CNEWS | JAYAPURA — Tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Jayapura kembali menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut mendorong aktivis masyarakat meminta Pemerintah Kota Jayapura memperkuat langkah pencegahan, edukasi, pemeriksaan kesehatan, serta pengawasan terhadap praktik prostitusi yang diduga berlangsung secara daring melalui media sosial dan kemudian berpindah ke hotel maupun rumah kos.
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH., MH., kepada CNews menilai persoalan HIV/AIDS di Kota Jayapura membutuhkan penanganan yang jauh lebih serius dan terukur. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menunggu angka kasus bertambah, tetapi harus aktif melakukan pencegahan dari berbagai sisi.
“Angka kasus HIV/AIDS di Kota Jayapura sangat memprihatinkan. Kita harus bersama-sama memerangi penyakit ini melalui pencegahan, edukasi, pemeriksaan dan penanganan yang serius,” ujar Yerry.
Yerry menduga salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah berkembangnya praktik prostitusi online yang memanfaatkan media sosial dan menggunakan hotel maupun rumah kos sebagai lokasi pertemuan.
Namun, ia menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pendataan dan pemeriksaan resmi, bukan sekadar asumsi.
DESAK PENGAWASAN HOTEL DAN KOS
Yerry mendesak Pemerintah Kota Jayapura bersama aparat terkait melakukan pengawasan terhadap hotel dan rumah kos yang diduga menjadi lokasi transaksi prostitusi online.
Menurutnya, pendataan penghuni maupun tamu hotel dan kos perlu diperkuat sesuai ketentuan hukum dan tetap menghormati hak privasi serta hak asasi manusia.
“Pemerintah harus turun langsung melakukan pengawasan. Kalau ditemukan orang yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah, harus dilakukan verifikasi identitas dan status kependudukannya sesuai prosedur,” tegasnya.
Ia juga meminta agar setiap operasi penertiban tidak dilakukan secara diskriminatif berdasarkan asal daerah seseorang. Menurutnya, persoalan kependudukan, prostitusi, maupun HIV/AIDS harus ditangani berdasarkan bukti dan prosedur hukum.
JANGAN SALAHKAN PENDATANG
Yerry menyoroti adanya dugaan sejumlah perempuan yang menawarkan jasa seksual secara online berasal dari luar Papua. Namun, ia meminta pemerintah tidak serta-merta menganggap pendatang sebagai penyebab meningkatnya kasus HIV/AIDS.
Menurutnya, yang harus menjadi perhatian adalah perilaku berisiko, jaringan prostitusi, mobilitas penduduk, serta lemahnya upaya pencegahan dan pemeriksaan kesehatan.
“Jangan sampai persoalan ini justru menimbulkan stigma kepada masyarakat pendatang. Yang harus ditindak adalah pelanggaran hukumnya, sedangkan pencegahan HIV/AIDS harus dilakukan secara medis dan edukatif,” katanya.
Ia meminta pemerintah melakukan pendataan terpadu terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi titik transaksi prostitusi online, termasuk melakukan koordinasi dengan pengelola hotel, pemilik kos, aparat kelurahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi kesehatan.
PEMERINTAH DIMINTA BERTINDAK, BUKAN SEKADAR MENUNGGU
Yerry menilai persoalan HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan hanya melalui operasi penertiban. Pemerintah juga harus memperluas edukasi mengenai HIV, memperkuat akses tes dan pengobatan, melakukan pelacakan serta pendampingan pasien, dan memastikan masyarakat tidak takut mengakses layanan kesehatan.
“Ini persoalan kemanusiaan. Pemerintah harus hadir dari hulu sampai hilir. Pencegahan, pemeriksaan, pengobatan dan edukasi harus berjalan bersamaan,” ujarnya.
Ia berharap Pemkot Jayapura segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanggulangan HIV/AIDS dan tidak membiarkan ruang digital menjadi sarana berkembangnya praktik prostitusi ilegal.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah angka kasus semakin tinggi. Pemerintah harus mengambil langkah konkret sekarang,” pungkas Yerry.
CNews menegaskan: tingginya kasus HIV/AIDS tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan prostitusi online, pendatang, atau kelompok tertentu tanpa data epidemiologis dan hasil penyelidikan resmi. HIV ditularkan melalui jalur tertentu, dan pencegahannya membutuhkan pendekatan kesehatan masyarakat berbasis bukti, bukan stigma terhadap kelompok masyarakat tertentu. ( Tim/YBM).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar