Bamsoet Dorong Independensi Pers: "Media Bermartabat Adalah Pilar Indonesia Emas 2045"

CNEWS, JAKARTA – Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan bahwa keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan ekosistem demokrasi yang sehat. Di dalamnya, pers profesional dan independen menjadi benteng terakhir agar publik tidak terjebak dalam arus informasi manipulatif.

“Kalau media kehilangan integritas, ruang publik akan dikuasai oleh konten dangkal dan kepentingan tersembunyi. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi ketika bangsa ini sedang menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas Bamsoet saat menerima Pengurus dan Anggota Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) di Jakarta, Senin (30/9/2025).

Dalam pertemuan itu hadir pengurus IPJI, antara lain Christy Andrini, Andi M. Nirwansyah, Purwono, Kun Wardana Abyoto, dan Taufan Mutia.

Krisis Kepercayaan Publik terhadap Media

Bamsoet menyoroti rendahnya kepercayaan publik terhadap media di Indonesia. Digital News Report 2025 mencatat indeks kepercayaan publik naik tipis dari 35 persen menjadi 36 persen. Angka ini tetap jauh tertinggal dari negara-negara lain yang mampu menjaga indeks kepercayaan publik di atas 50 persen.

Lebih rinci, survei AJI bersama Remotivi (2024) menemukan bahwa meski 70,2 persen publik masih percaya pada media arus utama, hanya 41,1 persen yang menilai media mampu menyajikan informasi secara utuh tanpa menutup-nutupi sisi tertentu.

“Kondisi ini menandakan adanya jurang besar antara harapan publik dan praktik media di lapangan. Masalahnya bukan hanya derasnya arus disinformasi, tetapi juga rapuhnya model bisnis redaksi, intervensi kepemilikan, serta meningkatnya ancaman hukum dan kekerasan terhadap jurnalis,” ujar Bamsoet, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7.

Tantangan Struktural Media di Indonesia

Sejumlah studi memperkuat analisis Bamsoet:

• Model Bisnis Rapuh – Banyak media bergantung pada iklan digital yang sebagian besar dikuasai platform global seperti Google dan Meta. Hal ini membuat ruang redaksi rentan dikompromikan demi rating atau klik.
• Intervensi Kepemilikan – Beberapa konglomerat media juga terafiliasi dengan partai politik atau kepentingan bisnis tertentu, menimbulkan konflik kepentingan dalam pemberitaan.
• Ancaman Hukum & Kekerasan – Data AJI Indonesia (2024) mencatat setidaknya 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk kriminalisasi lewat pasal karet UU ITE dan KUHP.

“Tanpa keberanian jurnalis yang independen, publik tidak akan pernah tahu sisi gelap kekuasaan. Demokrasi bisa lumpuh jika pers menjadi corong kepentingan,” tegas Bamsoet.

Kolaborasi Tiga Pilar

Bamsoet menegaskan bahwa penguatan pers tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.

• Negara (Pemerintah & DPR): Wajib menghadirkan regulasi yang ramah kebebasan berpendapat dan memastikan hukum tidak digunakan untuk membungkam kritik.
• Media: Harus menjaga independensi redaksi, memperkuat profesionalisme, dan berani menolak tekanan politik maupun ekonomi.
• Masyarakat Sipil: Perlu menumbuhkan literasi media agar publik mampu membedakan informasi sahih dari propaganda.

“Membangun media profesional dan merdeka sama artinya dengan membangun pilar demokrasi. Keputusan publik yang rasional hanya mungkin lahir dari informasi yang jernih. Indonesia Emas membutuhkan itu,” pungkas Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI.

Analisis: Mengapa Pernyataan Bamsoet Penting?

Pernyataan Bamsoet bukan sekadar retorika politik. Ada setidaknya tiga alasan mengapa pesan ini krusial:

1. Konteks Politik 2025 – Indonesia memasuki periode transisi menuju 2045, di mana kompetisi politik makin tajam. Media rentan dimanfaatkan sebagai alat framing.
2. Era Disrupsi Digital – Algoritma media sosial sering mengedepankan konten dangkal dan sensasional, mengikis jurnalisme investigatif yang mahal dan butuh waktu panjang.
3. Legacy Demokrasi – Sebagai mantan Ketua DPR dan kini Ketua MPR, Bamsoet memberi sinyal bahwa parlemen harus aktif melindungi kebebasan pers, bukan sebaliknya.

Dengan sikap ini, Bamsoet mencoba menempatkan dirinya bukan hanya sebagai politisi, tetapi juga sebagai penjaga ruang demokrasi—sebuah pesan penting di tengah krisis kepercayaan publik terhadap media dan menguatnya tekanan politik terhadap kebebasan pers. ( Am/CN)