Yerry WGAB Desak KPK Perluas Operasi ke Enam Provinsi Papua: Berantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih
CNEWS | Bengkulu – Aktivis antikorupsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WGAB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Muhammad Fikri Thobari pada Senin, 9 Maret 2026.
Ketua LSM WGAB, Yerry Basri Mak, SH, kepada media CNEWS menilai operasi senyap yang dilakukan KPK tersebut merupakan bukti keseriusan lembaga antirasuah dalam memberantas praktik korupsi di daerah.
Menurut Yerry, dalam operasi tersebut tim KPK mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait pemberian fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
“Ini langkah yang sangat luar biasa dari KPK. Operasi senyap ini menunjukkan bahwa lembaga antikorupsi tetap bekerja secara profesional untuk menindak pejabat negara yang diduga menyalahgunakan kewenangannya,” ujar Yerry.
Dalam operasi tersebut, KPK juga dikabarkan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek.
Selain Bupati Rejang Lebong, beberapa pihak lain yang turut diamankan antara lain Intan Larasita Fikri yang merupakan istri bupati, Hary Eko Purnomo selaku Kepala Dinas PUPR Rejang Lebong, seorang kontraktor berinisial Yongki, serta seorang pengusaha yang diduga memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.
Penindakan dilakukan di kediaman pribadi Bupati Rejang Lebong yang berada di Jalan Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Setelah diamankan, para pihak tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Bengkulu sekitar pukul 18.00 WIB untuk menjalani pemeriksaan awal sebelum proses hukum lebih lanjut oleh KPK.
Yerry menegaskan bahwa pihaknya sebagai aktivis antikorupsi memberikan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan tersebut.
“Kami dari kalangan aktivis antikorupsi sangat mendukung langkah KPK. Penindakan seperti ini penting agar Indonesia benar-benar bersih dari praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga berharap KPK tidak hanya fokus pada wilayah tertentu, tetapi memperluas pengawasan hingga ke berbagai provinsi yang dinilai masih rawan praktik korupsi.
“Kami juga meminta KPK untuk memperkuat pengawasan dan penindakan di wilayah Indonesia Timur seperti di Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat agar praktik korupsi dapat diberantas secara menyeluruh,” tambahnya.
Yerry berharap langkah tegas KPK ini dapat menjadi efek jera bagi para pejabat publik agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang dipercayakan oleh masyarakat.
“Korupsi adalah musuh bersama. Kami berharap penindakan seperti ini terus dilakukan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas di seluruh Indonesia,” tutupnya. ( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar