Pertemuan Buruh–Perusahaan di Disnaker Luwu Timur Berujung Kekecewaan: Tragedi Keadilan Ketenagakerjaan

CNEWS, Malili, Sulawesi Selatan — Harapan pekerja operator crane untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan upah pupus dalam rapat koordinasi di Kantor Disnakertrans Luwu Timur, Kamis (19/2/2026). Forum yang mempertemukan pemerintah daerah, PT Huali Nickel Indonesia (PT HNI), serta sejumlah vendor itu dinilai buruh sekadar panggung sandiwara—tanpa keputusan mengikat, tanpa tenggat jelas, dan tanpa keberpihakan pada hak normatif pekerja

.

Ketua serikat buruh, Usman, S.T., menilai Disnaker gagal menjalankan mandatnya sebagai eksekutor Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alih-alih menegakkan aturan, dinas justru memilih jalur “kompromi aman” yang merugikan buruh.

“Kami tidak mendapatkan solusi dan keadilan. Dinas yang semestinya berdiri tegak di atas hukum malah bertindak seperti mediator mencari jalan tengah, bukan penegak hak kami yang sudah diatur undang-undang,” tegas Usman usai pertemuan.

Negara Jangan Jadi Pelayan Korporasi

Tokoh pers nasional dan pembela HAM, Wilson Lalengke, melontarkan kritik keras terhadap sikap Disnaker. Menurutnya, ketidaktegasan negara di hadapan perusahaan adalah kegagalan birokrasi.

“Tugas Disnaker memastikan hukum tegak, bukan menjadi humas perusahaan. Membiarkan buruh berdebat tanpa kepastian hukum adalah penindasan terselubung,” kata Wilson dari Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Alumni Lemhannas RI itu menegaskan, dalih “tahap konstruksi” tak boleh dijadikan alasan menunda hak upah layak. “Jika negara duduk diam saat rakyatnya dizalimi, itu pengkhianatan kontrak sosial. Jangan heran bila ketidakadilan menjadi sumbu perlawanan,” ujarnya.

Ironi Skill di Tanah Sendiri

Usman membeberkan fakta teknis: operator crane adalah garda terdepan pembangunan, namun upahnya jauh dari standar kelayakan. Ironisnya, banyak pekerja lokal telah menimba keahlian di Morowali. Ketika pulang membangun Luwu Timur, mereka justru tak dihargai.

“Jangan bicara kesejahteraan jika tuntutan ini diabaikan. Untuk apa pabrik megah kalau yang sejahtera hanya pengusaha?” tandas Usman.

Keadilan yang Digadaikan

Secara filosofis, situasi ini berlawanan dengan gagasan John Rawls tentang justice as fairness—aturan harus menguntungkan mereka yang paling rentan. Ketika negara memilih “jalan tengah” ketimbang penegakan hukum, keadilan sosial digadaikan. Padahal, prinsip klasik Cicero mengingatkan: Salus populi suprema lex esto—kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.

Ultimatum Buruh

Serikat buruh memberi deadline satu minggu kepada perusahaan outsourcing dan PT HNI untuk klarifikasi dan perbaikan slip upah. Jika tak ada jawaban tegas, buruh menyatakan siap menggelar aksi massa lebih besar.

Catatan Redaksi: Kasus ini menjadi ujian integritas negara di kawasan industri strategis. Tanpa keputusan tegas dan sanksi nyata, Disnaker berisiko kehilangan legitimasi sebagai pelindung pekerja. (TIM/Red)