CNEWS | JAKARTA — Polemik pengangkatan dua putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya memicu sorotan tajam terhadap etika pejabat publik, transparansi birokrasi, dan potensi konflik kepentingan. Ketua Forum Alumni BEM (FABEM), Zainuddin Arsyad, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi jabatan menteri yang bersangkutan dan mempertimbangkan pencopotan apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.
Persoalan ini bukan sekadar urusan administratif tentang siapa yang berhak menunjuk tenaga ahli. Lebih jauh, polemik tersebut menyentuh prinsip mendasar penyelenggaraan negara: apakah jabatan publik benar-benar diisi berdasarkan kompetensi, kebutuhan organisasi, dan integritas, atau justru berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kedekatan keluarga dengan pemegang kekuasaan memberikan keuntungan tersendiri.
Zainuddin menilai, pemerintah tidak boleh membiarkan pertanyaan masyarakat menggantung tanpa penjelasan yang terbuka dan dapat diuji. Menurutnya, semakin tinggi jabatan seorang pejabat, semakin besar pula tuntutan pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang dibuatnya.
“Presiden Prabowo harus menunjukkan bahwa pemerintahan yang bersih bukan sekadar slogan. Jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran aturan atau konflik kepentingan dalam pengangkatan tersebut, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian sikap yang disampaikan Zainuddin, Sabtu (24/10/2026).
DUA PUTRA MENTERI TERCANTUM DALAM DAFTAR TENAGA AHLI
Polemik mencuat setelah beredarnya dokumen yang disebut sebagai lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah.
Sejumlah media nasional memberitakan bahwa dua putra Gus Irfan, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, tercantum dalam daftar tenaga ahli tersebut. Pemberitaan mengenai pengangkatan itu kemudian memunculkan pertanyaan publik tentang kualifikasi, proses penunjukan, lingkup tugas, serta dasar pertimbangan yang digunakan.
Media Holopis pada 24 Oktober 2026 melaporkan desakan FABEM agar Presiden mengevaluasi jabatan Menteri Haji dan Umrah menyusul polemik tersebut. Sementara itu, detikHikmah juga memberitakan penjelasan Gus Irfan mengenai keterlibatan kedua putranya dalam proses awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji.
Fakta bahwa anggota keluarga seorang pejabat memperoleh posisi di institusi yang dipimpin orang tuanya memang tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana atau nepotisme yang melanggar hukum. Namun, keadaan tersebut menuntut keterbukaan lebih besar agar keputusan pengangkatan dapat dinilai secara objektif, bukan hanya berdasarkan penjelasan sepihak.
Pertanyaan mendasarnya: apakah kedua tenaga ahli tersebut memenuhi persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang relevan, dan ditetapkan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan?
Pertanyaan itu harus dijawab menggunakan dokumen dan bukti yang dapat diverifikasi.
GUS IRFAN SUDAH MEMBERIKAN PENJELASAN
Di tengah kritik yang berkembang, Gus Irfan telah menyampaikan penjelasan mengenai latar belakang keterlibatan kedua putranya.
Diberitakan detikHikmah pada Sabtu (24/10/2026), Gus Irfan menjelaskan bahwa ketika dirinya bersama Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mulai memimpin lembaga tersebut pada Oktober 2024, organisasi itu belum memiliki dukungan kantor, struktur operasional, dan staf yang memadai.
Menurut penjelasannya, kedua putranya bersama sejumlah santri ikut membantu proses awal pembentukan lembaga. Gus Irfan menyebut bantuan tersebut berlangsung sekitar tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji maupun fasilitas.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagai menteri, dirinya memiliki alokasi tiga posisi staf khusus dan lima posisi tenaga ahli, tetapi tidak seluruh posisi tersebut digunakan.
Penjelasan itu perlu dicatat sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan. Pengalaman membantu pembentukan lembaga dapat menjadi informasi yang relevan dalam menilai latar belakang seseorang. Akan tetapi, pengalaman tersebut tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan tentang proses pengangkatan, persyaratan jabatan, pembiayaan, dan potensi konflik kepentingan.
Karena itu, masyarakat berhak memperoleh penjelasan lebih terperinci berdasarkan dokumen resmi, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan bahwa pelanggaran telah terjadi.
UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENJADI RUJUKAN PEMERIKSAAN
Persoalan ini juga perlu ditelaah berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur penggunaan kewenangan pejabat pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan. Pasal 42 mengatur larangan bagi pejabat yang berpotensi memiliki konflik kepentingan untuk menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan tertentu. Pasal 43 menjelaskan keadaan yang dapat melatarbelakangi konflik kepentingan, termasuk hubungan keluarga. Pasal 44 juga mengatur hak masyarakat untuk melaporkan dugaan konflik kepentingan dengan menyertakan identitas dan bukti yang relevan.
Ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu rujukan dalam pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan keseluruhan peraturan yang berlaku dan fakta konkret perkara.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak cukup hanya bertumpu pada hubungan ayah dan anak. Perlu ditelusuri siapa yang menetapkan keputusan, bagaimana mekanismenya, apakah terdapat kewenangan yang digunakan secara tidak semestinya, serta apakah kepentingan pribadi memengaruhi keputusan tersebut.
Dokumen keputusan pengangkatan, persyaratan jabatan, uraian tugas, dasar penetapan honorarium apabila ada, dan mekanisme pengawasan merupakan bagian penting yang perlu diperiksa.
Sumber rujukan hukum: JDIH Kementerian Keuangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
FABEM DESAK DPR RI JANGAN TUTUP MATA
Zainuddin juga meminta DPR RI, khususnya komisi yang membidangi urusan haji dan pemerintahan terkait, menjalankan fungsi pengawasan secara serius.
Menurutnya, lembaga legislatif tidak semestinya hanya menunggu kontroversi mereda. DPR perlu meminta penjelasan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap mengenai dasar dan proses pengangkatan kedua tenaga ahli tersebut.
Setidaknya, ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka:
Apa kualifikasi pendidikan dan pengalaman profesional Barbarossa Muhammad Farros serta Gibran Muhammad Fawwaz untuk posisi yang diberikan?
Apa tugas, tanggung jawab, dan target kerja masing-masing tenaga ahli?
Bagaimana proses seleksi atau penetapan mereka, dan apa dasar hukum yang digunakan?
Apakah posisi tersebut memperoleh honorarium, fasilitas, atau pembiayaan dari anggaran negara? Jika ada, berapa besarannya dan apa dasar pembayarannya?
Bagaimana potensi konflik kepentingan diidentifikasi, dikelola, dan diawasi?
Apakah seluruh prosedur dan persyaratan administratif telah dipenuhi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk membedakan antara keputusan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan keputusan yang berpotensi bermasalah secara administratif maupun etik.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sesuai mekanisme hukum. Sebaliknya, apabila pengangkatan terbukti memenuhi ketentuan, pemerintah harus menyampaikan dasar dan bukti yang mendukung keputusan tersebut kepada publik.
PRESIDEN HARUS MENJAGA STANDAR ETIKA PEMERINTAHAN
Bagi FABEM, tanggung jawab Presiden Prabowo bukan hanya memastikan program pemerintahan berjalan, melainkan juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas para pembantunya.
Desakan agar Gus Irfan dicopot merupakan sikap politik yang disampaikan FABEM. Keputusan mengenai pencopotan atau tindakan administratif lainnya tetap harus berada dalam kewenangan Presiden dan didasarkan pada pertimbangan serta mekanisme yang berlaku.
Namun, Presiden memiliki ruang untuk meminta evaluasi menyeluruh, memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif, dan menuntut pertanggungjawaban atas keputusan yang menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat.
Jika ditemukan pelanggaran, tindakan korektif diperlukan untuk menegakkan prinsip akuntabilitas. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan yang transparan juga penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Jangan sampai masyarakat mendapat kesan bahwa jabatan di pemerintahan bisa menjadi ruang yang menguntungkan keluarga pejabat. Setiap pengangkatan harus dapat dijelaskan berdasarkan kompetensi, kebutuhan organisasi, dan aturan yang berlaku,” menjadi inti tuntutan evaluasi yang disuarakan dalam polemik tersebut.
SOROTAN NASIONAL, STANDAR TATA KELOLA YANG BERSIFAT UNIVERSAL
Polemik ini juga berkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang menjadi perhatian publik di berbagai negara: transparansi, akuntabilitas, meritokrasi, dan pencegahan konflik kepentingan.
Dalam praktik pemerintahan modern, hubungan keluarga bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran. Yang harus diuji adalah proses pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap aturan, kelayakan kandidat, serta adanya atau tidaknya keuntungan pribadi yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan.
Karena itu, penilaian terhadap kasus ini harus bertumpu pada fakta dan dokumen, bukan sekadar tekanan politik ataupun pembelaan tanpa bukti yang memadai.
Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa setiap jabatan yang dibiayai atau dibentuk untuk mendukung tugas negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepercayaan publik tidak cukup dipertahankan melalui pernyataan resmi, tetapi harus diperkuat dengan keterbukaan dan tindakan yang bisa diuji.
PENUTUP: JANGAN BIARKAN PERTANYAAN PUBLIK BERLARUT-LARUT
Polemik dua putra Menteri Haji dan Umrah yang disebut diangkat sebagai tenaga ahli harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gus Irfan telah menyampaikan versinya mengenai keterlibatan kedua putranya dalam pembentukan lembaga pada masa awal. Namun, penjelasan tersebut perlu ditempatkan bersama dokumen pengangkatan, persyaratan jabatan, dan ketentuan hukum yang relevan.
FABEM melalui Zainuddin Arsyad mendesak Presiden Prabowo mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pencopotan apabila pelanggaran terbukti. DPR RI juga diminta menjalankan fungsi pengawasan agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai perdebatan di ruang publik.
CNEWS menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan hak istimewa keluarga. Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa berdasarkan bukti, setiap pejabat wajib mempertanggungjawabkan kewenangannya, dan setiap kesimpulan mengenai pelanggaran harus menunggu proses pemeriksaan yang sah.
Transparansi bukan ancaman bagi pemerintahan yang bersih. Sebaliknya, keterbukaan adalah salah satu cara untuk membuktikan bahwa kekuasaan benar-benar dijalankan demi kepentingan masyarakat.(Tim)
CNEWS Menggali Informasi Bersama Rakyat — Kritis, Berimbang, dan Bertanggung Jawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar