CNEWS | JAKARTA — Setiap kali gejolak global melanda — dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat, penguatan dolar, hingga krisis geopolitik — Indonesia selalu menghadapi dilema yang sama: rupiah tertekan, biaya pembiayaan meningkat, dan investasi tertahan.
Respons pemerintah dan otoritas moneter pun relatif seragam: stabilisasi jangka pendek, intervensi pasar, dan imbauan kehati-hatian kepada pelaku usaha. Namun menurut Politisi Gerindra sekaligus Komisaris PT Pelindo, Arief Poyuono, persoalan sesungguhnya bukan terletak pada reaksi kebijakan, melainkan pada arsitektur keuangan nasional yang rapuh.
“Mengapa ekonomi sebesar Indonesia, dengan pasar domestik besar dan basis produksi luas, masih begitu rentan terhadap perubahan eksternal? Jawabannya sederhana: pembiayaan,” ujar Arief dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).
Menurut Arief, dalam teori keuangan modern, biaya modal di negara berkembang lebih banyak ditentukan oleh kedalaman pasar keuangan dan risiko nilai tukar, bukan sekadar produktivitas.
“Indonesia tidak kekurangan proyek yang layak secara ekonomi; yang langka adalah pembiayaan jangka panjang berbiaya wajar dalam mata uang sendiri,” tegasnya.
Fenomena ini, lanjutnya, dikenal sebagai “Original Sin” — ketidakmampuan negara berkembang meminjam dalam mata uang domestik di pasar internasional. Akibatnya, banyak perusahaan di Indonesia terjebak menggunakan utang dalam valuta asing.
Ketika rupiah melemah, beban utang melonjak, neraca memburuk, dan risiko gagal bayar meningkat. Depresiasi yang seharusnya mendorong ekspor justru berbalik menjadi ancaman stabilitas ekonomi — fenomena yang disebut Balance Sheet Effect.
“Krisis Asia 1997–1998 sudah membuktikan betapa destruktifnya ketidaksesuaian antara aset dan kewajiban dalam mata uang berbeda. Sayangnya, akar masalah itu belum sepenuhnya hilang hingga kini,” papar Arief.
Peran Negara Sebagai Arsitek Pasar
Arief menegaskan, solusi mendasar bukanlah menutup diri dari pasar global, melainkan memperdalam pasar domestik dan memperkuat instrumen pembiayaan lokal.
Ia menilai, konsep pembiayaan campuran (Blended Finance) sering disalahpahami sebagai bentuk subsidi atau intervensi negara. Padahal, menurutnya, justru lahir dari pengakuan atas kegagalan pasar.
“Ketika risiko dipersepsikan lebih tinggi daripada kenyataannya, investasi produktif tak terjadi meski secara sosial menguntungkan. Di sinilah negara berperan menempatkan modal publik sebagai first loss untuk menurunkan risiko bagi investor swasta,” jelasnya.
Dengan skema seperti ini, negara bukan menggantikan pasar, tetapi mengoreksi distorsi. Hasilnya: biaya modal lebih rendah dan tenor pembiayaan lebih panjang — dua hal vital bagi pembangunan jangka panjang.
“Blended finance harus dilihat sebagai instrumen strategis untuk mengintegrasikan perusahaan domestik ke sistem keuangan global tanpa memperbesar ketergantungan pada utang valas,” ujarnya.
Kegagalan Pasar dan Ketiadaan Lindung Nilai
Arief juga menyoroti bahwa mahalnya biaya lindung nilai (hedging) menjadi akar lain dari jebakan utang valuta asing.
“Perusahaan akan melakukan hedging bila biayanya lebih rendah dari risiko volatilitas. Tapi jika instrumen lindung nilai terbatas dan mahal, keputusan rasional itu tak tersedia. Ini bukan kesalahan perusahaan, melainkan kegagalan pasar,” tegasnya.
Karena itu, peran Bank Indonesia dan regulator sangat krusial untuk menciptakan pasar derivatif yang likuid, transparan, dan efisien.
“Membangun pasar lindung nilai bukan mendistorsi harga, melainkan membangun infrastruktur keuangan dasar — sama pentingnya seperti jalan raya bagi perdagangan barang,” tambahnya.
Membangun Pasar Modal Domestik yang Inklusif
Arief menilai pasar modal Indonesia sudah relatif maju, namun masih terlalu elitis.
“Pasar kita didominasi perusahaan besar dan investor institusional, sementara jutaan UMKM masih bergantung pada kredit jangka pendek berbunga tinggi,” ungkapnya.
Ia mengusulkan pembentukan pasar modal lokal alternatif, berdampingan dengan bursa utama — dengan aturan lebih sederhana, biaya lebih rendah, dan fokus pada usaha produktif.
“Bayangkan jika petani, pengusaha roti, atau bengkel motor bisa menghimpun modal dari komunitas lokal melalui instrumen pasar modal sederhana. Itu bukan romantisme ekonomi rakyat, tapi strategi memperluas basis aset domestik,” tegasnya.
Menurut perhitungannya, bila 5.000 perusahaan lokal bisa terdaftar dengan kapitalisasi rata-rata USD 100 juta, maka Indonesia memiliki basis pasar domestik senilai USD 500 miliar — penyangga yang jauh lebih stabil dibanding aliran modal jangka pendek.
“Pasar yang luas dengan banyak pelaku jauh lebih stabil daripada pasar sempit yang dikuasai segelintir raksasa. Inilah esensi dari prinsip ‘Small is Beautiful’ dalam keuangan,” katanya.
Stabilitas dan Kedaulatan Finansial
Arief menegaskan, seluruh strategi ini hanya akan efektif bila fondasi makro-ekonomi tetap kredibel: disiplin fiskal, inflasi terkendali, dan kebijakan moneter independen.
“Investor membeli obligasi lokal bukan semata karena imbal hasil, tapi karena percaya pada konsistensi kebijakan negara,” tegasnya.
Ia menambahkan, literasi keuangan nasional juga menjadi faktor krusial agar pasar modal tidak berubah menjadi arena spekulatif.
“Pendidikan investor bukan kebijakan lunak, tapi bagian dari strategi stabilitas sistemik,” ujarnya.
Pada akhirnya, Arief menyebut bahwa kedaulatan finansial bukan berarti menolak globalisasi, melainkan berpartisipasi tanpa menjadi korban siklus global.
“Kedaulatan finansial artinya modal asing memperkuat, bukan mengguncang, fondasi ekonomi nasional. Negara yang mampu membiayai pertumbuhannya sendiri akan selalu memiliki ruang kebijakan yang lebih luas,” pungkasnya.
Jurnalis: I. | Editor: Ry CNEWS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar