CNEWS, Jakarta — Dalam langkah konkret memperkuat ketahanan pangan nasional, Polri menggelar rapat koordinasi strategis bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rakor tingkat nasional ini menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang lebih berdaulat — dari hulu hingga hilir — sekaligus memutus rantai ketergantungan petani pada tengkulak.
Rapat yang diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo, selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Tahun ini kami konsolidasikan strategi agar produksi dan kesejahteraan petani meningkat lebih baik lagi,” tegas Brigjen Langgeng.
Polri Jadi Jembatan Modal Petani — BRI Siapkan Rp180 Triliun KUR Mikro
Di sektor hulu, Polri hadir sebagai fasilitator keuangan bagi kelompok tani (Poktan) jagung agar lepas dari jerat permodalan tradisional.
Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri mengawal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani di berbagai wilayah.
Salah satu contoh nyata diterapkan di Nagreg dan Ciamis (Jawa Barat), di mana petani binaan Polri telah memperoleh modal usaha untuk memperluas lahan tanam jagung.
Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan plafon Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro sektor pertanian tahun 2026, termasuk bagi ekosistem jagung nasional.
Bulog Serap Hasil Panen Sesuai HPP — Petani Tak Lagi Dijerat Tengkulak
Polri juga memastikan perlindungan di sisi hilir.
Melalui kemitraan strategis dengan Perum Bulog, hasil panen petani diserap langsung dengan harga berpihak — tanpa perantara tengkulak.
Kebijakan ini didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, yang menetapkan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani tidak di bawah HPP. Di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kerja sama ini sudah berhasil menstabilkan harga hingga Rp6.400/kg,” ujar Brigjen Langgeng Purnomo.
Bangkitkan Lahan Tidur, Naikkan Produksi Nasional
Program ketahanan pangan Polri tahun 2026 menargetkan pengembangan lahan tidur, peningkatan produktivitas jagung nasional, serta pembebasan petani dari dominasi tengkulak dan praktik harga kotor.
Melalui pendampingan manajerial dan edukasi finansial yang berkelanjutan, Polri berharap petani dapat mengelola pinjaman dengan disiplin sekaligus menikmati hasil panen dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Langkah terpadu ini menjadi bukti nyata peran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga mengawal kesejahteraan rakyat dan kedaulatan pangan nasional.
Sumber: Humas Polri / Polda
Tim CNEWS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar