CNews, JAKARTA — Tahun 2024 menjadi catatan kelam bagi tata kelola sumber daya alam Indonesia. PT Freeport Indonesia (PTFI) dilaporkan mengantongi laba bersih hingga Rp67 triliun dari hasil tambang emas di Papua. Ironisnya, pemerintah Indonesia—yang kini memegang saham mayoritas 51 persen—hanya menerima Rp7,73 triliun bagian keuntungan.
Perbandingan ini langsung menuai kritik keras dari kalangan akademisi. Pakar Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi, menyebut perbedaan angka tersebut “terlalu jomplang” dan mencurigakan.
“Kalau benar Indonesia punya 51 persen saham tapi cuma dapat Rp7 triliun, itu manipulasi yang keterlaluan. Pemerintah harus berani hentikan permainan ini,” tegas Fahmy saat dihubungi Inilah.com, Sabtu (27/12/2025).
Fahmy menilai, indikasi manipulasi sangat mungkin terjadi karena Freeport masih menjadi pengendali operasional dan finansial utama, meskipun saham mayoritas sudah dipegang Indonesia. Ia menekankan agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan audit menyeluruh dan meninjau ulang status pengendalian perusahaan.
“Selama Freeport masih menjadi pemegang kendali, potensi kecurangan pembagian keuntungan akan terus terjadi. Pemerintahan Prabowo harus tegas membatalkan status pengendalian itu,” ujarnya.
Sistem Bagi Hasil yang “Aneh”
Nada serupa disampaikan Ekonom PKR, Gede Sandra, yang menilai sistem bagi hasil antara Freeport dan pemerintah “sangat janggal”.
Menurutnya, sebagai pemegang 51 persen saham, pemerintah seharusnya menerima sekitar Rp34 triliun dari total laba Rp67 triliun. Namun kenyataannya, pemerintah hanya mendapat Rp7,73 triliun, atau sekitar 11,5 persen saja.
“Ini aneh sekali. Kalau benar profit Rp67 triliun, bagian pemerintah harusnya minimal Rp34 triliun. Dengan angka itu, separuhnya bisa dipakai untuk menyejahterakan rakyat Papua,” ujar Gede, Kamis (25/12/2025).
Ia mendesak pemerintah Prabowo meninjau ulang skema bagi hasil yang diwarisi dari era Presiden Jokowi, di mana pemerintah sempat mengklaim 70 persen pendapatan Freeport sudah “mengalir ke kas negara”.
“Kalau faktanya cuma Rp7 triliun, artinya klaim 70 persen itu hanya retorika. Saatnya transparansi dan audit total,” imbuh Gede.
Freeport Klaim Sudah Transparan
Menanggapi sorotan publik, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menegaskan pihaknya selalu transparan dan akuntabel dalam menunaikan kewajiban keuangan kepada negara dan daerah.
Menurut Tony, pembagian keuntungan bersih tahun 2024 sebesar Rp7,73 triliun sudah dilakukan sesuai ketentuan. Rinciannya: Rp3,1 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp4,63 triliun untuk pemerintah daerah Papua Tengah.
Dana ke daerah terbagi lagi:
- Pemprov Papua Tengah: Rp1,16 triliun
- Pemkab Mimika: Rp1,92 triliun
- 7 kabupaten lain di Papua Tengah (Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya): total Rp1,55 triliun atau masing-masing sekitar Rp221 miliar.
Tony juga menyebut total kontribusi Freeport ke negara dalam berbagai bentuk—pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya—mencapai lebih dari US$4,6 miliar atau setara Rp79 triliun sepanjang 2024.
“Pembayaran ini bukti nyata komitmen kami berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dan daerah,” kata Tony, Rabu (23/4/2025).
Cuan Tak Merata, Papua Tetap Tertinggal
Meski angka kontribusi terdengar besar, fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan ekonomi Papua masih mencolok. Wilayah penghasil emas terbesar di dunia itu justru masih menghadapi angka kemiskinan di atas 26 persen, sementara infrastruktur dasar dan pelayanan publik tertinggal jauh dari provinsi lain.
Para pakar menilai, keuntungan luar biasa Freeport belum diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat lokal. “Sebesar apa pun setoran Freeport, kalau tidak dikelola dengan sistem yang adil dan transparan, Papua tetap tidak akan merasakan manfaatnya,” ujar Fahmy Radhi.
Tuntutan Audit Nasional dan Revisi Skema
Desakan kini menguat agar Presiden Prabowo Subianto membentuk tim audit independen nasional untuk menyelidiki skema keuntungan Freeport dan meninjau ulang perjanjian pasca-divestasi 2018.
Para ekonom menegaskan, sumber daya alam strategis seperti tambang emas Papua harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk segelintir korporasi.
“Tambang Freeport adalah urat nadi ekonomi nasional. Sudah waktunya hasil bumi Papua betul-betul kembali ke rakyat Papua,” pungkas Gede Sandra.
Laporan Eksklusif | Redaksi Ekonomi Nasional 2025 - Sumber: Inilah.com - Editor: RedS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar