CNEWS, Papua Tengah – Gelombang desakan penertiban tambang emas ilegal di Provinsi Papua Tengah semakin menguat. Aktivis LSM WGAB, Yerry Basri Mak SH MH, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa untuk memberantas aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai telah merusak lingkungan secara masif dan mengancam keselamatan masyarakat adat.
Menurut Yerry, kondisi hutan dan aliran sungai di sejumlah wilayah Papua Tengah kini berada dalam situasi memprihatinkan akibat maraknya aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat tanpa pengawasan ketat.
“Hutan dan sungai di Papua Tengah sudah mengalami kerusakan serius. Masyarakat kini kesulitan mendapatkan air bersih karena sungai tercemar aktivitas tambang emas ilegal. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi ancaman nyata bagi masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat Papua,” tegas Yerry kepada media, Minggu (17/5/2026).
Ia menilai langkah Gubernur Papua Tengah untuk melakukan penertiban merupakan keputusan strategis dan mendesak demi menyelamatkan ekosistem Papua yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat.
Yerry juga menyoroti dugaan keterlibatan jaringan pengusaha tambang ilegal dan keberadaan warga negara asing yang disebut ikut menjalankan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah Papua Tengah. Ia meminta aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah segera melakukan operasi terpadu secara besar-besaran.
“Negara tidak boleh kalah dengan mafia tambang ilegal. Jika dibiarkan, kerusakan lingkungan di Papua Tengah akan semakin parah dan berpotensi memicu konflik sosial, krisis air bersih, hingga hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat,” ujarnya.
Aktivitas pertambangan ilegal selama ini disebut tidak hanya merusak kawasan hutan, tetapi juga mengakibatkan sedimentasi sungai, pencemaran air, kerusakan habitat, serta meningkatnya ancaman bencana ekologis di sejumlah daerah pedalaman Papua.
Sebagai aktivis yang konsen terhadap isu lingkungan dan hak masyarakat Papua, Yerry mendesak pemerintah pusat, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap praktik tambang ilegal yang merusak kekayaan alam Indonesia.
“Papua bukan untuk dihancurkan demi keuntungan segelintir pihak. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi terhadap pelaku tambang ilegal, termasuk siapa pun yang membekingi aktivitas tersebut,” pungkasnya. (Tim/YBM)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar