CNEWS, Jakarta — Dalam kurun waktu 2004–2014, pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat menjadi rezim yang paling banyak memberikan konsesi lahan kepada korporasi di era Reformasi. Total 55 juta hektare lahan diberikan kepada perusahaan tambang, sawit, dan kehutanan—angka terbesar dalam satu dekade pemerintahan.
Data tersebut merupakan temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga Nusantara yang dipublikasikan dalam jurnal “Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi” pada September 2022.
Rekor Sepanjang Sejarah: SBY Nomor Dua Setelah Soeharto
Dalam catatan sejarah konsesi hutan Indonesia:
- Soeharto (1967–1998) memberikan sekitar 79 juta hektare konsesi selama 32 tahun.
- SBY (2004–2014) memberikan 55 juta hektare hanya dalam 10 tahun.
- Megawati Soekarnoputri tercatat sebagai presiden yang paling sedikit memberikan konsesi, bahkan menunjukkan sikap tegas terhadap ekspansi sawit.
Meski Soeharto masih memegang angka tertinggi, para peneliti menilai skala pemberian lahan era SBY tidak memiliki pembanding di masa Reformasi.
Akar Masalah: Ekspansi Korporasi Sejak Orde Baru
Walhi dan Auriga menjelaskan, gelombang besar penguasaan korporasi atas hutan Indonesia mulai menguat setelah terbitnya:
- UU Penanaman Modal Asing (1967)
- UU Penanaman Modal Dalam Negeri (1968)
Dua beleid ini membuka pintu lebar-lebar bagi investor dalam sektor:
- Pertambangan
- Perkebunan kelapa sawit (melalui HGU)
- Kehutanan (melalui HPH dan HTI)
Model konsesi tersebut terus berlanjut lintas rezim, dan semakin menguat saat Omnibus Law UU Cipta Kerja menyatukan berbagai izin menjadi Perizinan Berusaha—yang menurut aktivis, makin mempermudah korporasi menguasai ruang hidup masyarakat.
Megawati: “Sawit Adalah Tanaman Arogan”
Laporan itu juga mengutip sikap tegas Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri terhadap industri sawit. Megawati pernah menyatakan bahwa sawit adalah “tanaman arogan” karena dampak ekologisnya yang luas, termasuk deforestasi, konflik agraria, dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat.
Dalam dua periode Orde Reformasi, hanya Presiden Soekarno dan Megawati yang tercatat tidak memberikan konsesi kelapa sawit secara masif.
Pengingat bagi Pengambil Kebijakan
Temuan Walhi dan Auriga menjadi alarm keras bahwa kebijakan alokasi hutan masih berat sebelah dan lebih berpihak kepada korporasi dibandingkan kepada rakyat dan lingkungan.
Pesan Megawati yang dikutip dalam jurnal itu kembali relevan:
“Gusti Allah memberikan bumi yang hijau ini kepada kita. Keberpihakan kepada rakyat dan bumi harus berdiri di atas kepentingan eksploitasi.”
Di tengah maraknya bencana ekologis dan konflik agraria, catatan sejarah konsesi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan pengelolaan lahan harus kembali pada kepentingan publik, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. (Edo Lembang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar