Diduga Otoriter, Tidak Transparan, dan Abaikan Komunikasi — Komite: “Kalau Tak Ditindak, Kami Akan Bawa ke DPRD Sumut”
CNews | Dolok Masihul, Serdang Bedagai — 4 November 2025
SMK Negeri 1 Dolok Masihul, salah satu sekolah kejuruan unggulan di Kabupaten Serdang Bedagai, kini diterpa krisis kepemimpinan yang serius. Di bawah kendali Kepala Sekolah Misrayani, sekolah yang dulu dikenal berprestasi itu disebut tengah mengalami kemunduran drastis dalam mutu pendidikan, moral kerja, dan tata kelola keuangan.
Sejumlah guru, pegawai, hingga anggota Komite Sekolah mengaku kecewa dengan gaya kepemimpinan Misrayani yang dinilai otoriter, tertutup, dan tidak komunikatif, bahkan dianggap menimbulkan ketegangan internal di lingkungan sekolah.
Komite Sekolah Turun Tangan: “Kami Datang 15 Kali, Kepala Sekolah Selalu Menghindar”
Ketua Komite Sekolah Jabangun Situmorang mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mencoba menjalin komunikasi dengan Kepala Sekolah untuk meminta kejelasan sejumlah persoalan manajerial dan keuangan sekolah.
“Kami sudah datang sampai 15 kali ke sekolah, tapi Kepala Sekolah selalu menghindar dengan alasan sibuk. Kami hanya ingin dialog terbuka, bukan konflik,” kata Jabangun Situmorang kepada wartawan di Dolok Masihul.
Komite bahkan telah melakukan koordinasi tujuh kali dengan Kantor Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Serdang Bedagai, baik di masa kepemimpinan Normalia Zubair maupun Oloan Nasution. Namun hingga kini, tidak ada satu pun tindak lanjut dari instansi tersebut.
“Kami sudah lapor berkali-kali ke Kacabdis, tapi tak ada hasil. Masalah ini sudah lama dan makin parah,” ujarnya tegas.
Surat Resmi Tak Diindahkan, Transparansi Dana Dipertanyakan
Sebagai langkah formal, Komite Sekolah telah mengirimkan surat resmi tertanggal 30 Oktober 2025 kepada Kepala Sekolah Misrayani, dengan tembusan kepada Kacabdis Serdang Bedagai dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
Surat tersebut berisi permintaan agar pihak sekolah menggelar rapat pertanggungjawaban penggunaan dana SPP dan BOS yang dinilai tidak transparan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada tanggapan dari pihak sekolah.
Laporan Komite: Dugaan Pelanggaran dan Penyimpangan
Hasil investigasi internal Komite Sekolah menemukan sejumlah indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, yang dinilai berpotensi melanggar aturan tata kelola pendidikan.
Berikut temuan utama Komite:
-
Kepemimpinan otoriter dan tertutup
Kepala sekolah disebut kerap mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan guru atau Komite. Situasi ini menurunkan partisipasi pendidik dan menciptakan iklim kerja yang penuh tekanan. -
Dugaan penyalahgunaan aset sekolah
Komite mendapati mobil praktik mengemudi siswa dibawa pulang oleh Kepala Sekolah dan tidak digunakan untuk kegiatan belajar. Bahkan, BPKB kendaraan praktik diduga turut dibawa ke rumah pribadi.
Mobil itu dibeli dari dana SPP Tahun Ajaran 2018/2019, pada masa kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya, Rasimah. -
Pemungutan dan penggunaan dana tanpa koordinasi
Komite menyebut, pemungutan SPP siswa dilakukan tanpa musyawarah atau persetujuan resmi Komite. Selain itu, pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) disebut dilakukan tanpa tanda tangan Komite.
Akibatnya, gaji guru honorer Komite kerap tertunda hingga berbulan-bulan. -
Kondisi sarana prasarana memburuk
Beberapa ruang kelas rusak dan tidak terawat, jendela pecah, sanitasi buruk, dan halaman sekolah kotor. Situasi ini berbanding terbalik dengan citra sekolah unggulan yang pernah disandang SMK Negeri 1 Dolok Masihul. -
Komunikasi internal gagal total
Kepala sekolah dinilai gagal menjalin komunikasi efektif dengan guru dan Komite. Akibatnya, kebijakan sekolah sering mandek dan menimbulkan resistensi dari tenaga pendidik.
Desakan Audit dan Evaluasi dari Dinas Pendidikan Sumut
Melihat kondisi ini, Komite Sekolah mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara segera melakukan audit khusus dan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Misrayani.
“Kami minta Dinas Pendidikan Sumut jangan tutup mata. Kalau tidak ada tindakan, kami akan bawa masalah ini ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ini soal masa depan pendidikan anak-anak Dolok Masihul,” tegas Jabangun Situmorang.
Komite menilai, apabila benar terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam pengelolaan dana publik, inspektorat pendidikan dan aparat penegak hukum wajib turun tangan melakukan pemeriksaan mendalam.
Harapan untuk Penyelamatan Sekolah
Masyarakat pendidikan Dolok Masihul berharap agar Dinas Pendidikan Sumut segera bertindak cepat menyelamatkan reputasi dan mutu pendidikan SMK Negeri 1 Dolok Masihul.
“Kami tidak ingin sekolah ini hancur karena kepemimpinan yang salah arah. SMK Negeri 1 Dolok Masihul adalah kebanggaan masyarakat Serdang Bedagai — jangan biarkan rusak karena kelalaian,” pungkas Jabangun. ( Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar