CNEWS, JAKARTA – Wacana penambahan anggaran sejumlah kementerian di tengah kebijakan efisiensi belanja negara dan tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari aktivis antikorupsi, Yerry Basri Mak, SH, MH, yang mempertanyakan urgensi permintaan tambahan anggaran saat pemerintah sedang mendorong penghematan fiskal dan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi.
Menurut Yerry, usulan peningkatan anggaran dari sejumlah kementerian perlu dijelaskan secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
"Ketika pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa melakukan efisiensi dan rakyat masih menghadapi tekanan ekonomi, maka setiap usulan penambahan anggaran harus memiliki dasar yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," ujarnya kepada media.
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui secara rinci tujuan, manfaat, serta dampak langsung dari setiap tambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian maupun lembaga negara.
Transparansi dan Akuntabilitas Harus Menjadi Prioritas
Yerry menegaskan bahwa anggaran negara bersumber dari uang rakyat sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
"Pertanyaannya sederhana, apakah tambahan anggaran tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, atau peningkatan kesejahteraan rakyat? Jika iya, maka pemerintah harus mampu menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.
Menurutnya, transparansi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Belajar dari Berbagai Kasus Dugaan Penyimpangan
Aktivis antikorupsi tersebut juga mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir berbagai kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran masih terus terjadi di berbagai sektor pemerintahan.
Karena itu, setiap tambahan anggaran harus diiringi dengan pengawasan ketat, sistem audit yang kuat, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.
"Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru membuka ruang terjadinya penyimpangan. Pengawasan harus diperkuat agar setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan sesuai tujuan pembangunan," tegasnya.
Tantangan Tata Kelola di Mata Dunia
Di tingkat internasional, transparansi anggaran dan integritas pengelolaan keuangan negara merupakan indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan sebuah negara. Investor, lembaga keuangan global, dan masyarakat internasional menaruh perhatian besar terhadap efektivitas penggunaan anggaran publik.
Karena itu, setiap kebijakan terkait penambahan belanja negara harus didasarkan pada kebutuhan yang objektif, perencanaan yang matang, serta manfaat yang terukur bagi masyarakat luas.
Yerry berharap pemerintah, DPR, serta lembaga pengawas keuangan negara dapat memastikan bahwa setiap usulan tambahan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan pembangunan nasional, bukan sekadar memperbesar belanja birokrasi.
"Rakyat membutuhkan bukti nyata bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat. Di tengah tantangan ekonomi saat ini, akuntabilitas dan integritas harus menjadi prioritas utama," pungkasnya. ( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar