CNEWS, JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meluncurkan dua buku terbaru yang merekam perjalanan panjangnya di dunia politik, hukum, ketatanegaraan, parlemen, hingga pendidikan.
Dua buku tersebut yakni “Politik Hukum Konstitusi: Menjembatani Teori Akademis dan Realitas Parlemen”, yang menjadi buku karya Bamsoet ke-38 dengan prolog dan epilog dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, serta “Dari Senayan ke Ruang Kuliah: Jejak Kepemimpinan dan Pemikiran”, karya wartawan senior Kompas, J. Osdar.
Peluncuran berlangsung di Parle Senayan, Jakarta, Kamis malam (10/9/2026) dan dihadiri sejumlah pejabat negara, tokoh politik, akademisi, aparat penegak hukum, TNI-Polri, serta tokoh masyarakat.
Dua buku tersebut tidak sekadar menjadi dokumentasi perjalanan Bamsoet, tetapi juga mempertemukan pengalaman praktis di parlemen dengan perspektif akademik. Buku karya Bamsoet berangkat dari pengalamannya sebagai legislator sekaligus dosen, sementara karya J. Osdar mengulas perjalanan Bamsoet dari dunia jurnalistik, organisasi, dunia usaha, politik, kepemimpinan lembaga negara hingga kiprahnya di bidang pendidikan.
“Menulis buku bagi saya bukan sekadar catatan perjalanan pribadi. Buku menjadi cara untuk mendokumentasikan gagasan, membuka ruang perdebatan, dan mewariskan pengalaman kepada generasi berikutnya,” ujar Bamsoet.
Dihadiri Sejumlah Pejabat dan Tokoh Nasional
Sejumlah tokoh nasional tampak hadir dalam acara tersebut, antara lain Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan Yorrys Raweyai.
Hadir pula tiga Menteri Koordinator, yakni Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Selain itu hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, serta KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Turut hadir Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Wakabareskrim Polri Nunung Syaifuddin, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda Raffi Ahmad, serta sejumlah tokoh nasional lainnya.
Dari kalangan purnawirawan dan mantan pejabat negara hadir antara lain mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Menkumham Yasona Laoly, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Nanan Soekarna, mantan Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu, serta mantan Menteri Perumahan dan Permukiman Theo L. Sambuaga.
Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo dan mantan Kepala BNPT Boy Rafli Amar juga hadir dalam acara tersebut.
Sejumlah anggota DPR RI turut menghadiri peluncuran, di antaranya Robert Kardinal, Ahmad Basarah, Aboe Bakar Al Habsyi, Dave Laksono, Abraham Sridjaja, Aria Bima, Melly Goeslaw, Anto Hoed, Juniver Girsang, Hariman Siregar, Akbar Faisal, E.E. Mangindaan, Murad Ismail, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, James Riady, Jerry Hermawan Lo, Raja Sapta Oktohari, dan Bambang Sutrisno.
Politik Hukum dan Realitas Parlemen
Bamsoet menjelaskan, buku “Politik Hukum Konstitusi: Menjembatani Teori Akademis dan Realitas Parlemen” membahas berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan perjalanan ketatanegaraan Indonesia.
Sejumlah isu yang diangkat meliputi rekonstruksi tata negara dan haluan bangsa, proses pembentukan undang-undang, relasi pemerintah dengan DPR, etika politik dan hukum, kedaulatan digital, hingga kepemimpinan strategis Indonesia dalam percaturan internasional.
Menurut Bamsoet, tantangan ketatanegaraan Indonesia semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, transformasi ekonomi digital, kejahatan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dinamika geopolitik, serta perubahan pola hubungan antara negara dan masyarakat.
“Politik tanpa landasan hukum yang jelas berisiko melahirkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, ilmu hukum tata negara yang mengabaikan kenyataan lapangan hanya akan menjadi pengetahuan yang jauh dari kehidupan dan tidak berguna,” kata Bamsoet.
Ia menegaskan, pengalaman selama empat periode di parlemen memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian penting dalam proses demokrasi.
Perdebatan dalam pembentukan undang-undang, menurutnya, tidak seharusnya dianggap sebagai hambatan selama diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang lebih baik dan tetap mengutamakan kepentingan publik.
“Di balik setiap undang-undang terdapat proses politik, tarik-menarik kepentingan, tuntutan masyarakat, perkembangan ekonomi dan teknologi, serta kebutuhan negara untuk menemukan titik keseimbangan,” ujarnya.
Dari Senayan ke Ruang Kuliah
Sementara itu, buku “Dari Senayan ke Ruang Kuliah: Jejak Kepemimpinan dan Pemikiran” karya J. Osdar merekam perjalanan Bamsoet dari seorang jurnalis, pengusaha, aktivis organisasi, politisi, pimpinan lembaga negara hingga pendidik.
Jika perjalanan Bamsoet sebagai anggota DPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua MPR RI selama ini banyak mendapat sorotan publik, buku tersebut mencoba melihat sisi lain, yakni bagaimana pengalaman politik dan kepemimpinannya kemudian ditransformasikan ke dunia pendidikan.
Kiprah tersebut antara lain terlihat melalui keterlibatan Bamsoet dalam pendidikan tinggi, termasuk sebagai pendiri Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) serta dosen pascasarjana di sejumlah perguruan tinggi.
“Memasuki dunia pendidikan dapat sejalan dengan pengabdian di dunia politik. Pengalaman yang diperoleh dari parlemen, organisasi, dunia usaha, dan kehidupan berbangsa dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa,” jelas Bamsoet.
Ia menilai pendidikan memiliki posisi strategis dalam mempersiapkan generasi yang mampu memahami persoalan bangsa secara utuh.
Mahasiswa hukum, misalnya, tidak cukup hanya memahami undang-undang dan teori ketatanegaraan, tetapi juga perlu memahami bagaimana hukum bekerja ketika berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi, masyarakat, teknologi, dan perubahan global.
“Karena itu, pengalaman praktis perlu dihadirkan ke dalam ruang akademik. Sebaliknya, dunia politik juga membutuhkan masukan akademik agar setiap kebijakan memiliki pijakan teoritis, konstitusional, dan argumentasi yang kuat,” pungkasnya.
Buku ke-38 Bamsoet
Peluncuran dua buku tersebut sekaligus menambah panjang perjalanan Bamsoet dalam dunia literasi.
Sejak buku pertamanya, “Rahasia Sukses dan Biografi Pengusaha Indonesia” pada 1988, tema tulisan Bamsoet terus berkembang mengikuti perjalanan bangsa dan pengalaman yang dilaluinya.
Pada periode 1988–1998, karya-karyanya banyak mengangkat tema jurnalistik, kepemudaan, mahasiswa, organisasi, dunia usaha, dan ekonomi.
Memasuki dekade 2010-an, tema bukunya semakin dekat dengan politik nasional, parlemen, hukum, pemberantasan korupsi, pemerintahan, dan demokrasi.
Ketika dipercaya memimpin DPR RI dan kemudian MPR RI, perhatian Bamsoet semakin banyak diarahkan pada persoalan kelembagaan negara, demokrasi, ideologi, haluan negara, serta masa depan ketatanegaraan Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, tema konstitusi dan desain ketatanegaraan semakin dominan. Sejumlah karya seperti “PPHN Tanpa Amendemen dan Haluan Negara Menuju Indonesia Emas”, “Konstitusi Butuh ‘Pintu Darurat’”, “Legacy MPR RI Periode 2019–2024”, “Amendemen ke-5 Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan”, hingga “Evaluasi Kritis Pemilihan Umum Langsung” menjadi bagian dari rangkaian pemikirannya.
Pada 2026, sebelum peluncuran buku terbaru ini, Bamsoet juga telah melakukan soft launching buku ke-37 berjudul “1001 Gagasan untuk Golkar: Panduan Eksekusi Strategi Politik, Organisasi, dan Pengabdian.”
Dengan demikian, dua buku yang diluncurkan di Jakarta tersebut bukan hanya menambah daftar karya Bamsoet, tetapi juga menjadi catatan perjalanan panjang seorang politisi yang berusaha menghubungkan pengalaman parlemen, pemikiran hukum dan konstitusi, serta dunia pendidikan dalam satu rangkaian pengabdian. ( Tim/Red).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar