CNews, JAKARTA , WASHINGTON — Sabtu, 10 Januari 2026 --- Presiden Amerika Serikat Donald John Trump kembali mengguncang panggung internasional setelah secara terbuka menyatakan tekadnya untuk mengakuisisi Greenland, pulau terbesar di dunia dengan luas sekitar 2,117 juta kilometer persegi, yang saat ini berada di bawah kedaulatan Denmark.
Greenland merupakan wilayah otonom Kerajaan Denmark sekaligus sekutu strategis Amerika Serikat dalam pakta pertahanan NATO. Pulau tersebut dihuni sekitar 57 ribu jiwa, dengan sebagian besar wilayahnya masih tertutup lapisan es Kutub Utara.
Dalam pertemuan tertutup bersama sejumlah pengusaha sektor energi pada Jumat, 9 Januari 2026, Trump bahkan menanyakan perkiraan biaya pengambilalihan Greenland. Ia menegaskan pulau tersebut memiliki nilai strategis tinggi bagi kepentingan nasional Amerika Serikat, baik dari sisi keamanan global, perubahan iklim, maupun dominasi geopolitik Arktik.
Trump mengaitkan rencananya dengan mencairnya es Kutub Utara yang, menurutnya, berpotensi menenggelamkan sebagian besar daratan dunia. Dalam skenario itu, Greenland disebut sebagai wilayah kunci bagi masa depan geopolitik dan peradaban global.
“Kita akan melakukan sesuatu di Greenland, suka atau tidak suka. Jika tidak, Rusia atau China akan mengambil alih. Dan itu tidak akan kita biarkan,” tegas Trump.
Pernyataan tersebut memperkuat sinyal bahwa kawasan Arktik kini menjadi medan pertarungan geopolitik baru, melibatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China. Selain kaya sumber daya alam, Greenland juga memiliki nilai strategis militer dan logistik yang krusial dalam peta pertahanan global.
Trump menyatakan Amerika Serikat lebih memilih jalan kesepakatan damai. Namun, ia secara terbuka mengisyaratkan opsi keras, termasuk penggunaan kekuatan militer, jika kepentingan Washington tidak terpenuhi.
“Jika kita memilikinya, maka kita akan mempertahankannya,” ujar Trump.
Wacana tersebut langsung memicu reaksi keras komunitas internasional, khususnya negara-negara Eropa, yang menilai rencana akuisisi Greenland berpotensi melanggar kedaulatan negara, merusak tatanan hukum internasional, serta memperbesar risiko eskalasi konflik global.
Hingga laporan ini disusun, pemerintah Denmark belum mengeluarkan pernyataan resmi, sementara perhatian dunia tertuju pada potensi dampak lanjutan dari sikap konfrontatif Presiden Amerika Serikat tersebut.( CN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar