CNEWS, Jayapura — Langkah tegas Gubernur Papua Matius Dereck Fakhiri, SH, MH yang memberhentikan Direktur RSUD Dok II Jayapura mendapat apresiasi luas dari kalangan masyarakat sipil. Keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk keberanian politik dalam membenahi sistem pelayanan publik yang selama ini dinilai bobrok dan merugikan rakyat kecil.
Aktivis Papua sekaligus Ketua LSM Wgab Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, menyampaikan rasa bangga atas kepemimpinan Gubernur Matius Dereck Fakhiri yang turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dok II Jayapura.
“Kami bangga memiliki gubernur yang tidak hanya mendengar laporan di atas kertas, tapi langsung melihat sendiri kondisi rakyat di lapangan. Ini bentuk kepemimpinan yang berani dan berpihak kepada masyarakat Papua,” ujar Yerry kepada CNEWS, Senin (4/11/2025).
Menurut Yerry, keberanian Gubernur Matius Fakhiri memberhentikan direktur rumah sakit merupakan sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Papua tidak akan lagi mentolerir manajemen buruk yang menelantarkan pelayanan kesehatan dasar bagi warga.
Gubernur Matius Dereck Fakhiri dalam keterangannya menegaskan, langkah itu diambil setelah dirinya melihat langsung kondisi pelayanan RSUD Dok II yang dinilai tidak manusiawi dan jauh dari standar pelayanan publik.
“Saya tidak mau masyarakat diabaikan. Ini sudah saya sampaikan berulang kali: pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah. Kalau manajemen bobrok, harus dibenahi tanpa kompromi,” tegas Gubernur Matius Fakhiri.
Gubernur juga memastikan, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit pemerintah di Papua kini tengah berjalan. Audit internal, menurutnya, dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi praktik penyimpangan anggaran maupun lemahnya sistem pengawasan yang selama ini membuat pelayanan kesehatan terpuruk.
“Audit sedang jalan. Saya pastikan satu atau dua hari ke depan akan ada lagi direktur rumah sakit yang saya ganti—termasuk seluruh jajaran manajemennya bila terbukti tidak layak,” tegasnya.
Langkah cepat ini dipandang sebagai momentum reformasi pelayanan kesehatan di Papua. Aktivis dan masyarakat berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada pergantian jabatan, melainkan menjadi gerakan sistematis membangun rumah sakit rakyat yang benar-benar melayani.
“Kami akan terus kawal. Rakyat Papua butuh pemimpin yang berani, bukan hanya pandai berbicara. Gubernur Matius Fakhiri sudah memulai langkah yang benar,” tutup Yerry Basri Mak. ( Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar