 |
| Oleh: Yan Christian May |
CNews, Arso, 22 Januari 2026 --- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial strategis negara yang digadang-gadang sebagai fondasi perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tujuan program ini tidak ringan: memutus mata rantai stunting, meningkatkan kualitas kesehatan anak dan kelompok rentan, serta menyiapkan generasi unggul di masa depan. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, tersimpan bahaya laten yang tidak boleh diabaikan—yakni potensi korupsi terselubung yang bermetamorfosis menjadi patronase negara (State Sponsor Patronage).
Bahaya ini kerap tidak tampak di permukaan. Secara administratif, MBG terlihat berjalan mulus: laporan keuangan rapi, tingkat serapan anggaran tinggi, dan narasi keberhasilan terus diproduksi ke ruang publik. Akan tetapi, indikasi penyimpangan justru mulai terasa di tingkat lapangan. Masyarakat menemukan penurunan kualitas makanan, porsi yang tidak sesuai standar gizi, minimnya keterlibatan pelaku lokal, serta pengelolaan program yang berulang kali dikuasai oleh kelompok atau yayasan yang sama.
Ketika Negara Bergeser dari Pengawas Menjadi Patron
Masalah serius muncul ketika negara tidak lagi berdiri sebagai regulator dan pengawas yang tegas, melainkan secara perlahan berubah menjadi pelindung pengelola program. Kritik publik diabaikan, mekanisme pengawasan hanya bersifat formalitas, dan evaluasi tidak pernah menyentuh substansi mutu maupun dampak program.
Dalam kondisi seperti ini, relasi yang terbentuk bukan lagi hubungan pelayanan publik, melainkan hubungan patron–klien. Negara bertindak sebagai patron penyedia anggaran dan perlindungan politik, sementara pengelola program menjadi klien yang bergantung pada kucuran dana publik. Inilah esensi dari State Sponsor Patronage—ketika uang negara tidak semata digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga untuk memelihara loyalitas, kepentingan sempit, dan relasi kekuasaan tertentu.
Patronase semacam ini jauh lebih berbahaya dibandingkan korupsi konvensional. Ia sistemik, berkelanjutan, dan terinstitusionalisasi, sehingga sulit dideteksi sekaligus sulit diberantas.
Korban Utama: Anak dan Masa Depan Bangsa
Dampak patronase negara tidak berhenti pada kerugian keuangan. Korban utamanya adalah anak-anak dan kelompok rentan—penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi layak. Ketika kualitas dikorbankan demi keuntungan dan loyalitas, tujuan jangka panjang pembangunan manusia terancam gagal.
Lebih jauh, praktik ini berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap program sosial dan institusi negara. Ketika rakyat melihat kebijakan populis tidak dijalankan secara adil dan transparan, maka skeptisisme akan tumbuh, dan legitimasi negara ikut tergerus.
Keberhasilan Tidak Diukur dari Anggaran
Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat di atas kertas. Ukuran sesungguhnya terletak pada kualitas layanan, keadilan distribusi, dan akuntabilitas pengelolaan.
Karena itu, beberapa prasyarat mutlak harus ditegakkan:
Transparansi anggaran hingga tingkat pelaksana lapangan
Mekanisme seleksi pengelola yang terbuka dan kompetitif
Audit substantif, bukan sekadar administratif
Pelibatan aktif masyarakat, media, dan organisasi sipil dalam pengawasan
Tanpa itu, MBG berisiko menjadi program besar dengan manfaat kecil, bahkan menjelma sebagai ladang patronase yang merusak sendi keadilan sosial.
Mengawal, Bukan Menolak
Mengawal Program Makan Bergizi Gratis bukan berarti menolak kebijakannya, melainkan memastikan agar tujuan mulianya tidak diselewengkan oleh kepentingan sempit. Negara harus berdiri tegak sebagai penjaga kepentingan publik, bukan sebagai perisai bagi penyimpangan yang dibungkus legitimasi kebijakan sosial.
Di sinilah peran krusial masyarakat, media, akademisi, dan lembaga pengawas: memastikan bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat, terutama kepada generasi masa depan bangsa.
Tanpa pengawasan yang kuat, program yang dirancang untuk menyejahterakan justru dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan yang mencederai keadilan sosial—sebuah ironi yang tidak boleh dibiarkan. ( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar