CNEWS | JAYAPURA — Langkah cepat Pemerintah Provinsi Papua dalam menyediakan program mudik Natal gratis bagi masyarakat Papua mendapat apresiasi luas dari kalangan aktivis sipil. Program ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan sosial dan spiritual rakyat Papua menjelang Perayaan Natal 25 Desember 2025.
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri, S.H., M.H., menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Papua Matius Derek Fakiri, S.H., M.H., dan Wakil Gubernur Papua atas komitmen kuat mereka merealisasikan program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Di momen sakral perayaan Natal bagi umat Kristiani, langkah cepat Gubernur Papua menyediakan mudik gratis merupakan kebijakan yang sangat manusiawi, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat Papua,” ujar Yerry kepada media, Selasa (Desember 2025).
Pemerintah Provinsi Papua diketahui menyediakan armada transportasi laut (kapal) serta transportasi darat berupa bus DAMRI guna memfasilitasi masyarakat Papua yang ingin pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal bersama keluarga.
Menurut Yerry, program mudik gratis ini bukan sekadar kebijakan seremonial, melainkan bagian dari realisasi janji politik dan komitmen pembangunan sosial yang sebelumnya telah disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua kepada masyarakat.
“Kami melihat secara langsung bahwa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua bukan hanya berbicara di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program konkret. Mudik gratis ini adalah bukti nyata keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Yerry menambahkan, program tersebut sangat membantu masyarakat Papua, khususnya warga berpenghasilan rendah, yang selama ini kesulitan biaya transportasi untuk pulang kampung saat hari besar keagamaan.
“Atas nama masyarakat dan aktivis Papua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Program mudik gratis ini memberi kebahagiaan dan mempererat ikatan keluarga masyarakat Papua di Hari Natal,” tutup Yerry.
Program mudik Natal gratis ini diharapkan dapat menjadi agenda berkelanjutan Pemerintah Provinsi Papua sebagai bagian dari pembangunan berbasis kesejahteraan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya serta keagamaan masyarakat Papua.
( YBM/ RED)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar