Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Masyarakat Nabire Ultimatum Kapolda Papua Tengah: “Jangan Tutup Mata terhadap Maraknya Judi”

Rabu, 05 November 2025 | Rabu, November 05, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-11-05T13:27:11Z

Poto: Lokasi Penjualan Togel di Nabire Papua Tengah 


“Kalau Aparat Diam, Kami Bertindak Sendiri,” Tegas Warga


CNEWS | Nabire, Papua Tengah —
Maraknya praktik judi Togel (Toto Gelap) di wilayah Karang Mulia, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kembali memicu kemarahan publik. Warga dari berbagai kalangan — tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga aktivis sosial — bersatu menuntut Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Nabire segera mengambil langkah nyata untuk menertibkan jaringan perjudian yang semakin berani beroperasi terang-terangan di pusat kota.


Warga menilai, bisnis haram tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum dan moral, tetapi telah berubah menjadi “proyek besar-besaran perjudian di Papua” yang bertahan karena lemahnya penegakan hukum dan dugaan keterlibatan oknum aparat.


“Lapak togel di Nabire jalan terus, terang-terangan, seolah kebal hukum. Masyarakat punya bukti foto dan saksi. Kalau aparat tetap diam, rakyat bisa kehilangan kesabaran,” tegas Yerry Basri Mak, SH, MH, aktivis Papua sekaligus Ketua LSM WGAB Papua.


Lapak Togel Bebas Beroperasi, Diduga Dilindungi Oknum


Penelusuran warga dan sejumlah media lokal mengungkap fakta mencengangkan: lapak togel dan perjudian tradisional seperti dadu serta rolex beroperasi bebas di sejumlah titik strategis, antara lain Pasar Oyehe, Pasar Karang, Siriwini, Kalibobo, Wonorejo, hingga pertokoan Girimuyo.
Ironisnya, sebagian lokasi tersebut berada tak jauh dari rumah ibadah dan fasilitas umum. Aktivitas dilakukan setiap hari dengan sistem pengecer dan pengumpul setoran yang tertata rapi.


Nama seperti “Mama Umi” disebut-sebut warga sebagai pengendali besar jaringan togel di Nabire, yang diduga memiliki hubungan dekat dengan sejumlah oknum aparat.


“Jaringan ini tidak mungkin berjalan tanpa restu orang dalam. Kalau tidak dibongkar, kepercayaan rakyat terhadap hukum akan benar-benar hilang,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Nabire dengan nada kecewa.


Tokoh Agama: “Perjudian Adalah Pengkhianatan terhadap Rakyat Papua”


Kritik tajam juga datang dari kalangan gereja dan lembaga adat. Mereka menilai maraknya perjudian di Nabire merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan moral dan sosial masyarakat Papua.


“Peredaran judi di Nabire seperti sudah dilegalkan. Rakyat miskin dijebak dalam harapan palsu. Anak-anak kekurangan gizi, rumah tangga hancur, dan iman terkikis,” ujar seorang pendeta senior di Nabire.

 

Menurutnya, perjudian bukan hanya dosa sosial, tapi juga alat penghancur ekonomi rakyat kecil. Uang masyarakat yang seharusnya berputar di pasar lokal justru tersedot ke bisnis gelap yang memperkaya segelintir orang.


Presiden Prabowo Tegaskan Perang terhadap Judi dan Narkoba


Desakan masyarakat Nabire sejalan dengan komitmen nasional Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan pemberantasan judi online dan narkoba sebagai prioritas utama pemerintahan.
Namun, di tingkat daerah, penegakan hukum justru terbalik: aktivitas perjudian semakin masif, sementara aparat seolah menutup mata.


Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas


Padahal secara hukum, larangan perjudian sangat tegas. Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan semua bentuk perjudian adalah tindak pidana.
Namun di lapangan, pola klasik ketimpangan hukum terus berulang: pengecer kecil ditangkap, bandar besar tak tersentuh.


“Yang ditangkap cuma kaki tangan, sementara otak jaringan dan pelindungnya aman. Kalau begini terus, hukum hanya jadi topeng kekuasaan,” tegas Yerry Basri Mak.


Rakyat Ultimatum Kapolda Papua Tengah: “Tindakan Nyata, Bukan Razia Seremonial”


Warga Nabire kini melayangkan tiga tuntutan tegas kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah:


  1. Menutup seluruh lapak judi di Nabire.
  2. Menangkap bandar besar dan membongkar jaringan setoran.
  3. Menindak tegas oknum aparat yang terlibat.

“Kami tidak mau lagi razia seremonial. Kalau daerah tidak berani, kami akan minta Mabes Polri, Komisi III DPR RI, dan Kemendagri turun tangan. Negara harus hadir melindungi rakyat, bukan ikut bermain,” tegas aktivis Papua itu.

 

Jika dalam waktu dekat tak ada tindakan nyata, tokoh adat dan agama berencana menggelar perlawanan moral sebagai bentuk peringatan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.


Seruan Moral: “Papua Harus Bangkit, Bukan Tenggelam dalam Judi”


Menutup pernyataannya, para tokoh adat menyerukan kebangkitan moral dan ekonomi Papua.


“Papua harus bangkit lewat kerja keras, iman, dan pendidikan — bukan lewat togel. Kalau kita biarkan perjudian ini, berarti kita ikut menjerumuskan generasi kita sendiri,” ujar seorang pemuka adat Nabire.


Kasus maraknya perjudian di Nabire kini menjadi cermin buram penegakan hukum di daerah otonomi baru. Publik menanti: apakah aparat akan menjawab tuntutan rakyat, atau justru membiarkan kepercayaan masyarakat runtuh di bawah meja permainan gelap yang terus menelan masa depan Papua.


Laporan investigatif lanjutan tengah disiapkan, dengan verifikasi lapangan, data jaringan, dan bukti visual yang akan diungkap dalam edisi berikutnya. (YBM/RED ) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update