CNEWS | NASIONAL – JAKARTA
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, melontarkan kritik keras terhadap langkah Partai Demokrat yang melayangkan somasi kepada sejumlah kreator konten media sosial TikTok dan YouTube terkait isu dugaan keterlibatan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam polemik keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Wilson menilai, langkah hukum tersebut justru berpotensi memperkeruh suasana demokrasi, mengalihkan perhatian publik dari substansi persoalan, serta menciptakan preseden buruk terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.
Pernyataan itu disampaikan Wilson Lalengke kepada jaringan media se-Indonesia, Sabtu (3/1/2026), menanggapi somasi yang dilayangkan Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat terhadap sejumlah akun media sosial yang mengaitkan SBY dengan Roy Suryo dan kelompok yang mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden Jokowi.
“Saya sangat prihatin dan khawatir terhadap arah demokrasi kita. Ini bukan sekadar soal somasi, tapi soal cara seorang mantan presiden merespons kritik publik. Sikap seperti ini tidak mencerminkan kenegarawanan,” tegas Wilson.
Wilson Lalengke diketahui merupakan petisioner Hak Asasi Manusia (HAM) pada Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta promotor utama jurnalisme warga di Indonesia. Ia juga merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI (2012).
Somasi Dinilai Defensif dan Kontraproduktif
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat menegaskan bahwa somasi tersebut bukan bentuk reaksi emosional, melainkan langkah klarifikasi untuk menjaga nama baik SBY dan partai. Para pemilik akun diminta menyampaikan permintaan maaf terbuka dalam waktu 3x24 jam.
Namun, bagi Wilson Lalengke, pendekatan hukum tersebut justru menunjukkan sikap defensif yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan tafsir negatif di mata publik.
“Dalam demokrasi yang sehat, narasi publik dijawab dengan narasi, bukan dengan ancaman hukum. Gunakan hak jawab, lakukan klarifikasi terbuka. Bukan sedikit-sedikit somasi. Itu bukan sikap negarawan,” sindir Wilson.
Ia menambahkan bahwa media sosial adalah ruang publik modern yang sah bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan bahkan kecurigaan terhadap tokoh publik.
“Kalau memang tidak terlibat, jelaskan secara terbuka. Jangan malah terkesan membungkam suara rakyat. Itu justru memperkuat kecurigaan publik,” ujarnya.
Fokus pada Substansi: Kejelasan Ijazah Jokowi
Wilson Lalengke menilai polemik ini seharusnya diarahkan pada substansi utama, yakni kejelasan status ijazah Presiden Jokowi, bukan pada perang somasi terhadap masyarakat sipil.
Menurutnya, kasus tersebut telah menyita perhatian nasional, energi publik, serta menciptakan kegaduhan politik berkepanjangan tanpa kejelasan hukum yang tuntas.
“Daripada sibuk membela diri dari tuduhan, lebih baik semua pihak mendorong penyelesaian hukum yang transparan dan akuntabel. Jika tidak ada yang disembunyikan, buka semuanya di pengadilan,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan polemik ini secara objektif, agar tidak terus menjadi beban demokrasi dan sejarah bangsa.
SBY Diminta Tunjukkan Sikap Kenegarawanan
Sebagai mantan Presiden RI dua periode, Wilson menilai SBY memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga marwah demokrasi, bukan justru tampil reaktif terhadap kritik publik.
“SBY punya pengaruh besar, jaringan politik luas, dan posisi historis yang kuat. Gunakan itu untuk membantu bangsa, bukan untuk membungkam kritik,” katanya.
Menurut Wilson, sikap negarawan sejati adalah mendukung pemerintahan yang sedang berjalan, mendorong supremasi hukum, dan membuka ruang dialog, bukan memperlebar jurang polarisasi.
“Ini bukan soal Jokowi atau SBY. Ini soal integritas negara dan kepercayaan publik terhadap demokrasi,” tegasnya.
Demokrasi Tidak Boleh Takut pada Kritik
Wilson Lalengke menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa demokrasi hanya akan tumbuh jika negara dan elit politik berani menghadapi kritik secara dewasa, bukan dengan kriminalisasi atau intimidasi hukum.
Ia menilai langkah somasi terhadap kreator konten justru kontraproduktif dan berpotensi mencederai kebebasan pers serta kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
“Jika ijazah itu sah, maka tak ada yang perlu ditakutkan. Tapi jika ada kejanggalan, maka harus dibuka terang-benderang. Keberanian moral itulah yang dibutuhkan bangsa ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Partai Demokrat maupun SBY belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan Ketua Umum PPWI tersebut.
CNEWS akan terus memantau dan menelusuri dinamika politik serta implikasi hukum dari polemik ini demi menjaga prinsip keterbukaan, demokrasi, dan kepentingan publik.( Red CN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar