-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

DEMOKRASI TAK LAHIR DARI HADIAH: AUTOBIOGRAFI ERROS DJAROT MEMBUKA KEMBALI JEJAK PERJUANGAN REFORMASI

Minggu, 09 Agustus 2026 | Minggu, Agustus 09, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-08-09T16:01:21Z

Jakarta, 9 Agustus 2026

Oleh: Laksamana Sukardi


Dari Panggung Seni ke Panggung Perlawanan: Kesaksian Erros Djarot Mengingatkan Indonesia bahwa Demokrasi Dibangun dengan Pengorbanan, Bukan Kenyamanan


CNEWS | JAKARTA — Demokrasi Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh melalui pergulatan panjang, tekanan politik, pembatasan kebebasan, mobilisasi masyarakat sipil, serta pengorbanan banyak pihak yang menolak kekuasaan tanpa kontrol.


Di tengah generasi yang semakin jauh dari pengalaman langsung era Orde Baru, autobiografi Erros Djarot menjadi momentum penting untuk membuka kembali ingatan kolektif tentang bagaimana demokrasi Indonesia diperjuangkan.


“Sebuah bangsa tidak kehilangan demokrasinya dalam satu malam. Demokrasi mulai memudar ketika generasi mudanya tidak lagi mengenal bagaimana demokrasi itu diperjuangkan.”


Kalimat tersebut menjadi pintu masuk untuk membaca kembali perjalanan politik Indonesia dari perspektif seorang pelaku yang berada dekat dengan dinamika perjuangan demokrasi.


Buku ini tidak semata-mata berbicara tentang perjalanan seorang seniman. Erros Djarot dikenal sebagai musisi, sutradara, dan figur kebudayaan Indonesia. Namun melalui autobiografinya, ia juga menghadirkan perspektif mengenai keterlibatannya dalam dinamika politik dan perjuangan demokrasi pada masa Orde Baru hingga era Reformasi.


SEJARAH BUKAN SEKADAR CATATAN KEKUASAAN


Sejarah resmi kerap merekam keputusan, tanggal, kebijakan, dan pergantian kekuasaan. Tetapi di balik setiap peristiwa politik terdapat manusia, strategi, ketakutan, keberanian, komunikasi, dan pilihan-pilihan yang tidak selalu tercatat dalam dokumen negara.


Di titik inilah autobiografi seorang pelaku sejarah memiliki nilai tersendiri.


Kesaksian personal dapat membantu generasi berikutnya memahami bagaimana sebuah gerakan dibangun dan bagaimana para pelakunya membaca situasi politik pada zamannya.


Namun kesaksian autobiografis tetap merupakan perspektif personal. Karena itu, pembaca perlu menempatkannya berdampingan dengan arsip negara, dokumen partai, pemberitaan media, penelitian akademik, serta kesaksian pelaku sejarah lainnya.


Justru melalui perbandingan berbagai sumber itulah sejarah dapat dibaca secara lebih utuh dan kritis.


ERROS DJAROT DAN POLITIK NARASI


Latar belakang Erros Djarot sebagai seniman memberikan warna tersendiri dalam membaca perjuangan politik.


Dunia seni mengajarkan pentingnya narasi, simbol, komunikasi, karakter, serta momentum. Dalam politik, unsur-unsur tersebut juga memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi dan membangun solidaritas publik.


Dalam konteks yang diceritakan Erros Djarot, perjuangan demokrasi bukan hanya pertarungan institusional, tetapi juga pertarungan gagasan dan legitimasi moral.


Salah satu figur yang menjadi bagian penting dari narasi tersebut adalah Megawati Soekarnoputri.


Perjalanan Megawati dari figur yang terutama dikenal sebagai putri Presiden pertama RI Soekarno hingga menjadi salah satu tokoh utama oposisi terhadap Orde Baru merupakan bagian penting dari sejarah politik Indonesia

.

Dinamika internal PDI, konflik kepemimpinan, Kongres PDI di Medan pada 1993, Kongres PDI di Jakarta pada 1996, hingga konflik yang berujung pada Peristiwa 27 Juli 1996 menjadi rangkaian peristiwa yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah menuju Reformasi.


Peristiwa 27 Juli 1996—yang kemudian dikenal luas sebagai Kudatuli—menjadi salah satu titik penting dalam sejarah politik Indonesia karena memperlihatkan kerasnya konflik politik menjelang runtuhnya Orde Baru.


Peristiwa tersebut juga menunjukkan bahwa tekanan terhadap gerakan politik tidak selalu menghasilkan kepatuhan. Dalam kondisi tertentu, tekanan justru dapat memperbesar simpati masyarakat terhadap kelompok yang merasa ditekan.


REFORMASI 1998 DAN HARGA SEBUAH KEBEBASAN


Reformasi 1998 tidak lahir dari satu tokoh, satu organisasi, atau satu kelompok.


Ia merupakan akumulasi krisis ekonomi, ketidakpuasan sosial, gerakan mahasiswa, tekanan masyarakat sipil, dinamika elite politik, perubahan konstelasi internasional, serta melemahnya fondasi politik Orde Baru.


Karena itu, perjuangan demokrasi Indonesia harus ditempatkan sebagai kerja kolektif.


Mahasiswa, aktivis, wartawan, akademisi, seniman, tokoh politik, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas memiliki peran masing-masing dalam perubahan tersebut.


Sebagian menghadapi penangkapan dan intimidasi. Sebagian kehilangan kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Sebagian lainnya bahkan kehilangan nyawa atau tidak pernah kembali kepada keluarganya.


Itulah harga yang harus diingat ketika generasi hari ini menikmati kebebasan berbicara, kebebasan pers, pemilihan umum, serta mekanisme pergantian kekuasaan secara konstitusional.


Demokrasi tidak gratis.


MENANG DALAM PERJUANGAN, KALAH DALAM MENJAGA IDEALISME?


Salah satu refleksi paling kuat dari autobiografi tersebut adalah pertanyaan mengenai apa yang terjadi setelah sebuah perjuangan mencapai kemenangan.


Memenangkan sebuah pertarungan politik belum tentu berarti memenangkan cita-cita perjuangan.


Sebuah gerakan dapat memiliki idealisme ketika berada di luar kekuasaan. Namun ketika masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, godaan pragmatisme, kepentingan pribadi, dan konflik kepentingan dapat mengubah arah perjuangan.


Inilah paradoks klasik dalam sejarah politik.


Orang-orang yang membangun sebuah gerakan dengan pengorbanan belum tentu menjadi orang-orang yang menikmati hasil perjuangan.


Sebaliknya, mereka yang datang setelah kemenangan terkadang memperoleh posisi strategis tanpa mengalami pahitnya perjuangan.


Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, sebuah gerakan dapat kehilangan identitas moralnya.


PELAJARAN DARI 1999


Dinamika politik setelah Pemilu 1999 juga menjadi bagian penting untuk direfleksikan.


Kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu tersebut tidak otomatis membuat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Dalam Sidang Umum MPR 1999, konfigurasi politik berubah dan Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, sementara Megawati menjadi Wakil Presiden.


Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa politik demokratis tidak hanya ditentukan oleh perolehan suara pemilu, tetapi juga oleh konfigurasi kekuatan politik dan mekanisme konstitusional yang berlaku pada masa tersebut.


Karena itu, kekalahan dalam sebuah kontestasi politik tidak tepat dijelaskan hanya dengan satu sebab.


Ada koalisi, negosiasi, kepentingan politik, konfigurasi parlemen, serta aturan konstitusional yang ikut menentukan hasil.


Namun dari sudut pandang perjuangan, terdapat pertanyaan yang tetap relevan:


Apakah sebuah gerakan mampu mempertahankan orang-orang yang sejak awal berjuang karena cita-cita, bukan semata-mata karena kepentingan?

Pertanyaan itu tidak hanya berlaku bagi partai politik.

Ia berlaku bagi organisasi masyarakat, lembaga negara, perusahaan, media, bahkan kehidupan berbangsa.


KETIKA THE CAUSE DIGANTIKAN CONFLICT OF INTEREST


Setiap perjuangan memiliki cause—alasan mendasar mengapa perjuangan itu dilakukan.


Ketika cause berubah menjadi sekadar perebutan posisi, kekuasaan, atau keuntungan pribadi, maka substansi perjuangan mulai tergerus.


Di sinilah bahaya terbesar bukan selalu datang dari lawan politik.


Ancaman terbesar terkadang justru datang dari dalam.

Ketika loyalitas kepada cita-cita berubah menjadi loyalitas kepada individu.

Ketika pengabdian berubah menjadi transaksi.

Ketika idealisme berubah menjadi pragmatisme.

Dan ketika kepentingan publik dikalahkan oleh conflict of interest.


Sebuah gerakan dapat tetap memiliki nama besar, struktur organisasi, dan kekuasaan, tetapi kehilangan ruh yang dahulu membuatnya mendapatkan kepercayaan masyarakat.


DEMOKRASI HARUS DIWARISKAN MELALUI INGATAN


Hampir tiga dekade setelah Reformasi 1998, generasi baru Indonesia semakin jauh dari pengalaman langsung terhadap rezim Orde Baru.

Bagi mereka, kebebasan pers, media sosial, pemilu langsung, demonstrasi, serta kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.


Tetapi keadaan tersebut bukan sesuatu yang otomatis hadir.


Ia merupakan hasil perjalanan sejarah.

Karena itu, demokrasi tidak cukup diwariskan melalui konstitusi.


Demokrasi harus diwariskan melalui pengetahuan, pendidikan politik, kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan ingatan sejarah.


Autobiografi Erros Djarot memiliki arti penting dalam konteks tersebut.

Bukan karena seluruh perspektif di dalamnya harus diterima tanpa kritik.


Justru sebaliknya.


Buku semacam ini perlu dibaca, diuji, dibandingkan dengan sumber lain, dan diperdebatkan secara terbuka.


Sebab demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang melarang perbedaan pandangan.

Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memungkinkan berbagai kesaksian sejarah diuji melalui ruang publik yang bebas dan bertanggung jawab.


PESAN UNTUK GENERASI MUDA


Generasi muda Indonesia tidak harus mengalami penangkapan untuk memahami arti kebebasan.


Tidak harus mengalami represi untuk memahami arti demokrasi.

Tidak harus kehilangan seorang kawan untuk memahami harga sebuah perjuangan.

Mereka cukup belajar dari sejarah.


Karena bangsa yang melupakan sejarah perjuangannya akan lebih mudah menganggap kebebasan sebagai sesuatu yang permanen.


Padahal tidak ada demokrasi yang kebal terhadap kemunduran.


Demokrasi dapat melemah ketika institusi kehilangan independensinya, ketika kebebasan pers tertekan, ketika kritik dianggap sebagai ancaman, ketika hukum dipakai secara diskriminatif, atau ketika masyarakat kehilangan keberanian untuk mempertanyakan kekuasaan.


MENJAGA DEMOKRASI ADALAH PERJUANGAN TANPA AKHIR


Pada akhirnya, autobiografi Erros Djarot dapat dibaca sebagai lebih dari sekadar perjalanan hidup seorang seniman.

Ia merupakan ajakan untuk membuka kembali arsip ingatan bangsa.

Mengapa demokrasi diperjuangkan?

Siapa yang berkorban?

Apa yang ingin dicapai?


Dan yang paling penting:


Apakah cita-cita perjuangan itu masih hidup setelah kekuasaan berpindah tangan?

Pertanyaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada partai politik atau pemerintah.

Ia ditujukan kepada seluruh warga negara.

Sebab demokrasi bukan milik penguasa.

Demokrasi adalah milik rakyat.


Dan demokrasi yang tidak dijaga dapat perlahan kehilangan maknanya, bahkan ketika institusi-institusinya masih berdiri.


Membaca autobiografi Erros Djarot, dengan demikian, bukan sekadar membaca kisah masa lalu.


Kita sedang membaca kembali perjalanan Indonesia menemukan kebebasannya.


Sebab sebuah bangsa tidak hanya kehilangan sejarah ketika sejarah itu dihapus.


Sejarah juga dapat hilang ketika generasi penerus tidak lagi merasa perlu membacanya.


Dan ketika ingatan tentang perjuangan demokrasi menghilang, kemampuan untuk mempertahankan demokrasi pun ikut terancam. ( Red)



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update