CNEWS, Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat langkah percepatan Program Tiga Juta Rumah dengan mendorong sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah yang dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026).
Rakor dihadiri para kepala daerah dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala pembangunan perumahan di daerah.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa percepatan program perumahan membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, terutama dalam menghadapi persoalan distribusi material, kondisi geografis, akses wilayah, pendataan penerima manfaat, hingga dukungan pembiayaan.
Berdasarkan koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif dalam mempercepat pembangunan rumah di wilayah masing-masing.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Anwar Hafid.
Target 8.000 Rumah pada 2026
Gubernur menekankan, target pembangunan perumahan tahun 2026 harus menjadi pijakan untuk menyusun program yang lebih terukur pada 2027.
Untuk tahun 2026, pemerintah daerah di Sulawesi Tengah didorong bersama-sama mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah. Sementara kebutuhan pembangunan tahun 2027 akan disusun berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing kabupaten/kota.
Anwar meminta seluruh kepala daerah mulai menyiapkan data kebutuhan perumahan sejak sekarang. Menurutnya, perencanaan tahun 2027 harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar mengejar angka target.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” katanya.
Rumah Tidak Layak Huni Berkaitan dengan Kemiskinan
Dalam Rakor tersebut, Gubernur juga menyoroti persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
Menurutnya, persoalan kemiskinan di daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada sebagian masyarakat, persoalan yang dihadapi bukan hanya keterbatasan pendapatan, tetapi juga kondisi tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan.
Karena itu, pembangunan dan perbaikan rumah layak huni dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sejumlah wilayah, antara lain Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong, disebut perlu mendapat perhatian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Pemprov Sulteng juga mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari langkah konkret penanganan rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegas Anwar.
Perbankan dan Dunia Usaha Didorong Terlibat
Selain pembangunan fisik, Rakor membahas percepatan pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program.
Dukungan sektor perbankan dinilai penting untuk mempercepat proses pembiayaan sehingga pembangunan rumah tidak terhambat persoalan administrasi maupun akses pendanaan.
Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten/kota tidak berhenti pada tahap pendataan. Setiap daerah diminta segera mengidentifikasi hambatan di lapangan dan mencari solusi secara bersama-sama.
Keterlibatan dunia usaha dan pihak lain yang memiliki kapasitas mendukung pembangunan perumahan juga diharapkan semakin diperkuat.
“Kalau kita bekerja sama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.
Rakor Percepatan Program Tiga Juta Rumah tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, sekaligus memastikan pembangunan rumah layak huni berjalan lebih tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga didorong menyiapkan basis data kebutuhan perumahan secara lebih akurat sebagai dasar penyusunan program pembangunan tahun 2027.
Dengan langkah tersebut, percepatan Program Tiga Juta Rumah di Sulawesi Tengah tidak hanya diarahkan pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian layak. ( RAN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar