Mengungkap Ketimpangan Anggaran dan Pembiaran Pembangunan di Jantung Serdang Bedagai
CNEWS | SERDANG BEDAGAI —
Ketika pemerintah gencar menggaungkan slogan “membangun dari desa”, ternyata masih ada wilayah di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang justru hidup dalam keterasingan pembangunan. Desa Kelapa Bajohom, tepatnya di Dusun V Bukit Dua, Kecamatan Serba Jadi, menjadi potret nyata dari janji pembangunan yang tak pernah sampai.
Sudah puluhan tahun warga di wilayah itu tidak pernah menikmati jalan layak. Akses utama menuju kantor desa dan dusun sekitar seperti Bukit Satu, Bukit Dua, dan Kampung Tembikul, hanya berupa jalan tanah berbatu besar yang berubah menjadi lautan lumpur setiap kali sedikit saja hujan turun.
Bagi masyarakat setempat, kemerdekaan yang sesungguhnya belum pernah mereka rasakan.
“Kami Tak Pernah Merdeka di Negeri Sendiri”
Wahyu, 54 tahun, warga asli Dusun Bukit Dua, menatap getir ke arah jalan berlumpur di depan menuju ke rumahnya. Ia mengaku lahir dan besar di kampung itu, namun hingga kini belum pernah melihat sepenuhnya aspal atau semen menutupi jalur yang disebut warga sebagai “urat nadi desa”.
“Puluhan tahun kami tidak pernah merasakan kemerdekaan yang sebenarnya. Jalan kami tetap berlumpur, berbatu, dan gelap gulita setiap malam. Pemerintah seolah tutup mata. Kalau hujan, kami seperti terkurung di dalam kampung sendiri,” keluh Wahyu kepada CNEWS, Senin (6/10/2025).
Setiap pagi, anak-anak sekolah terpaksa berjalan di jalan becek. Celana dan sepatu mereka kerap kotor oleh lumpur, bahkan sebagian harus berganti pakaian sebelum masuk kelas.
“Kalau tidak hati-hati bisa jatuh. Banyak anak-anak terpeleset di jalan licin,” ujar pinah, ibu rumah tangga yang tinggal di Bukit Dua.
Gelap, Tanpa Lampu Jalan, Tanpa Akses Aman
Saat malam tiba, suasana desa berubah mencekam. Tak ada satu pun penerangan jalan umum. Warga hanya mengandalkan lampu minyak, senter, atau cahaya kendaraan untuk melintas di jalan gelap.
“Kalau ada yang sakit malam hari, kami harus bonceng motor dengan penerangan seadanya. Kadang motor jatuh karena lumpur dan batu besar,” ungkap asrik, pemuda desa.
Ironinya, meski kondisi ini telah berlangsung lama, warga mengaku belum pernah melihat adanya proyek besar yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar mereka.
500 Kepala Keluarga Hidup di Tengah Ketertinggalan
Desa Kelapa Bajohom dihuni oleh sekitar 500 kepala keluarga (KK) yang menggantungkan hidup dari hasil tani dan perkebunan. Namun akses ekonomi mereka terhambat karena kondisi infrastruktur buruk.
Bahkan hasil panen seperti sawit dan ubi sulit diangkut keluar desa karena kendaraan kerap terjebak lumpur. Dalam kondisi parah, warga harus mendorong mobil dan sepeda motor sejauh ratusan meter.
“Kalau musim hujan, harga panen kebun kami jatuh karena mobil toke (pengepul) kesulitan masuk. Katanya jalan terlalu parah,” kata warga seorang petani yang enggan namanya di sebutkan
Data Anggaran Dana Desa: Ada Tapi Tak Terlihat
Hasil penelusuran CNEWS dari data resmi yang bisa dinakses publik menunjukkan bahwa Desa Kelapa Bajohom mendapatkan kucuran dana desa yang cukup besar selama dua tahun terakhir — namun tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur di lapangan.
Tahun Anggaran 2023
- Total Dana Desa: Rp 797.161.000
- Status Desa: Berkembang
- Pembaruan data terakhir: 19 Desember 2024
- Penyaluran dana:
- Tahap 1: Rp 321.948.300 (40,39%)
- Tahap 2: Rp 239.148.300 (30,00%)
- Tahap 3: Rp 236.064.400 (29,61%)
Rincian Kegiatan yang Dibiayai
- Peningkatan Jalan Usaha Tani — Rp 151.971.800
- Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman — Rp 335.007.401
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa — Rp 28.800.000
- Kegiatan Keadaan Mendesak (4 kali realisasi) — Rp 82.800.000
- Operasional Pemerintah Desa — Rp 24.000.000
- Kesehatan & Posyandu — Rp 126.800.000
Namun, berdasarkan hasil pantauan langsung wartawan dan pengakuan warga, tidak ada proyek pengerasan atau peningkatan jalan yang terlihat di kawasan Bukit Dua maupun jalan utama menuju Tembikul
Tahun Anggaran 2024
- Total Dana Desa: Rp 803.049.000
- Status Desa: Berkembang
- Penyaluran dana:
- Tahap 1: Rp 373.519.600 (46,51%)
- Tahap 2: Rp 429.529.400 (53,49%)
Rincian Kegiatan Infrastruktur
- Pemeliharaan Jalan Desa — Rp 40.000.000
- Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa — Rp 80.136.800
- Ketahanan Pangan Desa — Rp 29.000.000
- Kegiatan Keadaan Mendesak — Rp 41.400.000
Namun, hingga akhir 2024 sampai tahun 2025 ini kondisi jalan tetap rusak. Warga tidak mengetahui ke mana realisasi anggaran tersebut diarahkan.
Pembangunan Jalan Tak Pernah Terealisasi
Kepala Desa Repelita Purba, yang sudah menjabat selama 3 periode berturut-turut, menjadi sorotan warga dan aktivis setempat. Mereka menilai sang kepala desa gagal menuntaskan persoalan mendasar desanya.
“Kami tidak anti kepala desa, tapi kalau sudah tiga periode menjabat dan jalan tetap seperti ini, itu artinya gagal. Kami hanya minta transparansi dan tanggung jawab moral,” ujar R.Syaputra C.BJ, C.EJ, C.IN, CN aktivis masyarakat Serdang Bedagai.
Menurut nya, kondisi Desa Kelapa Bajohom menggambarkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten.
Desa “Berkembang” di Atas Kertas, Tapi Tertinggal di Kenyataan
Dalam laporan resmi, status Desa Kelapa Bajohom masih dikategorikan sebagai “Desa Berkembang”. Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari definisi tersebut. Jalan rusak,dan tanpa penerangan menjadi bukti nyata ketimpangan pembangunan di tingkat akar rumput.
“Kalau ini yang disebut berkembang, mungkin maksudnya berkembang dalam laporan, bukan di kehidupan nyata,” sindir seorang warga dengan nada getir.
Desakan Audit dan Tindakan Tegas dari Pemerintah
Aktivis dan tokoh masyarakat Serdang Bedagai mendesak Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, bersama Inspektorat Daerah dan Dinas PMD, segera melakukan audit terbuka terhadap penggunaan Dana Desa Kelapa Bajohom.
“Kami mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh. Bila ada indikasi penyimpangan, maka aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Polres Serdang Bedagai harus segera turun tangan,” ujar Aktivis Serdang Bedagai menegaskan.
Harapan Terakhir Warga: “Jangan Hanya Kami yang Ditinggalkan”
Meski kecewa, warga tetap berharap pemerintah kabupaten dan provinsi menurunkan perhatian nyata, bukan sekadar janji.
“Kalau pemerintah mau datang, lihatlah langsung jalan kami. Cukup satu kali saja diperbaiki, biar anak-anak kami tidak lagi sekolah dengan sepatu penuh lumpur,” tutur Wahyu. ( Red. CN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar