CNEWS,, Papua — Gelombang desakan terhadap pemerintah pusat untuk memperketat penindakan tambang emas ilegal di Papua kembali menguat. Aktivis sekaligus Ketua LSM WGAB, Yerry Basri Mak SH MH, meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kementerian Kehutanan segera turun ke Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen, Papua, guna membongkar aktivitas pertambangan emas ilegal yang diduga melibatkan warga negara asing asal China.
Menurut Yerry Basri, operasi besar-besaran yang telah dilakukan Satgas PKH di sejumlah wilayah, termasuk penindakan tambang emas ilegal di Kabupaten Nabire, menunjukkan negara mulai serius menyelamatkan kawasan hutan dan sumber daya alam Indonesia dari praktik eksploitasi ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara.
 |
| AKTIVIS PAPUA YERRY BASRI MAK SH.MH |
“Kami sangat mendukung langkah Satgas PKH Kemenhut yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas illegal logging dan illegal mining di Indonesia. Penindakan di Nabire membuktikan negara tidak boleh kalah terhadap mafia tambang ilegal,” tegas Yerry Basri kepada media, Jumat.
Ia menilai, keberhasilan aparat menutup tambang emas ilegal di Nabire dan menangkap sejumlah pekerja asing menjadi momentum penting untuk memperluas operasi penegakan hukum ke wilayah lain yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang ilegal, termasuk Distrik Wapoga di Kabupaten Waropen.
Yerry Basri menegaskan, aktivitas penambangan emas ilegal tidak hanya melanggar hukum kehutanan dan pertambangan, tetapi juga berpotensi menghancurkan ekosistem hutan Papua yang selama ini dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia dengan kekayaan biodiversitas terbesar di Indonesia.
“Distrik Wapoga harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Aktivitas tambang ilegal di sana diduga sudah merusak kawasan hutan dan mencemari aliran sungai. Negara tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan terus berlangsung demi kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
LSM WGAB juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian Kehutanan, untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat, baik cukong tambang, pemodal, jaringan distribusi emas ilegal, maupun warga negara asing yang diduga beroperasi tanpa izin resmi di kawasan hutan Papua.
Menurutnya, masuknya tenaga kerja asing dalam praktik pertambangan ilegal merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan sumber daya alam nasional dan harus diusut hingga ke akar jaringan pendanaannya.
“Jika benar ada warga negara asing asal China yang terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal di Waropen, maka aparat harus segera menangkap dan memproses hukum mereka sesuai aturan yang berlaku di Indonesia,” katanya.
Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap maraknya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Papua yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan, sedimentasi sungai, deforestasi, hingga konflik sosial di kawasan pedalaman.
Aktivis lingkungan menilai, operasi terpadu lintas kementerian dan aparat keamanan menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai tambang ilegal yang selama ini diduga beroperasi secara masif di sejumlah kawasan hutan Indonesia timur.
LSM WGAB menegaskan pihaknya akan terus mengawal isu tersebut dan meminta pemerintah pusat bertindak cepat sebelum kerusakan lingkungan di Waropen semakin meluas dan sulit dipulihkan. ( Tim/YBM)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar