CNEWS, JAYAPURA — Aktivis antikorupsi asal Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, yang juga menjabat sebagai Ketua LSM Wgab Papua, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat daerah, kali ini Bupati Ponorogo, Jawa Timur.
Menurut Yerry, penindakan tegas yang dilakukan KPK menjadi bukti nyata bahwa lembaga antirasuah tersebut tetap konsisten dan responsif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama di tengah situasi politik yang kerap menekan kerja-kerja penegakan hukum.
“Kami sangat mendukung langkah cepat KPK. Dalam tahun ini saja sudah dua pejabat tinggi daerah tertangkap, Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo. Ini membuktikan KPK masih bekerja dengan integritas tinggi,” ujar Yerry Basri Mak kepada media, Jumat (8/11/2025).
Korupsi Musuh Bersama Bangsa
Yerry menegaskan bahwa praktik korupsi adalah musuh utama bangsa yang harus diberantas tanpa pandang bulu. Ia menyebut, dukungan dari masyarakat sipil, termasuk para aktivis di daerah, menjadi kekuatan moral bagi KPK untuk tetap tegak melawan tekanan politik maupun upaya pelemahan hukum.
“Sebagai aktivis, kami berdiri di belakang KPK. Negara ini tidak akan maju kalau masih dikuasai pejabat korup. Kami ingin Indonesia benar-benar bersih dari korupsi,” tegasnya.
Harapan untuk Penegakan Hukum yang Merata
Dalam kesempatan itu, Yerry juga mendorong agar KPK lebih aktif memantau daerah-daerah di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, yang rawan penyalahgunaan anggaran publik dan dana otonomi khusus.
Ia berharap langkah tegas seperti OTT tidak berhenti di Jawa dan Sumatra, tetapi juga diperluas ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin keadilan hukum yang merata.
“Korupsi tidak hanya terjadi di pusat. Di Papua dan wilayah timur pun banyak penyimpangan anggaran yang perlu ditindak. Kami harap KPK turun langsung ke daerah-daerah,” tambahnya.
Momentum Bersih-Bersih Pejabat Daerah
Penangkapan Bupati Ponorogo menambah daftar panjang pejabat daerah yang ditangkap tangan KPK sepanjang 2025. Sebelumnya, lembaga antikorupsi tersebut juga melakukan OTT terhadap Gubernur Riau, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur.
Langkah beruntun ini dianggap sebagai sinyaI kebangkitan KPK setelah sempat diragukan publik akibat berbagai revisi regulasi yang membatasi kewenangan lembaga tersebut.
“Kita harus jaga semangat KPK ini. Jangan biarkan lembaga ini dilemahkan. Rakyat harus ikut mengawal agar setiap tindakan korupsi dibongkar sampai ke akarnya,” pungkas Yerry.
Dukungan publik terhadap KPK menjadi penting di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi lintas daerah. Gerakan moral dari aktivis dan masyarakat sipil, seperti yang disuarakan Yerry Basri Mak dari Papua, memperlihatkan bahwa semangat antikorupsi tetap hidup di berbagai penjuru negeri. ( YBM )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar