CNEWS | MEDAN, SUMATERA UTARA — Pemerintah Kota Medan terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Medan Utara sepanjang Tahun Anggaran 2026. Salah satu fokusnya adalah pembenahan drainase perkotaan dan lingkungan serta pembetonan jalan lingkungan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko genangan dan banjir.
Salah satu lokasi yang kini mendapat perhatian berada di Perumahan Griya Martubung, Jalan Tanggung Sentosa Raya, Kecamatan Medan Labuhan, melalui pekerjaan pembangunan dan perbaikan drainase lingkungan.
Pelaksanaan pekerjaan tersebut mendapat apresiasi dari LSM LSPDK Sumatera Utara (Lembaga Sarja Pendamping Desa dan Kelurahan). Ketua LSPDK Sumut, Ir. Badia Tampubolon, saat meninjau lokasi, Kamis (13/8/2026), menilai pembangunan infrastruktur dasar di Medan Utara merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi dan Bina Marga. Fokus pembangunan di Medan Utara menjadi bukti bahwa kawasan ini mendapat perhatian serius,” ujar Badia.
Menurutnya, pembangunan drainase tidak boleh dipandang sekadar sebagai proyek konstruksi, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Badia juga mendorong agar pembangunan drainase dan pembetonan jalan lingkungan dilakukan secara berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan kualitas pekerjaan, transparansi serta pengawasan publik.
“Kami melihat pekerjaan di lapangan berjalan profesional. Tidak boleh ada gangguan dari oknum mana pun. Infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran publik harus dijaga bersama,” tegasnya.
Dinas: Drainase Dibangun untuk Antisipasi Banjir
Kabid Drainase Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi dan Bina Marga Kota Medan, Hardy Patuan Sibarani, mengatakan pembangunan drainase lingkungan di Griya Martubung merupakan bagian dari perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan dan masukan masyarakat.
“Drainase lingkungan ini diharapkan nantinya dapat mengantisipasi banjir. Pembangunannya juga berdasarkan masukan warga dan perencanaan yang telah dilakukan,” jelas Hardy di lokasi pekerjaan.
Namun, pembangunan fisik saja dinilai tidak cukup. Hardy mengingatkan masyarakat agar menjaga fungsi drainase dengan tidak membuang sampah sembarangan.
“Percuma drainase baru dibangun dengan anggaran besar kalau kemudian tersumbat sampah. Kami mengajak masyarakat membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.
Ia juga meminta unsur kelurahan, Babinsa, kepala lingkungan serta masyarakat ikut mengawal pekerjaan infrastruktur agar pelaksanaannya tidak terganggu dan hasil pembangunan dapat bertahan dalam jangka panjang.
Pengawasan Publik Jadi Kunci
Apresiasi terhadap pembangunan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pengerjaan, tetapi juga oleh mutu konstruksi, kesesuaian spesifikasi, transparansi anggaran, pengawasan dan pemeliharaan pascaproyek.
LSPDK Sumut berharap pembangunan di Medan Utara tidak berhenti pada satu titik, melainkan dilanjutkan berdasarkan pemetaan kawasan rawan banjir dan kebutuhan masyarakat.
“Kalau pemerintah, aparat kewilayahan dan masyarakat bersinergi, target Medan bebas banjir akan lebih realistis untuk diwujudkan. Infrastruktur dibangun pemerintah, tetapi merawatnya merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Badia.
Pemko Medan melalui dinas terkait memastikan pembangunan infrastruktur di Medan Utara tetap menjadi salah satu prioritas sepanjang 2026.
CNEWS menilai, pembangunan drainase harus dikawal secara terbuka dari hulu hingga hilir: mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan mutu hingga pemeliharaan. Dengan demikian, setiap rupiah uang rakyat benar-benar menghasilkan infrastruktur yang aman, berfungsi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.( Anto Juntak )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar