Yerry Basri Mak: Jika Benar Dibiayai NasDem, Buka Sumber Anggaran dan Dokumen Pembiayaannya kepada Publik
CNEWS | KEEROM — Polemik mengenai pembangunan ruas Jalan Warbo–Jaifuri di Kabupaten Keerom, Papua, memasuki babak baru. Aktivis Papua Yerry Basri Mak, SH., MH., mendesak Partai NasDem Provinsi Papua memberikan klarifikasi terbuka sekaligus meminta maaf kepada masyarakat apabila sebelumnya terdapat pernyataan yang menimbulkan persepsi bahwa pembangunan ruas jalan tersebut merupakan hasil pembiayaan atau proyek Partai NasDem.
Yerry menilai persoalan tersebut harus diluruskan secara terbuka karena menyangkut penggunaan anggaran negara, program pembangunan pemerintah, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Yerry, berdasarkan informasi yang menjadi dasar keberatannya, pembangunan ruas Jalan Warbo–Jaifuri berkaitan dengan permohonan Pemerintah Kabupaten Keerom pada 2022, sebelum kemudian terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 yang menjadi salah satu dasar kebijakan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
“Saya mempertanyakan apa dasar pernyataan yang mengaitkan pembangunan Jalan Warbo–Jaifuri dengan Partai NasDem. Kalau memang jalan tersebut dibangun menggunakan anggaran Partai NasDem, silakan buka secara terang kepada publik sumber anggarannya, dokumen pembiayaannya, serta dasar hukumnya,” tegas Yerry kepada media.
Jangan Klaim Program Pemerintah sebagai Proyek Partai
Yerry menegaskan bahwa harus ada pembedaan yang jelas antara perjuangan politik untuk mengusulkan suatu pembangunan dengan pihak yang secara resmi menganggarkan, membiayai, menetapkan, dan melaksanakan proyek tersebut.
Menurutnya, apabila ada kader atau anggota partai yang ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga suatu ruas jalan masuk dalam program pemerintah, kontribusi tersebut dapat disampaikan kepada publik.
Namun, kata dia, kontribusi politik tidak boleh mengubah fakta mengenai status proyek dan sumber dana pembangunan.
“Kalau memang ada perjuangan politik dalam proses pengusulan, silakan disampaikan secara profesional. Tetapi jangan sampai program pemerintah kemudian diklaim sebagai pembangunan partai. Publik berhak mengetahui siapa yang mengusulkan, siapa yang menganggarkan, siapa yang melaksanakan, dan dari mana uang negara itu berasal,” ujar Yerry.
Diminta Buka Dokumen Secara Transparan
Yerry meminta Partai NasDem Papua tidak memberikan informasi secara sepihak kepada masyarakat tanpa disertai data dan dokumen yang dapat diverifikasi.
Ia bahkan mempersilakan pihak NasDem menunjukkan bukti apabila memang memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa pembangunan ruas Jalan Warbo–Jaifuri merupakan hasil pembiayaan partai.
Dokumen yang menurutnya perlu dibuka antara lain:
sumber dan mekanisme pembiayaan;
dokumen penganggaran;
dasar hukum pembangunan;
dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek;
instansi yang menetapkan dan melaksanakan pekerjaan;
serta sumber dana yang digunakan dalam pembangunan ruas jalan tersebut.
“Ini bukan persoalan siapa yang paling berjasa. Ini persoalan kebenaran informasi kepada masyarakat. Kalau sumber dananya APBN atau APBD, harus disebut APBN atau APBD. Kalau ada kontribusi politik berupa pengusulan atau aspirasi, itu juga harus dijelaskan secara proporsional,” katanya.
Yerry: Jangan Sampai Masyarakat Dibingungkan
Aktivis Papua tersebut menilai polemik antara Partai NasDem Papua dan Pemerintah Kabupaten Keerom berpotensi membingungkan masyarakat apabila tidak segera diluruskan melalui data resmi.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Keerom maupun pihak Partai NasDem Papua sama-sama membuka informasi secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui kronologi pembangunan Jalan Warbo–Jaifuri secara utuh.
Menurut Yerry, fakta bahwa suatu pembangunan pernah diperjuangkan oleh pihak tertentu tidak serta-merta menjadikan pembangunan tersebut sebagai proyek atau hasil pembiayaan pihak yang memperjuangkannya.
“Harus dibedakan antara mengusulkan, memperjuangkan, menganggarkan, membiayai dan melaksanakan. Semua memiliki kedudukan yang berbeda. Jangan dicampuradukkan,” tegasnya.
Desak Klarifikasi dan Permintaan Maaf Terbuka
Atas polemik tersebut, Yerry secara khusus mendesak Partai NasDem Provinsi Papua memberikan klarifikasi terbuka melalui media kepada masyarakat Kabupaten Keerom dan publik Papua.
Ia juga meminta agar apabila terdapat informasi atau pernyataan yang ternyata tidak sesuai dengan fakta mengenai sumber dan status pembangunan Jalan Warbo–Jaifuri, pihak yang menyampaikan pernyataan tersebut berani mengoreksi dan meminta maaf secara terbuka.
“Kalau memang ada kekeliruan informasi, jangan dipertahankan. Klarifikasi dan minta maaf kepada publik. Masyarakat Papua membutuhkan informasi pembangunan yang transparan, bukan klaim-klaim politik,” pungkas Yerry.
CNEWS menempatkan isu ini sebagai persoalan kepentingan publik. Karena menyangkut pembangunan infrastruktur dan penggunaan anggaran negara, setiap klaim mengenai siapa pengusul, sumber pembiayaan, serta pelaksana pembangunan harus dapat diverifikasi berdasarkan dokumen resmi pemerintah dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
Redaksi CNEWS membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Partai NasDem Papua, Pemerintah Kabupaten Keerom, maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen resmi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar