CNews, Jakarta — Wacana penggantian program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan uang tunai langsung kepada siswa menuai dukungan kuat dari kalangan aktivis. Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Menteri Keuangan Purbaya yang menilai skema MBG lebih tepat dialihkan ke bantuan berbasis uang.
Menurut Yerry, usulan tersebut merupakan langkah realistis, efisien, dan berorientasi pada kepentingan langsung siswa dan keluarga, sekaligus menutup celah persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan MBG di lapangan.
“Saya sebagai aktivis sangat mendukung MBG diganti dengan uang. Supaya tidak lagi ada masalah siswa mengonsumsi makanan yang tidak layak, basi, atau tidak sesuai kebutuhan gizinya,” tegas Yerry kepada media.
Yerry menilai, jika dana MBG disalurkan dalam bentuk uang, orang tua siswa memiliki kendali penuh dalam menentukan menu makanan terbaik bagi anaknya. Pasalnya, orang tua dinilai paling memahami kondisi kesehatan, selera, dan kebutuhan gizi anak masing-masing.
“Kalau diganti uang, orang tua bisa membeli bahan makanan sendiri dan memasak untuk anaknya. Orang tua yang paling tahu apa yang dibutuhkan anaknya,” ujarnya.
Selain aspek gizi, Yerry juga menyoroti manfaat edukatif dan ekonomi dari skema bantuan tunai. Ia menyebut sisa dana MBG dapat ditabung oleh siswa, sekaligus menjadi sarana pendidikan pengelolaan keuangan dalam keluarga.
Saat ini, anggaran MBG disebut mencapai sekitar Rp15.000 per siswa per hari, atau setara Rp300.000 per bulan. Menurut Yerry, angka tersebut akan jauh lebih efisien dan fleksibel jika dikelola langsung oleh keluarga dibandingkan melalui sistem penyediaan makanan massal yang rawan masalah distribusi dan kualitas.
“Dengan dana sebesar itu, keluarga bisa lebih bijak mengatur kebutuhan gizi anak, bahkan menyisihkan untuk tabungan pendidikan,” jelasnya.
Yerry menegaskan bahwa wacana yang diusulkan Menteri Keuangan tersebut harus segera dijawab secara politik dan kebijakan oleh Presiden Prabowo Subianto, agar tidak berlarut-larut dan bisa menjadi solusi konkret.
“Usulan Menteri Keuangan ini harus dijawab langsung oleh Presiden. Harapannya, di tahun baru 2026 kebijakan ini sudah bisa dijalankan,” pungkas Yerry.
Wacana pengalihan MBG menjadi bantuan tunai kini menjadi perdebatan serius di ruang publik, terutama di tengah sorotan terhadap efektivitas, transparansi, dan dampak nyata program MBG terhadap kesejahteraan dan kesehatan siswa di berbagai daerah.( YBM/RED)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar