CNEWS | Papua Tengah/Jayapura — Aktivis Papua sekaligus Ketua LSM WGAB, Yerry Basri Mak SH MH, menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan Jalan Trans Jayapura–Wamena bukanlah pekerjaan sederhana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan biasa. Menurutnya, terdapat dua tantangan besar yang selama ini menjadi penghambat utama pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan Papua, yakni faktor alam ekstrem dan persoalan keamanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yerry menyusul terjadinya longsor parah yang memutus akses Jalan Trans Jayapura–Wamena dalam beberapa waktu terakhir. Curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan pegunungan Papua disebut menjadi pemicu utama runtuhnya badan jalan serta longsor di sejumlah titik strategis.
“Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Jalan Trans Jayapura–Wamena memiliki tantangan geografis yang sangat berat. Curah hujan tinggi menyebabkan longsor dan badan jalan putus. Ini fakta alam yang tidak bisa dianggap sepele,” tegas Yerry kepada media.
.
Menurutnya, putusnya jalur vital tersebut langsung berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Papua, khususnya distribusi logistik dan mobilitas kendaraan dari Wamena menuju Jayapura maupun sebaliknya. Kendaraan roda empat, terutama angkutan barang dan kebutuhan pokok, tidak dapat melintas akibat kerusakan jalan yang cukup parah.
Kondisi itu, lanjut Yerry, berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok di wilayah pedalaman Papua karena terganggunya rantai distribusi barang. Ia menilai persoalan infrastruktur di Papua bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat adat di wilayah pegunungan.
“Kalau jalan terputus, ekonomi pasti terganggu. Distribusi barang tersendat, masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Karena itu pemerintah pusat harus memahami bahwa pembangunan di Papua membutuhkan penanganan khusus dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain faktor alam, Yerry juga menyoroti persoalan keamanan yang selama ini menjadi tantangan serius dalam pengerjaan proyek-proyek strategis nasional di Papua. Menurutnya, kondisi keamanan di beberapa titik rawan sering kali menghambat proses pembangunan maupun perbaikan jalan.
Ia menegaskan bahwa pekerja proyek, alat berat, hingga distribusi material kerap menghadapi risiko tinggi di lapangan. Situasi tersebut menyebabkan proses pembangunan tidak dapat dilakukan secara cepat seperti di daerah lain di Indonesia.
“Tidak semudah itu mengerjakan Jalan Trans Jayapura–Wamena. Ada dua faktor besar: alam dan keamanan. Dua faktor ini sangat memengaruhi pembangunan infrastruktur di Papua,” katanya.
Yerry meminta masyarakat Indonesia, termasuk pihak-pihak yang sering memberikan kritik terhadap lambannya pembangunan Papua, agar memahami kondisi nyata yang dihadapi di lapangan. Ia menilai pembangunan Papua membutuhkan pendekatan khusus, dukungan keamanan maksimal, serta perencanaan teknis yang lebih matang karena wilayah Papua memiliki karakter geografis paling ekstrem di Indonesia.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat mitigasi bencana, sistem pengawasan kawasan rawan longsor, serta menjamin keamanan para pekerja dan masyarakat di sekitar jalur Trans Papua.
Jalan Trans Jayapura–Wamena sendiri selama ini menjadi salah satu urat nadi utama konektivitas Papua yang menghubungkan wilayah pegunungan dengan kawasan pesisir. Jalur tersebut memiliki peran strategis dalam distribusi logistik, pembangunan ekonomi, pelayanan kesehatan, hingga akses pendidikan masyarakat di pedalaman Papua.
Namun di balik ambisi besar pembangunan Trans Papua, medan ekstrem, cuaca yang tidak menentu, serta dinamika keamanan masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun aparat terkait.
“Papua membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar kritik. Masyarakat harus memahami bahwa pembangunan di tanah Papua memiliki risiko dan tantangan yang jauh lebih berat dibanding wilayah lain,” tutup Yerry. ( Tim)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar