CNEWS, Bogor, 7 April 2026 — Tekanan publik terhadap tata kelola keuangan desa kembali menguat. Kali ini, sorotan tajam datang dari Gerakan Masyarakat Peduli Bogor (GMPB) yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Desa Situ Udik, Kabupaten Bogor. Aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan sinyal keras atas meningkatnya kecurigaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Dipimpin langsung oleh Ketua GMPB, Muhamad Ikbal, massa aksi menyuarakan tuntutan tegas agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aliran anggaran desa. Dalam orasinya, Ikbal menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa bukan ruang privat pemerintah desa, melainkan domain publik yang wajib terbuka dan dapat diawasi masyarakat.
“Tidak boleh ada ruang gelap dalam pengelolaan anggaran desa. Setiap rupiah yang bersumber dari negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada rakyat,” tegas Ikbal di hadapan massa aksi.
.jpg)
GMPB secara eksplisit mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif dan pemeriksaan komprehensif terhadap seluruh kegiatan dan program yang dibiayai melalui APBDes Situ Udik.
Sorotan Kritis: Dugaan Ketertutupan dan Minimnya Akuntabilitas
Dalam pernyataan sikapnya, GMPB mengindikasikan adanya sejumlah sektor strategis yang dinilai rawan penyimpangan dan membutuhkan pengusutan mendalam. Di antaranya adalah pengelolaan sektor Sumber Daya Alam (SDA), program ketahanan pangan, hingga proyek pembangunan infrastruktur desa yang dinilai belum sepenuhnya transparan kepada publik.
Tak hanya itu, GMPB juga menyoroti program pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diduga belum menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat, meskipun menyerap anggaran desa dalam jumlah besar.
“Kami menemukan indikasi bahwa sejumlah program tidak berjalan optimal, bahkan terkesan formalitas. Ini harus dibuka secara terang benderang,” ujar salah satu orator aksi.
Enam Tuntutan Utama GMPB
Dalam aksinya, GMPB merumuskan enam tuntutan strategis yang menjadi fokus desakan kepada aparat pengawas dan penegak hukum:
Audit total dan pemeriksaan menyeluruh seluruh pengelolaan anggaran Desa Situ Udik.
Transparansi penuh terhadap pengelolaan anggaran sektor SDA dan program ketahanan pangan.
Penjelasan rinci penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur desa.
Evaluasi menyeluruh terhadap program pemberdayaan SDM.
Penelusuran kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibiayai APBDes.
Keterbukaan data Pendapatan Asli Desa (PADesa), termasuk sumber pendapatan dan mekanisme pengelolaannya.
Ujian Serius Tata Kelola Dana Desa
Aksi GMPB ini menjadi refleksi atas meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan dana desa yang setiap tahunnya terus meningkat. Desa sebagai ujung tombak pembangunan kini berada dalam sorotan, terutama dalam hal integritas pengelolaan keuangan.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, desakan audit seperti ini merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga menjadi alarm keras bagi pemerintah desa agar tidak mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Jika tuntutan ini ditindaklanjuti, maka audit yang dilakukan berpotensi membuka secara terang kondisi riil pengelolaan APBDes Situ Udik—apakah berjalan sesuai regulasi atau justru menyimpan persoalan serius.
GMPB Tegaskan Akan Kawal Hingga Tuntas
Aksi yang berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan ini menjadi awal dari rangkaian pengawalan yang lebih panjang. GMPB menegaskan tidak akan berhenti pada aksi simbolik, melainkan akan terus mengawal hingga ada langkah konkret dari pihak berwenang.
“Kami tidak akan mundur. Ini bukan soal kepentingan kelompok, tapi soal hak masyarakat untuk tahu dan memastikan uang negara tidak disalahgunakan,” tegas Ikbal.
Dengan tekanan publik yang semakin kuat, kini bola berada di tangan aparat pengawas dan penegak hukum. Apakah akan segera bertindak atau justru membiarkan polemik ini berlarut, menjadi ujian nyata bagi komitmen pemberantasan penyimpangan dana desa di tingkat lokal—yang dampaknya bisa menjalar menjadi isu nasional. ( AJ)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar