AMPD Ultimatum Polresta dan Kejari Deliserdang: Tangkap Pelaku, Copot Pejabat, atau Hadapi Gelombang Massa

CNEWS, Lubukpakam, 17 September 2025 — Gelombang protes besar bakal mengguncang Kabupaten Deliserdang. Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) Sumatera Utara melayangkan ultimatum keras kepada aparat penegak hukum. Mereka menuntut tindakan nyata atas berbagai kasus yang dianggap diabaikan, mulai dari pemalsuan tanda tangan warga, penganiayaan anak, hingga maraknya judi dan truk bertonase berlebih.

Aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 18 September 2025, pukul 09.00 WIB di tiga titik strategis: Mapolresta Deliserdang, Kejaksaan Negeri Lubukpakam, dan Kantor Bupati Deliserdang.

Ketua AMPD, Sarjono Syam, B.Sc., S.Pd., menegaskan, aksi ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk ultimatum moral rakyat kepada institusi hukum yang dinilai gagal memberikan keadilan. “Jika hukum tidak ditegakkan, rakyat akan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri,” ujarnya tegas didampingi Sekretaris Mulia Prawira, SH, serta sejumlah pengurus lain.

Tuntutan AMPD: Dari Pemalsuan hingga Judi

Dalam pernyataan sikap yang diterima CNEWS, AMPD mengajukan lima tuntutan keras:

1. Tangkap pelaku pemalsuan tanda tangan warga Desa Buntu Bedimbar yang diduga dilakukan perangkat desa.
2. Copot Kasat Reskrim Polresta Deliserdang karena dianggap gagal menegakkan hukum.
3. Copot Brigadir Octa Florensia (Unit PPA Polresta Deliserdang) karena tidak mampu menuntaskan kasus penganiayaan anak terhadap Jeril Silaban di Desa Negara Beringin.
4. Hentikan mobilisasi truk bertonase berlebih di Jalan Sei Belumai Hilir, Tanjungmorawa.
5. Tindak tegas bandar-bandar judi yang merajalela di Deliserdang.

200 Massa Siap Turun Jalan

AMPD memastikan sekitar 200 orang akan turun dengan mobil komando, sound system, angkot, dan sepeda motor. Aksi ini disebut sebagai bentuk perlawanan terbuka masyarakat terhadap pembiaran hukum.

“Kami tidak main-main. Jika tuntutan rakyat terus diabaikan, maka gelombang protes ini akan semakin besar dan tidak bisa dibendung,” ancam Sarjono.

Pertaruhan Kredibilitas Aparat

Pengamat menilai aksi ini akan menjadi ujian krusial bagi Polresta dan Kejari Deliserdang dalam membuktikan komitmen mereka pada keadilan. Kegagalan merespons bisa memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintah daerah.

Dengan tensi yang kian memanas, semua pihak kini menanti: Apakah aparat berani bertindak tegas, ataukah Deliserdang akan menjadi panggung terbuka bagi krisis keadilan? ( SRT/RED)