CNEWS | Nasional — Dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera memukul keras sektor pendidikan. Sedikitnya 3.700 satuan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda, mulai dari rusak ringan hingga bangunan yang hilang total.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menegaskan pemerintah pusat saat ini sedang melakukan pendataan dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses perbaikan fasilitas pendidikan yang terdampak.
“Memang cukup banyak yang terdampak, baik PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Saat ini sedang dikoordinasikan dan datanya dikumpulkan dari pemerintah daerah,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3/2026).
Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri penyerahan bantuan sosial ekonomi bagi korban bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3).
Ribuan Sekolah Masuk Klasifikasi Kerusakan
Menurut Tito, pemerintah telah melakukan klasifikasi tingkat kerusakan bangunan sekolah untuk menentukan prioritas penanganan. Kerusakan dibagi menjadi kategori ringan, sedang, berat hingga bangunan yang hilang sepenuhnya.
“Yang mana rusak ringan, sedang, dan berat itu sudah diklasifikasi. Perbaikannya akan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas,” ujarnya.
Meski kerusakan cukup luas, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tidak boleh berhenti. Sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang tetap digunakan sambil dilakukan proses perbaikan.
“Tapi yang utama pendidikan harus berjalan. Sekolah yang rusak ringan dan sedang tetap digunakan sambil diperbaiki,” kata Tito.
Sekolah Berat Rusak, Siswa Belajar di Tenda
Darurat
Untuk sekolah dengan kerusakan berat, pemerintah menyediakan fasilitas belajar darurat berupa tenda pendidikan yang dilengkapi berbagai perlengkapan belajar.
Tenda tersebut disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Yang rusak berat ada yang masih belajar di tenda. Dari BNPB dan Kemendikdasmen juga sudah disiapkan tenda lengkap dengan peralatan belajar,” jelas Tito.
Secara umum, lanjut Tito, proses belajar mengajar di wilayah terdampak hampir seluruhnya sudah kembali berjalan, meskipun kondisinya belum sepenuhnya ideal.
“Proses belajar hampir 100 persen sudah berjalan, tetapi memang masih ada yang belum maksimal dan belum ideal,” ujarnya.
Pendataan Dibagi Antara Kemendikdasmen dan Kemenag
Dalam proses rehabilitasi pendidikan ini, pemerintah membagi tanggung jawab pendataan sesuai jenis lembaga pendidikan.
Sekolah umum mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara madrasah dan pondok pesantren didata oleh Kementerian Agama.
“Ada sekitar 3.700 satuan pendidikan di tiga provinsi yang harus ditangani dan tentu ini membutuhkan waktu,” kata Tito.
Kunjungan Pemerintah Pusat ke Aceh
Dalam kunjungan Satgas PRR ke Kabupaten Pidie Jaya, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, serta Plt Direktur Utama Pos Indonesia Haris.
Pemerintah menegaskan rehabilitasi fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama dalam pemulihan pascabencana di Sumatera, agar aktivitas pendidikan bagi ribuan siswa dapat kembali berjalan normal secepat mungkin
(E/ Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar