CNEWS,Papua – Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Aktivis dan Ketua LSM WGAB, Yerry Basri Mak, SH, MH, menilai kenaikan harga Pertamax yang diumumkan pada malam hari menunjukkan minimnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan berat.
Menurut Yerry Basri, kebijakan tersebut berpotensi memperburuk daya beli masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya pulih akibat tingginya biaya hidup, ketidakstabilan harga kebutuhan pokok, serta tantangan ekonomi global yang masih membayangi Indonesia.
"Kenaikan harga Pertamax di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik merupakan kebijakan yang sangat memberatkan masyarakat. Rakyat kembali dipaksa menanggung beban tambahan saat kebutuhan hidup sehari-hari terus mengalami kenaikan," tegas Yerry kepada wartawan.
Ia menilai pemerintah seharusnya lebih mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat dengan menjaga stabilitas harga energi, mengingat dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok di berbagai daerah.
"Ketika harga BBM naik, efek berantainya sangat luas. Biaya angkutan meningkat, harga barang ikut terdorong naik, dan pada akhirnya masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Ini bukan sekadar persoalan energi, tetapi menyangkut kehidupan jutaan rakyat Indonesia," ujarnya.
Yerry juga mempertanyakan momentum kebijakan tersebut yang dilakukan saat banyak masyarakat masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi. Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dan transparan sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
"Kami meminta pemerintah tidak hanya melihat aspek bisnis dan fiskal semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial. Jangan sampai rakyat kembali menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas," katanya.
Lebih lanjut, Yerry mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi nasional tidak hanya diukur dari indikator makro ekonomi, melainkan juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan daya beli.
"Jika biaya hidup terus meningkat sementara pendapatan masyarakat stagnan, maka kesenjangan ekonomi akan semakin melebar. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan menambah beban baru bagi rakyat," pungkasnya.
Sorotan Nasional
Pengamat menilai setiap perubahan harga BBM memiliki dampak strategis terhadap inflasi, biaya logistik, dan aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dengan perlindungan terhadap daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.(Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar