Cnews, KABUPATEN BANDUNG BARAT – Pasca pelantikan ratusan Kepala Sekolah Dasar dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat melontarkan kritik sekaligus peringatan keras kepada pemerintah daerah agar seluruh penempatan pejabat dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis sistem merit.
Menurutnya, pelantikan tidak boleh berhenti sebagai seremoni administratif. Momentum tersebut harus menjadi awal pembenahan birokrasi yang menempatkan kompetensi, integritas, pengalaman, prestasi, dan rekam jejak kinerja sebagai tolok ukur utama dalam setiap pengisian jabatan.
Ia menegaskan, jabatan publik merupakan amanah negara yang harus diemban oleh individu yang memiliki kapasitas dan kemampuan terukur. Karena itu, setiap proses penempatan pejabat maupun kepala sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Pengisian jabatan jangan sampai menimbulkan persepsi bahwa kedekatan pribadi, hubungan kekerabatan, atau kepentingan tertentu lebih menentukan dibandingkan kompetensi. Kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui proses yang objektif dan profesional," tegas Ketua Pokja Wartawan KBB.
Ia mengingatkan bahwa penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan, memperlambat pelayanan publik, serta menurunkan kualitas tata kelola birokrasi. Di sektor pendidikan, penempatan kepala sekolah yang tidak memenuhi standar kompetensi dinilai dapat memengaruhi kualitas manajemen sekolah dan proses pembelajaran peserta didik.
Ketua Pokja Wartawan KBB juga meminta Bupati Bandung Barat beserta seluruh jajaran memastikan setiap keputusan kepegawaian mengacu pada prinsip meritokrasi, evaluasi kinerja, integritas, serta rekam jejak yang dapat diuji secara objektif.
"Jabatan adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar posisi administratif. Karena itu, setiap keputusan harus benar-benar menghasilkan pejabat yang mampu bekerja, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
Ia berharap pelantikan kali ini menjadi momentum memperkuat reformasi birokrasi di Kabupaten Bandung Barat, sehingga pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat benar-benar terwujud.
Narasumber: Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat
Pewarta: M. Raup / Tim Redaksi Pokja Wartawan KBB
Editor: Egha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar