Wakil Bupati Pelalawan Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Tengah Tuntutan Tata Kelola Global
CNEWS PEKANBARU, RIAU – Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Pelalawan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, SH, saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru, itu menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem pengelolaan keuangan publik. Di era keterbukaan informasi dan pengawasan publik yang semakin ketat, hasil audit BPK tidak lagi dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai indikator kredibilitas dan integritas pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat.
Wakil Bupati Husni Tamrin hadir bersama Ketua DPRD Pelalawan H. Syafrizal, SE, Sekretaris Daerah, serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait, termasuk BPKAD, Inspektorat, Disparpora, dan Kesbangpol.
Dalam keterangannya, Husni Tamrin menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
“Rekomendasi BPK merupakan instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Pelalawan berkomitmen menindaklanjuti setiap catatan dan masukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Audit Bukan Sekadar Penilaian, Melainkan Instrumen Perbaikan
Penyerahan LHP merupakan bagian dari fungsi konstitusional BPK dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan daerah. Melalui proses pemeriksaan yang independen, BPK memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah digunakan secara efektif, efisien, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengamat tata kelola publik menilai bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah kini menjadi salah satu faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat, investor, hingga lembaga internasional terhadap suatu daerah. Karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit menjadi indikator penting dalam mengukur keseriusan pemerintah menjalankan prinsip good governance.
Di tingkat global, transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan telah menjadi standar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan berdaya saing. Berbagai lembaga internasional menjadikan kualitas tata kelola keuangan sebagai salah satu parameter penting dalam menilai efektivitas pembangunan dan stabilitas pemerintahan.
Pelalawan Dorong Penguatan Pengawasan Internal
Selain menindaklanjuti hasil audit, Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga menegaskan akan terus memperkuat sistem pengawasan internal guna mencegah potensi penyimpangan anggaran dan meningkatkan efektivitas program pembangunan.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks, mulai dari kebutuhan peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat.
Dengan pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.
Penyerahan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2025 ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Bagi Kabupaten Pelalawan, momentum ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat integritas birokrasi dan menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan kunci menuju pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.(syd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar