CNEWS , Jakarta, 16 September 2025 – Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menilai reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mutlak diperlukan. Ia menegaskan, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden membuat lembaga tersebut rawan dipolitisasi dan kehilangan netralitas.
“Polri menjadi sangat politis dan berpeluang besar dipakai penguasa untuk menyingkirkan lawan politik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk menekan rakyat sendiri. Indikasi ini jelas terlihat: ketika menghadapi masyarakat, Polisi sering represif, namun ketika berhadapan dengan elite politik justru sangat hati-hati,” kata Fadhli dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (15/9/2025).
Usulan: Polri di Bawah Kementerian
Menurut Fadhli, solusi yang perlu dipertimbangkan adalah menempatkan Polri di bawah kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Hal ini, katanya, akan menciptakan kesetaraan kelembagaan dengan TNI yang sejak awal berada di bawah Kemenhan.
“Dengan struktur ini, pengawasan penggunaan anggaran Polri akan lebih ketat, dan efisiensi belanja bisa dijaga. Selama ini Polri bergerak dengan anggaran besar, namun pengawasan publik terhadap penggunaannya sangat terbatas,” tegasnya.
Anggaran Membengkak, Layanan Publik Dipertanyakan
Berdasarkan catatan Trust Indonesia, anggaran Polri tahun 2025 mencapai Rp109,6 triliun, dan dalam RAPBN 2026 diajukan naik menjadi Rp173,47 triliun. Fadhli menilai lonjakan signifikan itu tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan.
“Kenaikan anggaran tidak serta-merta membuat layanan kepolisian lebih baik. Faktanya, keluhan masyarakat soal lambatnya pelayanan, diskriminasi hukum, hingga kasus kekerasan oleh aparat masih terus terjadi,” jelasnya.
Reformasi Meritokrasi dan Sistem Kepemimpinan
Selain kelembagaan dan anggaran, Fadhli menekankan perlunya reformasi meritokrasi di internal Polri. Menurutnya, pimpinan Polri seharusnya dipilih berdasarkan kompetensi, profesionalisme, kinerja, dan keadilan.
“Indonesia harus belajar dari Korea Selatan. Jika Kepala Polisi diangkat dari angkatan yang lebih muda, maka seluruh angkatan senior otomatis dipensiunkan dini. Sistem ini menjaga soliditas komando dan menghindari konflik internal,” paparnya.
Orientasi Baru: Polisi untuk Rakyat
Fadhli menegaskan bahwa reformasi Polri harus dimulai dari perubahan mindset aparat. Kekerasan terhadap warga sipil, kata dia, tidak boleh lagi berulang dan harus diganti dengan pendekatan pelayanan.
“Polisi harus benar-benar menjadi pengayom rakyat, bukan alat kekuasaan. Jika ini tidak dilakukan, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan terus tergerus,” pungkasnya. ( RED)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar