Aktivis Desak Gubernur Copot Empat Direktur RS, Presiden Prabowo Turun Tangan Perintahkan Audit Nasional
CNEWS,Jayapura — Kematian tragis Irene Sokoy, ibu hamil Orang Asli Papua (OAP), bersama bayinya akibat dugaan penolakan layanan medis oleh empat rumah sakit di Jayapura, mengguncang Papua dan memicu kemarahan publik nasional. Kasus ini tidak hanya membuka borok pelayanan kesehatan di Papua, tetapi juga mendorong Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh terhadap rumah sakit dan pejabat terkait.
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal menyerukan penindakan tegas terhadap para pimpinan fasilitas kesehatan yang dianggap bertanggung jawab.
“Gubernur Papua Harus Copot Empat Direktur Rumah Sakit”
Dalam pernyataannya kepada CNEWS, Yerry menegaskan bahwa empat rumah sakit yang diduga menolak memberikan pertolongan medis harus segera dievaluasi dan para direkturnya dicopot.
“Ini bukan sekadar kelalaian biasa. Ini kelalaian yang menghilangkan dua nyawa. Penolakan dengan alasan administrasi hingga meminta uang empat juta rupiah sebelum operasi adalah tindakan tidak manusiawi,” tegas Yerry.
Ia menyebut bahwa Irene datang dalam kondisi darurat dan seharusnya mendapatkan tindakan medis segera, tanpa syarat apa pun.
Kronologi: Empat RS Diduga Menolak, Biaya Dijadikan Alasan
Berdasarkan keterangan keluarga dan penggiat kesehatan, Irene Sokoy sempat dibawa ke empat rumah sakit berbeda. Namun respons yang diterima keluarganya disebut sangat mengecewakan:
- alasan ruangan penuh,
- alasan tidak ada dokter,
- hingga permintaan pembayaran Rp4 juta untuk tindakan awal.
Irene terus dipindah-pindahkan tanpa intervensi medis memadai hingga akhirnya meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya.
“Rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, tidak boleh melihat uang ketika nyawa pasien sedang terancam. Tindakan penyelamatan harus diutamakan. Administrasi itu urusan belakang,” kata Yerry.
Aktivis: Ini Peringatan Keras untuk Seluruh RS di Papua
Yerry menegaskan, tragedi ini bukan kasus tunggal. Selama bertahun-tahun, OAP disebut kerap mengalami diskriminasi pelayanan kesehatan, terutama saat berobat di fasilitas yang dikelola pemerintah maupun swasta.
“Jangan ada lagi penolakan pasien. Selamatkan dahulu nyawanya, baru bicara administrasi. Irene dan bayinya meninggal karena sistem pelayanan yang bobrok,” katanya.
Presiden Prabowo Turun Tangan
Perintahkan Audit Rumah Sakit dan Pejabat Papua
Kasus ini kini menjadi isu nasional setelah sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana pada Senin (24/11/2025). Mendagri Tito Karnavian melaporkan langsung insiden tersebut.
Presiden Prabowo kemudian memerintahkan:
1. Audit menyeluruh seluruh rumah sakit terkait
Termasuk SOP IGD, manajemen medis, administrasi, dan sistem rujukan.
2. Audit pejabat terkait
Mulai dari pejabat Dinas Kesehatan kabupaten/kota, pejabat provinsi, hingga kepala daerah yang menerbitkan peraturan soal pelayanan medis.
3. Pembenahan total aturan pelayanan darurat
Agar kasus serupa tidak terulang.
Mendagri Tito menegaskan:
“Presiden memerintahkan perbaikan dan audit total. Kita tidak boleh membiarkan kasus ini terulang,” ujarnya.
Kemendagri dan Kementerian Kesehatan telah mengirim tim khusus langsung ke Jayapura.
Gubernur Papua Minta Maaf: “Ini Kebodohan Sistem Pelayanan Kita”
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Sentani, dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung.
“Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini bukti kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” ujar Fakhiri.
Ia berjanji melakukan evaluasi total terhadap seluruh sistem pelayanan kesehatan di Papua.
Desakan Aktivis: Audit Nasional Seluruh Rumah Sakit
LSM WGAB Papua meminta agar langkah audit tidak hanya dilakukan di Papua, tetapi menjadi standar nasional:
“Semua rumah sakit di Indonesia harus diaudit. Jangan sampai ada lagi ibu hamil yang dipingpong hanya karena persoalan uang,” tegas Yerry.
Tuntutan LSM WGAB Papua kepada Pemerintah
- Pencopotan direktur empat rumah sakit yang diduga menolak pasien
- Audit komprehensif SOP IGD di seluruh RS Jayapura
- Penegakan hukum jika ditemukan kelalaian fatal atau diskriminasi
- Jaminan pelayanan medis non-diskriminatif bagi OAP
- Pembenahan regulasi daerah terkait prosedur darurat dan pembiayaan
Penutup
Tragedi kematian Irene Sokoy dan bayinya telah menjadi simbol betapa rapuhnya sistem kesehatan Papua. Desakan publik kini mengarah pada reformasi total, bukan sekadar sanksi administratif.
Dengan Presiden Prabowo telah turun tangan langsung, publik Papua menanti apakah tragedi ini menjadi titik balik perubahan atau kembali menjadi ironi panjang pelayanan kesehatan di tanah Papua. (YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar