Aktivis Papua Minta Negara Mengusut Tuntas Penyebab Karhutla dan Menghentikan Proyek yang Dinilai Mengancam Ruang Hidup Masyarakat Adat
CNEWS | PAPUA – Gelombang kritik keras terhadap kebijakan pembangunan di Tanah Papua kembali menguat. Di tengah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di sejumlah wilayah, Aktivis Papua sekaligus Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri, S.H., M.H., mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi serius terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.
Desakan tersebut disampaikan Yerry menyusul kebakaran dan munculnya kabut asap yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Papua, termasuk Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Data penanganan bencana menunjukkan situasi karhutla di sejumlah wilayah Papua memang sedang menjadi perhatian. Di Papua Tengah, kebakaran di Kabupaten Nabire dilaporkan berlangsung sejak 18 Juli hingga 23 Agustus 2026 di tujuh distrik dengan sekitar 396,13 hektare lahan terdampak. Pemerintah daerah juga telah memperkuat operasi penanganan dan pencegahan.
“Pemerintah tidak boleh hanya sibuk memadamkan api setelah hutan terbakar. Negara harus berani menjawab pertanyaan mendasar: mengapa hutan Papua terus berada dalam tekanan dan siapa yang harus bertanggung jawab?” tegas Yerry Basri kepada media, Minggu (24/8/2026).
DUGAAN PEMBAKARAN DISENGAJA HARUS DIUSUT
Yerry menyebut kebakaran yang terjadi tidak boleh langsung dianggap sebagai persoalan alam semata. Menurutnya, aparat penegak hukum dan pemerintah harus melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat unsur kesengajaan dan kepentingan tertentu di balik kebakaran lahan.
Ia menegaskan, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan profesional dan tidak boleh menjadi tudingan tanpa dasar
“Kalau ada pembakaran yang disengaja, harus dicari siapa pelakunya dan apa kepentingannya. Jangan sampai hutan terbakar, masyarakat menghirup asap, fauna kehilangan habitat, tetapi pelaku justru tidak tersentuh,” katanya.
Kabut asap akibat karhutla juga dilaporkan berdampak pada sejumlah wilayah di Papua Tengah. BNPB dan aparat gabungan terus melakukan penanganan di lapangan, sementara BMKG dan instansi terkait meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi musim kemarau.
PSN HARUS DIKAJI, JANGAN HANYA KEJAR TARGET INVESTASI
Kritik utama Yerry diarahkan pada arah pembangunan skala besar yang, menurutnya, berpotensi mengancam hutan dan ruang hidup masyarakat adat apabila tidak dikendalikan dengan ketat.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi bahkan menghentikan proyek-proyek yang terbukti menimbulkan kerusakan ekologis dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan hutan dan masa depan masyarakat adat. Di hutan itulah masyarakat Papua mencari makan, berburu, berkebun dan mempertahankan kehidupan,” ujar Yerry.
Kajian yang diterbitkan melalui Bappenas Working Papers pada 2026 menempatkan PSN Merauke sebagai salah satu proyek yang memerlukan perhatian mendesak dari sisi dampak sosial dan ekologis. Kajian tersebut menekankan bahwa pembangunan harus memperhatikan perlindungan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
Namun, Yerry menegaskan, setiap hubungan langsung antara kebakaran yang sedang terjadi dan proyek tertentu harus dibuktikan berdasarkan investigasi resmi, data lapangan, serta kajian ilmiah.
HUTAN PAPUA BUKAN TANAH KOSONG
Menurut Yerry, kesalahan besar dalam melihat Papua adalah menganggap kawasan berhutan sebagai ruang kosong yang bebas dikonversi atas nama investasi dan pembangunan.
Padahal, bagi masyarakat adat, hutan merupakan sumber kehidupan, identitas dan warisan lintas generasi.
“Papua bukan tanah kosong. Hutan bukan sekadar angka dalam peta investasi. Di sana ada manusia, masyarakat adat, sumber pangan, sumber air dan kehidupan,” tegasnya.
Laporan terbaru mengenai dampak PSN di Merauke juga memuat kekhawatiran masyarakat adat dan kelompok sipil terkait perubahan terhadap tanah, hutan, sumber pangan, pekerjaan tradisional dan ruang kehidupan.
NEGARA DIMINTA JANGAN MENUNGGU PAPUA MENJADI GERSANG
Yerry meminta pemerintah pusat tidak sekadar mengutamakan target produksi dan investasi, tetapi memastikan seluruh pembangunan tunduk pada prinsip perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat.
Ia mendesak dilakukan:
Audit lingkungan secara terbuka terhadap proyek-proyek skala besar di Papua.
Investigasi tuntas terhadap seluruh dugaan pembakaran hutan dan lahan.
Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku karhutla.
Perlindungan terhadap wilayah adat dan sumber kehidupan masyarakat.
Evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang berpotensi mempercepat deforestasi.
“Presiden harus turun tangan. Jangan sampai pembangunan yang disebut strategis justru menjadi bencana bagi rakyat dan lingkungan. Tidak ada pembangunan yang layak disebut kemajuan jika hutan habis, asap menutup langit dan masyarakat kehilangan ruang hidupnya,” pungkas Yerry.
CATATAN REDAKSI
CNews menegaskan bahwa pernyataan mengenai adanya dugaan pembakaran yang disengaja serta dugaan keterkaitan tekanan pembangunan dengan kerusakan hutan merupakan pernyataan dan desakan Yerry Basri yang masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan berwenang dan kajian berbasis data.
Hingga berita ini ditayangkan, CNews belum memperoleh pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait permintaan Yerry Basri untuk menghentikan PSN di Papua. Namun, fakta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Papua telah mendapat perhatian pemerintah dan aparat penanganan bencana.
(Tim/YBM).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar