CNEWS, KEEROM, PAPUA — Sorotan tajam kembali mengarah ke proyek strategis nasional di wilayah timur Indonesia. Ruas Jalan Trans Papua yang menghubungkan Jayapura–Wamena, tepatnya di Kampung Kalimo, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, kembali mengalami ambruk dan longsor. Peristiwa ini bukan yang pertama—bahkan disebut telah terjadi berulang kali dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, secara tegas mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk memasukkan kontraktor pelaksana, PT Karya Teknik Papua, ke dalam daftar hitam (blacklist)
.
.jpg)
“Memang kami memahami bahwa faktor cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi menjadi penyebab utama. Ini bencana alam, kami tidak menutup mata. Tapi kalau kejadian yang sama terus berulang di titik yang sama, patut dipertanyakan—apakah ini murni alam, atau ada persoalan serius dalam kualitas pekerjaan?” tegas Yerry kepada media.
Berulang di Titik yang Sama, Dugaan Permainan Volume Mencuat
Menurut Yerry, dalam satu tahun terakhir, ruas jalan di Kampung Kalimo sudah hampir tiga kali mengalami ambruk dan longsor. Fakta ini memunculkan kecurigaan publik terhadap kualitas konstruksi dan dugaan adanya permainan dalam volume pekerjaan.
“Kalau satu kali mungkin kita maklumi sebagai bencana. Tapi kalau sampai tiga kali di lokasi yang sama, ini bukan lagi sekadar faktor alam. Ada indikasi yang harus diusut secara serius, termasuk dugaan manipulasi volume pekerjaan atau lemahnya pengawasan teknis,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan sistemik dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di wilayah rawan bencana seperti Papua.
Dampak Ekonomi: Jalur Putus, Harga Melonjak
Jalan Trans Papua Jayapura–Wamena merupakan urat nadi distribusi logistik yang menghubungkan Provinsi Papua dengan Provinsi Papua Pegunungan. Jalur ini menjadi akses utama pengangkutan bahan makanan (bama) dan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah pegunungan.
Ketika jalur ini terputus akibat longsor, distribusi barang terhenti total. Satu-satunya alternatif adalah transportasi udara menggunakan pesawat, yang berdampak langsung pada lonjakan harga.
“Kalau jalur darat putus, otomatis distribusi harus lewat udara. Biaya logistik naik drastis, dan ujungnya masyarakat yang menanggung—harga bahan pokok bisa naik dua kali lipat. Ini bukan sekadar soal jalan rusak, ini soal keadilan ekonomi,” tegas Yerry.
Desakan Tegas ke Menteri PUPR
Aktivis mendesak Menteri PUPR untuk tidak lagi bersikap pasif. Evaluasi total terhadap kontraktor pelaksana dinilai mendesak, termasuk kemungkinan pemberian sanksi tegas.
“Kami minta Menteri PUPR segera bertindak. Jangan tunggu korban atau kerugian lebih besar. Kalau kontraktor tidak mampu bekerja sesuai standar, harus segera di-blacklist. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian,” ujarnya.
Desakan ini juga mencakup audit teknis menyeluruh terhadap proyek, termasuk desain konstruksi, kualitas material, serta sistem pengawasan di lapangan.
Negara Diuji di Tanah Papua
Kasus berulangnya longsor di Jalan Trans Papua ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.
Di tengah ambisi besar pembangunan nasional, publik kini menuntut lebih dari sekadar janji—yakni transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat di daerah terpencil.
Jika tidak ditangani serius, persoalan ini berpotensi menjadi simbol kegagalan pembangunan di wilayah yang justru paling membutuhkan kehadiran negara.
CNEWS akan terus menelusuri dugaan kelemahan proyek ini, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses pengerjaan dan pengawasan.( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar