 |
| POTO: GUBERNURAN SUMUT BERSAMA BUPATI DELI SERDANG DAN TUMPUKAN SAMPAH |
CNews, Deli Serdang, Sumatera Utara — Jalur utama menuju Bandara Internasional Kualanamu, tepatnya di Dusun IV Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, kini menjelma menjadi tempat pembuangan sampah liar terbuka. Sepanjang badan Jalan Sultan Serdang, tumpukan sampah rumah tangga menggunung, berserakan tanpa penanganan, menebar bau menyengat dan menghadirkan pemandangan kumuh yang mencoreng wajah Sumatera Utara di hadapan publik nasional dan internasional.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan kebersihan, melainkan potret nyata kegagalan tata kelola lingkungan di pintu gerbang utama Sumatera Utara. Jalan Sultan Serdang merupakan jalur strategis nasional yang setiap hari dilalui pejabat negara, pelaku usaha, wisatawan, dan tamu mancanegara yang keluar-masuk Bandara Kualanamu. Namun alih-alih menyambut dengan citra daerah yang tertib dan beradab, Sumatera Utara justru mempertontonkan wajah “jorok dan berbau” di halaman depannya sendiri.
Situasi ini memantik kemarahan warga. Mereka menilai Bupati Deli Serdang dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tidak bisa lagi bersikap normatif, dan harus segera mengambil tindakan tegas serta terukur. Pembiaran berlarut dinilai sebagai bentuk kelalaian yang berpotensi merusak citra daerah secara sistemik.
“Kalau pintu masuk Sumatera Utara saja dibiarkan kumuh dan bau, bagaimana publik bisa percaya pengelolaan destinasi wisata seperti Danau Toba benar-benar serius dan terawat?” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Dumping Sampah Terorganisir, Diduga Libatkan Warga Luar Desa
Hasil penelusuran tim investigasi di lapangan menemukan indikasi bahwa tumpukan sampah di Dusun IV tidak semata berasal dari warga Desa Buntu Bedimbar. Pola pembuangan dan ragam sampah yang ditemukan menguatkan dugaan bahwa warga dari desa lain turut menjadikan kawasan ini sebagai lokasi dumping ilegal, memanfaatkan minimnya pengawasan dan gelapnya lokasi pada malam hari.
Temuan di lapangan mencatat beragam jenis sampah rumah tangga dan limbah domestik, mulai dari popok bayi, sandal dan sepatu bekas, sisa hasil pertanian seperti kulit jagung dan kulit nanas, hingga sampah campuran lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembuangan sampah dilakukan secara berulang, sistematis, dan dibiarkan tanpa intervensi serius.
Lebih ironis, lampu penerangan jalan di kawasan tersebut diduga tidak berfungsi, menciptakan ruang aman bagi pelaku pembuangan sampah liar untuk beroperasi tanpa rasa takut akan sanksi.
Ancaman Kesehatan dan Kelalaian Aparat Desa
Tumpukan sampah yang dibiarkan terbuka tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, memicu potensi penyebaran penyakit, serta membahayakan pengguna jalan yang melintas setiap hari.
Publik terutama pengunjung menyoroti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat yang enggan membayar iuran kebersihan, sekaligus mempertanyakan lemahnya peran perangkat desa dan kepala dusun dalam menjalankan fungsi pengawasan wilayah.
Seorang warga Dusun IV berinisial PG menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya tidak berlarut jika fungsi kontrol di tingkat dusun berjalan sebagaimana mestinya.
“Ini wilayah kepala dusun. Tapi orang bebas buang sampah, seolah tidak ada aturan. Sangat memalukan, apalagi pejabat daerah hampir pasti melintasi jalan ini,” tegas PG.
Desakan Tegas: Pasang CCTV dan Beri Sanksi Nyata
Sebagai bentuk perlawanan terhadap pembiaran, publik mendesak Pemerintah Desa Buntu Bedimbar segera memasang CCTV di titik-titik rawan pembuangan sampah liar. Pemasangan kamera pengawas dinilai krusial untuk mengidentifikasi pelaku lintas desa dan menjadi dasar penerapan sanksi tegas, bukan sekadar imbauan moral.
Warga menilai, tanpa penegakan aturan yang konkret dan konsisten, kampanye kebersihan hanya akan menjadi jargon kosong yang gagal menyentuh akar persoalan.
“Kalau hal kecil seperti sampah saja tidak bisa ditertibkan, bagaimana mau bicara soal pembangunan, disiplin sosial, dan tanggung jawab bersama?” ujar warga lainnya.
Ujian Nyata Kepemimpinan Daerah
Persoalan sampah di Dusun IV Desa Buntu Bedimbar kini menjadi ujian serius kepemimpinan pemerintah daerah, bukan hanya dalam konteks kebersihan, tetapi juga komitmen menjaga martabat dan wajah Sumatera Utara. Jalur menuju bandara seharusnya menjadi etalase tata kelola yang beradab, bukan simbol pembiaran dan lemahnya penegakan aturan.
Punlik menunggu aksi nyata, bukan sekadar wacana dan seremonial.
Salam Lestari (Red/Tim Investigasi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar