di Papua serta Kalimantan tersedia secara terbuka agar penilaian terhadap kinerja penanganan didasarkan pada kondisi lapangan yang terukur.
CNEWS menegaskan bahwa keselamatan rakyat, perlindungan lingkungan, dan akuntabilitas pejabat publik harus menjadi prioritas. Kritik terhadap pejabat negara merupakan bagian dari pengawasan publik, sedangkan penilaian akhir mengenai kinerja menteri perlu didasarkan pada data, hasil kerja, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, pernyataan Yerry Basri Mak merupakan pandangan dan desakan aktivis. Belum terdapat konfirmasi langsung dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai tanggapan spesifik atas desakan pencopotan yang disampaikan Yerry. Ruang klarifikasi tetap terbuka demi pemberitaan yang berimbang. ( Tim/Red)
CNEWS Menggali Informasi Bersama Rakyat, Mengawal Keadilan dan Kelestarian Lingkungan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar