CNEWS | Papua — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Namun di balik dukungan tersebut, sejumlah aktivis antikorupsi mulai mengingatkan potensi penyimpangan anggaran yang dinilai sangat besar jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
Aktivis antikorupsi dari LSM WGAB, Yerry Basri Mak, menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia melalui program tersebut. Meski demikian, ia menilai program berskala nasional yang melibatkan anggaran besar sangat rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu.
“Program makan bergizi gratis ini sangat baik dan saya sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Namun sebagai aktivis antikorupsi, saya melihat ada potensi celah korupsi yang cukup besar jika tidak diawasi secara ketat,” ujar Yerry Basri Mak kepada CNEWS, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, skema pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga pengelolaan anggaran di tingkat daerah berpotensi menjadi titik rawan penyimpangan. Ia mengingatkan bahwa proyek pemerintah dengan nilai anggaran besar sering kali menjadi sasaran praktik korupsi oleh oknum yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan
.
Karena itu, ia secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun tangan melakukan pengawasan sejak awal pelaksanaan program.
“Jangan sampai program yang sebenarnya bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak justru dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi oleh oknum yang bermain dengan uang negara,” tegasnya.
Yerry juga menilai pengawasan tidak hanya perlu dilakukan oleh lembaga penegak hukum, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas internal pemerintah agar program berjalan transparan dan akuntabel.
“Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jika terjadi korupsi, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga generasi anak-anak yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah pusat, aparat pengawas, serta lembaga penegak hukum dapat memastikan setiap rupiah anggaran program makan bergizi gratis benar-benar digunakan sesuai tujuan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan jadikan program makan bergizi gratis sebagai lahan korupsi. Program ini harus menjadi contoh keberhasilan kebijakan publik yang bersih dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. ( Tim/BM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar