CNEWS, Jakarta – Polemik terkait kebijakan luar negeri Indonesia kembali mencuat setelah sejumlah pihak mengaitkan bergabungnya Indonesia ke Board of Peace (BOP) dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Namun tudingan tersebut dinilai tidak berdasar.
Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Paijo Parikesit, menegaskan bahwa serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sama sekali tidak berkaitan dengan keputusan Indonesia bergabung dalam forum perdamaian internasional tersebut.
“Indonesia bergabung atau tidak bergabung ke Board of Peace, Iran tetap akan diserang oleh Amerika Serikat dan Israel. Konflik itu sudah memiliki dinamika geopolitik sendiri jauh sebelum Indonesia masuk ke BOP,” kata Paijo Parikesit dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).
Ia menilai sejumlah tokoh agama dan kalangan akademisi yang menyudutkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait BOP maupun perjanjian dagang dengan Amerika Serikat telah membangun narasi yang menyesatkan publik.
Konflik Iran–Israel Sudah Memanas Sejak 2025
Menurut Paijo, konflik antara Iran dan Israel telah mencapai puncaknya sejak pertengahan 2025. Ketegangan meningkat setelah Israel melancarkan serangan udara besar terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran pada 13 Juni 2025.
Serangan yang dikenal sebagai Operasi Kebangkitan Singa itu kemudian dibalas Iran dengan peluncuran rudal dan drone ke Tel Aviv. Eskalasi tersebut memicu perang singkat selama 12 hari sebelum akhirnya disepakati gencatan senjata pada 24 Juni 2025.
Situasi kembali memanas ketika Amerika Serikat meluncurkan operasi militer pada 22 Juni 2025 yang disebut Operation Midnight Hammer.
Dalam operasi itu, pesawat pengebom siluman Northrop B-2 Spirit dilaporkan digunakan untuk menyerang fasilitas nuklir utama Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan.
BOP Inisiatif Perdamaian, Bukan Aliansi Perang
Paijo menjelaskan bahwa Board of Peace (BOP) merupakan inisiatif diplomatik yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina–Israel.
Forum tersebut secara resmi diperkenalkan dalam pertemuan internasional di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memutuskan bergabung dengan tujuan memperkuat diplomasi perdamaian serta mendorong solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.
“BOP adalah forum perdamaian, bukan aliansi militer. Jadi mengaitkan keanggotaan Indonesia di BOP dengan serangan militer terhadap Iran adalah kesimpulan yang keliru,” ujar Paijo.
Perjanjian Dagang Dinilai Penting untuk Energi Indonesia
Selain isu BOP, kritik juga diarahkan pada penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diteken di Washington DC pada 19 Februari 2026 oleh Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump.
Perjanjian tersebut mengatur skema tarif timbal balik sebesar 19 persen untuk produk Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat, sekaligus membuka akses pasar Indonesia bagi lebih dari 99 persen produk asal AS.
Paijo menilai kesepakatan itu justru memiliki nilai strategis bagi ketahanan energi Indonesia, terutama jika konflik di Timur Tengah mengganggu jalur distribusi minyak global.
Ia menyoroti potensi penutupan Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dunia, jika perang antara Amerika Serikat–Israel dan Iran semakin meluas.
“Jika Selat Hormuz ditutup akibat konflik, pasokan minyak mentah dari Timur Tengah ke Indonesia akan terganggu. Dalam kondisi itu, kerja sama energi dengan Amerika Serikat melalui ART dapat menjadi alternatif untuk menjaga ketersediaan BBM domestik,” jelasnya.
Kritik Dinilai Sarat Motif Politik
Paijo juga menilai narasi yang menyerang kebijakan luar negeri pemerintah berpotensi menimbulkan kegaduhan politik di dalam negeri.
Ia menduga isu BOP maupun perjanjian dagang dengan Amerika Serikat sengaja dipolitisasi untuk membangun sentimen negatif terhadap pemerintah.
“Tokoh atau organisasi yang terus menyudutkan kebijakan ini tampaknya ingin membonceng isu geopolitik internasional untuk memicu kemarahan publik,” tegasnya.
Paijo pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu didukung fakta geopolitik.
“Publik harus melihat kronologi konflik secara utuh. Jangan sampai opini yang tidak berdasar justru menyesatkan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Edo Lembang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar